Tidak Ada Jaminan Pencabutan Sanksi, Iran Tolak Proposal AS

TEHERAN, SENIN — Iran bersiap menolak proposal kesepakatan nuklir yang diajukan oleh Amerika Serikat. Tidak adanya jaminan pencabutan sanksi ekonomi, proposal yang berat sebelah, dan dipandang tidak adil dari kacamata Teheran membuat Iran menolaknya.

”Iran sedang menyusun tanggapan negatif terhadap usulan AS, yang dapat diartikan sebagai penolakan terhadap tawaran AS,” kata diplomat senior, yang dekat dengan tim negosiasi Iran, mengatakan kepada Reuters, Senin (2/6/2025).

Iran mendesak Amerika Serikat menjamin pencabutan sanksi ekonomi negara itu terhadapnya sebagai syarat terjadinya kesepakatan nuklir. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baqaei, Senin, mengatakan, proposal yang dikirimkan Washington tidak memperlihatkan hal itu.

”Kami ingin jaminan bahwa sanksi dicabut secara efektif,” katanya. Dia menambahkan, hingga saat ini Pemerintah AS belum mengubah posisinya soal sanksi terhadap Iran.

Proposal kesepakatan nuklir Washington telah diterima Teheran, Sabtu (31/5/2025), yang dikirimkan melalui negara mediator, Oman. Tidak ada penjelasan detail mengenai isi proposal.

Namun, dilansir The New York Times, menurut sejumlah pejabat yang mengetahuinya, dokumen berisi serangkaian poin penting. Meski demikian, dokumen itu bukan rancangan perjanjian.

Isi dokumen itu menyerukan Iran menghentikan semua program pengayaan uranium yang terus dilakukannya. Selain itu, dalam dokumen tersebut AS mengusulkan pembentukan konsorsium regional penyediaan tenaga nuklir.

Konsorsium akan melibatkan Iran, Arab Saudi serta sejumlah negara Arab lainnya. AS juga duduk dalam konsorsium tersebut.

Tidak ada penjelasan mengenai pencabutan sanksi seperti yang diinginkan Iran. ”Harus jelas bagi Iran bagaimana sanksi yang menindas terhadap negara kami akan dicabut, untuk memastikan pengalaman masa lalu tidak terulang,” kata Baqaei

Sanksi internasional dan Amerika Serikat telah berdampak negatif pada kondisi perekonomian dan kehidupan rakyat Iran. Mengutip catatan Council of Foreign Relations, Pemerintah AS memperkirakan perekonomian Iran menyusut hingga antara 15 dan 20 persen selama sanksi ekonomi internasional dijatuhkan.

Melansir laporan Institute for The Study of War  pada 20 Mei 2025, nilai tukar mata uang riyal Iran terhadap dollar AS menyentuh nilai terendah, yakni 1 juta per dollar AS.

Iran saat ini tengah mengalami krisis energi. Diperkirakan kerugian akibat krisis energi ini mencapai 20 miliar dollar per tahun.

Melansir laporan The Wall Street Journal, minimnya mata uang dollar membuat sejumlah pelaku industri di Iran beralih menggunakan kartu kredit yang disediakan oleh jasa keuangan AS, seperti Visa atau Mastercard.

Sanksi internasional terhadap Iran sejatinya telah berakhir sejak triwulan ketiga 2020. Bahkan, dalam pandangan Iran, seharusnya ketika Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, sanksi itu berakhir. Sebab, ada salah satu pihak yang melanggarnya. Meski begitu, sanksi internasional baru berakhir pada 2020, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kesepakatan JCPOA.

Walau demikian, AS berkeras meneruskan kembali sanksi melalui mekanisme snapback atau pembalikan sanksi. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang triwulan IV-2020 membahas keinginan AS itu secara khusus. Pada akhirnya, DK PBB menolak usulan AS untuk menerapkan mekanisme snapback terhadap Iran.

Bahkan, pada 2018, Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan AS meringankan sanksi atas barang-barang kemanusiaan bagi Iran. AS bergeming dan terus menjatuhkan sanksi sepihak terhadap pemerintah dan entitas bisnis Iran.

Sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh AS adalah terhadap sektor konstruksi Iran, akhir Mei. Sektor itu, menurut Washington, mengimpor material strategis bagi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) serta program pengayaan uranium Iran.

Material yang diklaim AS diimpor untuk program pengayaan uranium itu di antaranya adalah paduan nikel-kromium austenitik, ingot magnesium, natrium perklorat, tembaga tungsten. Selain itu, diimpor pula lembaran serta tabung aluminium.

Baqei menyebutkan bahwa aktivitas nuklir Iran sepenuhnya bersifat damai. Dan, dia menegaskan kembali bahwa Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.

Hal ini sudah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menjelang putaran ke lima perundingan tidak langsung nuklir Iran, Mei lalu. ”Nol senjata nuklir = kita MEMILIKI kesepakatan. Nol pengayaan = kita TIDAK memiliki kesepakatan. Saatnya membuat keputusan,” tulis Araghchi di platform X.

Baqei menyatakan, jaminan pencabutan sanksi sangat penting untuk setiap kesepakatan dengan Washington karena tidak ada solusi yang bisa dicapai tanpa kepastian tercabutnya sanksi. Dia mengatakan, setiap proposal yang mengabaikan tuntutan dan hak fundamental Iran tidak akan mendapat tanggapan positif dari Teheran.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami, dilansir dari kantor berita IRNA menolak setiap alternatif untuk pengayaan program nuklirnya. Dia mengatakan, menolak hak pengayaan Iran sama dengan tidak logisnya memberi tahu sebuah negara bahwa mereka dapat membangun jaringan listrik, tetapi tidak boleh membangun pembangkitnya. ”Ini tidak logis,” katanya.

Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah sekaligus ketua delegasi tim perunding Steve Witkoff menyatakan, posisi pemerintahan Trump yang akan menentang pengayaan apa pun. ”Program pengayaan tidak akan pernah ada lagi di negara Iran. Itu garis merah kami. Tidak ada pengayaan,” kata Witkoff.

Dua pejabat Iran, dilansir Reuters minggu lalu, mengatakan, Iran bisa menghentikan program pengayaan uraniumnya jika AS memberi lampu hijau pencairan dan pemanfaatan dana Iran yang dibekukan dan mengakui hak Teheran memurnikan uranium untuk penggunaan sipil. (AFP/Reuters)