IAEA Temukan Pengayaan Nuklir Iran Mendekati Level Senjata

VIENNA, MINGGU — Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa Iran melanggar ketentuan kepemilikan nuklir. Iran memiliki nuklir yang pengayaannya sedikit lagi mencapai taraf untuk membuat bom.

Laporan itu dikeluarkan pada Sabtu (31/5/2025) di Vienna, Austria. Di dalamnya dikatakan bahwa Iran kini memiliki 408,6 kilogram uranium atau naik 133,8 kilogram dari data per Februari 2025. Uranium itu telah diperkaya setinggi 60 persen. 

”Dari taraf itu, hanya butuh sedikit waktu untuk mencapai pengayaan 90 persen, yaitu level yang cukup untuk membuat bom,” tulis Kepala IAEA Rafael Grossi.

Satu bom atom, menurut laporan IAEA, hanya memerlukan 42 kilogram uranium dengan pengayaan 90 persen. Ini fakta yang mengkhawatirkan karena Iran satu-satunya negara di luar perjanjian non-proliferasi nuklir yang melakukannya. Perkiraannya, di akhir Mei, uranium Iran bisa mencapai jumlah 953,2 kilogram.

Di dalam laporan yang berbeda, IAEA mengatakan menemukan tanda-tanda pengolahan nuklir di empat tempat di Iran. Tempat-tempat ini tidak terdaftar sebagai lokasi resmi untuk pengayaan nuklir. Tiga tempat yang sudah dipastikan adalah Lavisan-Shian, Varamin, dan Turquzabad. 

IAEA juga menulis sikap Iran selama ini susah diajak bekerja sama. Di Lavisan-Shian, IAEA menemukan bukti produksi cakram padat uranium. Benda itu bagian dari sistem untuk memicu ledakan di bom nuklir. Dugaannya, Lavisan-Shian adalah tempat percobaan berskala kecil.

Empat negara dari 35 negara anggota Dewan Gubernur IAEA kini sedang menggodok usulan mengenai rekomendasi sikap dan tindakan IAEA terhadap Iran. Keempat negara anggota tersebut adalah Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyayangkan laporan tersebut. ”Jelas sekali laporan IAEA dibuat berdasarkan bias dan sarat muatan politis untuk memojokkan Iran,” katanya.

Ia menekankan, Iran tidak berminat mengembangkan senjata nuklir. Mereka melakukan pengayaan nuklir hanya cukup untuk dimanfaatkan di sektor kesehatan, energi, dan pertanian. 

Menurut Araghchi, fatwa dari Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga melarang pengayaan nuklir untuk persenjataan, termasuk senjata untuk bertahan. Iran dengan ketat mengatur agar nuklir dipakai untuk kemaslahatan bersama. 

Araghchi mengatakan, pemakaiannya juga sesuai dengan aturan IAEA dan transparan. Pernyataan ini kemudian dibantah IAEA yang mengatakan bahwa Iran tidak kooperatif selama penyelidikan.

Iran balas mengkritik IAEA bahwa lembaga itu tidak kritis terhadap keluarnya Amerika Serikat dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). JCPOA adalah prakarsa Presiden AS periode 2008-2016 Barack Obama yang berjanji mencabut sanksi ekonomi atas Iran apabila pengayaan nuklirnya tidak untuk membuat senjata.

Presiden AS Donald Trump pada masa jabatan pertamanya, 2017-2021, secara sepihak mengeluarkan AS dari JCPOA. Trump mendengar masukan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa Iran tidak bisa dipercaya.

Keluarnya AS dari JCPOA merupakan pelanggaran serius perjanjian internasional. Sejak AS meninggalkan JCPOA, berbagai laporan IAEA mengatakan bahwa Iran meningkatkan pengayaan nuklir mereka melebihi pemanfaatan praktis.

Pada 2018, di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Netanyahu mengatakan, ada salah satu lokasi rahasia pengayaan nuklir Iran. Tempat itu disamarkan sebagai pabrik karpet. 

Kali ini, Netanyahu kembali berusaha menekankan bahwa program pengayaan nuklir Iran tidak untuk tujuan damai. ”Program ini tidak atas persetujuan rakyat Iran dan oleh karena itu harus dihentikan,” katanya.

Pada hari yang sama, Gedung Putih mengatakan telah mengirim proposal perjanjian nuklir untuk Iran. Hal itu juga dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri Iran.

Proposal itu dibawa Menlu Oman Badr Albusaidi ketika berkunjung ke Teheran. Oman bertindak sebagai negara penengah untuk perundingan AS-Iran yang dimulai kembali sejak April 2015.

”Iran sebaiknya menerima proposal itu. Presiden Trump sudah menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki bom nuklir,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt.

Sementara itu, Araghchi melalui pelantar media sosial X mencuit bahwa pihaknya masih membaca proposal AS itu. ”Kami harus memastikan proposal ini sejalan dengan kepentingan nasional dan hak-hak rakyat Iran,” ucapnya.

Perundingan nuklir AS-Iran babak baru dilaksanakan di Oman. Sudah ada dua kali perundingan pada April. Pertemuan ketiga dilakukan di Italia pada 23 Mei 2025.

Sama dengan dua pertemuan sebelumnya, sistemnya bukan pertemuan langsung. Delegasi AS dan Iran berada di ruangan yang berbeda. Menlu Oman Albusaidi kemudian bolak-balik mengantar pesan tertulis dari kedua pihak.

Delegasi AS diwakili oleh Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Ia mengatakan, posisi AS sudah jelas, yaitu Iran tidak membuat senjata nuklir. ”Caranya itu yang bisa kita negosiasikan agar ketemu titik tengahnya,” katanya.

Selain bertemu dengan AS, Iran juga bertemu dengan Rusia dan China. Kedua negara menyatakan kesediaan membantu memfasilitasi negosiasi apabila diperlukan. (AP/Reuters)