Serangan ke Iran, Ujian Netralitas dan Independensi RI

Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran belum mereda sejak dimulai pada 28 Februari 2026. Serangan balasan Iran ke target-target AS dan Israel pun terus mengalir.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi berterima kasih atas dukungan negara-negara sahabat setelah Iran diserang oleh AS dan Israel. Teheran mengapresiasi kesiapan Pemerintah Indonesia untuk menjadi mediator bagi Iran-AS.

”Tetapi, bagi Iran, tidak ada negosiasi lagi dengan negara yang melancarkan permusuhan kepada kami. Apa jaminan AS untuk patuh terhadap kesepakatan? Kami belum tahu langkah itu dapat berdampak atau tidak,” tutur Boroujerdi di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Boroujerdi menyatakan kesediaan untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan Pemerintah Indonesia terkait situasi terbaru di Iran. ”Hal tersebut sangat mungkin dilakukan, tetapi saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut soal mediasi,” ucapnya.

Untuk saat ini, Iran mengharapkan tiga hal dari negara-negara sahabat. Pertama, Iran berharap negara-negara Islam melihat serangan AS-Israel sebagai sebuah aksi ilegal. AS-Israel harus dikecam dengan keras.

”Kecaman yang keras dan serius adalah langkah pertama. Setelah itu, kita bisa mengambil langkah berikutnya,” kata Boroujerdi.

Kedua, Teheran berharap negara-negara Islam menggunakan seluruh kemampuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan kelompok D8 untuk mendukung Teheran. Indonesia dan Iran merupakan anggota di ketiga organisasi tersebut. Apalagi, RI akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi D8 pada April 2026.

”Dan yang ketiga adalah kami berharap negara-negara Islam menjalankan sebuah kampanye. Kampanye yang menyatakan tidak pada peperangan. Kita semua ingin berdiri di sisi sejarah yang benar,” ujar Boroujerdi.

Perang Iran yang dipicu serangan AS dan Israel menjadi ujian netralitas dan independensi RI. Publik mempertanyakan di mana Indonesia berpihak, terutama karena Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016 Dian Wirengjurit mengatakan, saat ini Indonesia berpotensi ditafsirkan tidak netral dan berpihak kepada AS karena bergabung di Dewan Perdamaian.

Tafsir menguat tatkala Jakarta tak segera menyampaikan ucapan dukacita atas meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Padahal, hubungan RI-Iran selama ini sangat baik.

Pemerintah Indonesia baru menyampaikan dukacita pada Rabu (4/3/2026) atau tiga hari setelah wafatnya Khamenei diumumkan. Pernyataan dukacita ini disampaikan melalui surat Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat diserahkan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.

Dian mengatakan, Indonesia perlu kembali menunjukkan sikap netral. Sebab, gestur tak netral bisa menodai hubungan baik RI-Iran dan masuk dalam catatan sejarah selamanya. ”Tidak ada kata terlambat dalam diplomasi. Kita bisa mulai tunjukkan political will,” kata penulis buku Iran: Nuklir, Sanksi, Militer, dan Diplomasi itu di Jakarta, Rabu.

Senada dengan itu, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan, Indonesia harus menempatkan diri sebagai pihak yang independen dan netral dalam menyikapi perang Iran.

Menurut Yon, serangan AS-Israel ke Iran, bahkan sampai membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, merupakan tindakan ilegal. Iran adalah pihak yang menjadi korban. Adapun serangan Iran masuk dalam kategori mempertahankan diri.

”Iran bahkan sudah beberapa kali berusaha memenuhi tuntutan AS terkait program nuklirnya. Namun, saya melihat sejak awal AS sudah punya maksud lain, yakni mengganti rezim di Iran yang dianggap sebagai ancaman,” katanya.

Dian juga mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran. Ia menilai serangan itu tidak perlu. Sebab, Iran selalu terbuka untuk dialog damai. Buktinya, di era Presiden Barack Obama, AS bisa bernegosiasi damai dengan Iran.

Di tengah gempuran, Dian menilai Iran akan tetap bertahan. Selama ribuan tahun, peradaban Iran memiliki sejarah panjang bertahan dari serangan.

”Persia digempur Arab, Turki, Mongol, dan Iskandar Zulkarnain tetap bertahan. Sekarang masa gara-gara dikeroyok begini, terus runtuh. Iran tak akan ke mana-mana,” katanya.

Menurut Dian, rezim teokrasi Iran masih sangat kuat. Ketahanan saat ini bertumpu pada dua hal, yaitu kondisi sosial masyarakat di tingkat akar rumput dan kekuatan struktur politik-keagamaan di Iran.

Kendati banyak protes di dalam negeri, dukungan warga Iran terhadap pemerintahnya masih besar. Demonstrasi yang bermunculan, bahkan dalam kondisi perang sekarang pun, tidak cukup kuat untuk mengganti rezim Iran saat ini.

Ia menggambarkan kekuatan massa pendukung Pemerintah Iran dengan merujuk video kerumunan dalam suasana duka atas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Jumlahnya jauh lebih besar dari massa yang merayakan.

Salah satu faktor kuatnya dukungan rakyat, kata Dian, karena rezim teokrasi Iran telah memenuhi kebutuhan hidup warganya. ”Rezim ini sudah memenuhi hidup layak rakyatnya. Rakyat Iran di kampung-kampung sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, sandang-pangan. Ngapain ada perubahan rezim lagi,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai skenario pergantian rezim Iran sesuai kehendak AS akan sulit tercapai.

Menurut Yon, Indonesia seharusnya justru membujuk AS untuk meredakan situasi. Jakarta perlu menekankan bahwa AS-Israel adalah pihak yang pertama melakukan agresi. Oleh sebab itu, bukan Iran yang harus ditekan karena melancarkan serangan balasan.

”Israel ingin menempatkan Iran kembali sebagai musuh di kawasan. Padahal, Iran sudah mulai melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi, serta aktif di Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sehingga tatanan di Timur Tengah membaik. Konflik saat ini menggores lagi luka lama,” tuturnya.

Indonesia bisa memanfaatkan Dewan Perdamaian sebagai platform untuk menunjukkan sikap kepada AS dan Israel. Indonesia juga dapat berbicara dan berkonsolidasi dengan negara-negara Arab dan Islam untuk menekan AS secara diplomasi.

”Posisi RI di Dewan Perdamaian harus diperkuat. Jadi, bukan hanya AS yang menentukan atau Israel yang bisa bersuara di organisasi itu. Terutama karena tujuan Dewan Perdamaian kini sudah lebih luas, bukan hanya untuk mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza,” kata Yon.

Ia melanjutkan, negara-negara di Timur Tengah perlu diingatkan bahwa kestabilan global akan terdampak jika konflik AS-Israel dan Iran terus bergejolak. Negara-negara yang terkena serangan balasan Iran harus menahan diri untuk tidak membalas.

”Situasi saat ini bisa menjadi refleksi bagi negara-negara Arab bahwa kehadiran pangkalan militer asing bisa menciptakan konflik baru, bukan perdamaian. Sudah saatnya memperkuat hubungan keamanan di antara mereka, bukan dengan mengandalkan kekuatan asing seperti AS,” ujar Yon.