Tingkat Kepuasan Publik 80,9 Persen, Pemerintah Jangan Berhenti pada Kebijakan Populis

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi kebijakan populis, seperti bantuan sosial dalam beragam bentuk, terbukti berhasil menarik apresiasi publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, penerapan kebijakan populis perlu diiringi dengan penyelesaian masalah struktural yang mendera kelas menengah. Jika tidak, dukungan masyarakat bisa tergerus.

Mengacu hasil survei Kompas terhadap 1.000 responden di 38 provinsi pada 4-10 Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal periode pertama kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Januari 2015, yakni 65,1 persen. Bahkan, dukungan masyarakat terhadap Prabowo-Gibran juga lebih tinggi dari tingkat kepuasan terhadap pemerintah di akhir masa kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Juni 2024 yang mencapai 75,6 persen.

Selain soal kinerja (30,2 persen) dan kepemimpinan yang merakyat (18.1 persen), sebagian besar masyarakat mengaku puas terhadap kinerja pemerintah karena sering mendapatkan bantuan sosial atau bansos (14,4 persen). Di sisi lain, persoalan bansos jugalah yang membuat mayoritas publik (29,2 persen) kecewa karena distribusinya dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran.

Jika dilihat dari latar belakang sosial dan ekonominya, mayoritas publik yang puas terhadap kinerja pemerintah berpendidikan dasar (85,7 persen). Adapun dari segi sosial ekonomi, 84,7 persen masyarakat yang puas terhadap pemerintah berasal dari kelas bawah.

Tak hanya tingkat kepuasan yang tinggi, mayoritas publik juga yakin terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran. Tingkat keyakinan masyarakat secara umum mencapai 89,4 persen.

Jika dilihat kinerja per bidang, tren kepuasan publik pada kinerja bidang kesejahteraan sosial pun mencapai 83,7 persen. Naik 1,7 persen dibandingkan dengan hasil survei Juni 2024.

Pengajar Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, melihat, isu-isu populis yang menyentuh masyarakat, seperti bansos, berpengaruh besar pada dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pola kebijakan itu juga dilaksanakan oleh Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Langkah itu memang berguna untuk menjaga masyarakat kelas bawah tetap bertahan dalam jangka pendek sekaligus membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, menurut Airlangga, pemerintah juga harus mulai beranjak untuk menyelesaikan persoalan struktural yang mendera kelas menengah, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang tidak terkendali.

Di tengah konteks itu, masyarakat kelas menengah mengalami pemiskinan sosial. Padahal, mereka berlatar belakang pendidikan tinggi dan memiliki ekspektasi akan kehidupan yang lebih baik di tengah pemerintahan baru.

Pemerintah juga harus mulai beranjak untuk menyelesaikan persoalan struktural yang mendera kelas menengah, seperti penurunan daya beli dan pemutusan hubungan kerja yang tidak terkendali.

Jika proses pemiskinan sosial ini terus berlanjut, kata Airlangga, kelas menengah terdidik akan terpacu untuk mengkritik, bahkan memprotes pemerintah. Tidak berhenti di situ, mereka juga bisa mendorong delegitimasi politik terhadap pemerintah jika kritik yang disampaikan tidak direspons dengan kebijakan.

”Ini memang belum kelihatan sekarang, tetapi kalau semakin lama problem struktural di kelas menengah tidak diselesaikan, tidak ada respons, maka (dorongan ke arah delegitimasi politik) akan menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah,” ujarnya.

Airlangga juga mengingatkan, kuatnya dukungan dari masyarakat semestinya mendorong pemerintah untuk membangun partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan. Bukan sebaliknya, menggunakannya sebagai penguat untuk membuat kebijakan yang tidak selaras dengan kehendak masyarakat.

”Ke depan, pemerintah perlu terus mendengar apa yang dikeluhkan oleh publik,” tuturnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, kuatnya dukungan publik terhadap pemerintah menunjukkan bahwa Presiden berhasil mengelola koalisi di internal dan mengeksekusi janji-janji politiknya kepada masyarakat. Sama halnya dengan para pemimpin di banyak negara belakangan ini, Prabowo-Gibran pun fokus untuk membuat kebijakan-kebijakan yang populis demi mempertahankan dukungan dari masyarakat.

Namun, pemerintah tidak bisa berhenti di situ dan harus mulai memprioritaskan aspek strategis secara bertahap. ”Kebijakan-kebijakan populis itu memang penting, tetapi pada saat yang sama pemerintahan baru juga harus berpikir strategis,” ujar Arya.

Ke depan, lanjut Arya, pemerintah harus mulai memprioritaskan isu-isu fundamental, seperti bagaimana strategi mengatasi kesenjangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen. Isu lain yang juga mesti menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan manusia.

Sementara itu, menanggapi hasil survei Kompas, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, dukungan publik yang terekam dalam survei menjadi motivasi dan penyemangat bagi Kabinet Merah Putih. Menurut dia, respons itu menunjukkan bahwa masyarakat dapat melihat keseriusan dan niat luhur dari Prabowo sebagai Presiden. Oleh karena itu, para menteri juga harus memastikan visi dan misi Presiden bisa tercapai.

Di bidang UMKM, misalnya, ia berkomitmen untuk selalu hadir di tengah para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Sejumlah program untuk menumbuhkan usaha mereka pun akan digencarkan. ”Pesan Pak Prabowo adalah (mengimplementasikan) ekonomi kerakyatan,” tutur Maman ditemui seusai perayaan Hari Ulang Tahun ke-65 organisasi kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Sabtu (18/1/2025) malam.