TNI Lantik 115 Perwira Khusus Pertanian

Para perwira khusus pertanian akan mengawali program ketahanan pangan, termasuk memberikan penyuluhan tentang cara bertani yang baik dan benar kepada masyarakat.

27 Mar 2025 20:55 WIB · Politik & Hukum

Oleh Edna Caroline Pattisina

JAKARTA,KOMPAS – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 805 Perwira Prajurit Karir. Sebanyak 115 diantaranya Perwira TNI Tenaga Pertanian. Selanjutnya, para perwira berpangkat letnan dua ini akan diserahkan kepada masing-masing matra TNI untuk mengikuti pembekalan dan orientasi sebelum mendapatkan perintah penugasan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menjadi inspektur upacara, Kamis (27/3/2025), menegaskan pentingnya tanggung jawab sebagai Perwira TNI karena Sumpah Perwira yang telah diucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan janji suci yang dipegang teguh sepanjang hayat.

"Kalian dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai Perwira, menegakkan harkat dan martabat TNI, menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta selalu siap berkorban demi Nusa dan Bangsa," tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Panglima TNi Jenderal Agus Subiyanto memberikan keterangan pers usai rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/5/2025). Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kompas/Hendra A Setyawan

Di antara perwira karir itu, ada Perwira Prajurit Karir TNI Reguler sebanyak 493 orang (402 putra dan 91 putri). Kemudian, Perwira Prajurit Karir TNI Program Khusus yang merupakan lulusan dari Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Nasional dan Politeknik Siber dan Sandi Negara, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara, berjumlah 197 orang.

Selain itu, menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi, untuk pertanian, terdapat Perwira Sukarela Dinas Pendek TNI Tenaga Pertanian berjumlah 115 orang.

Mereka akan mengawali program ketahanan pangan, termasuk terlibat dalam bidang teritorial dengan memberikan penyuluhan tentang cara bertani yang baik dan benar kepada masyarakat dan petani. "Sehingga produksinya meningkat. Itu dalam rangka meningkatkan produksi pangan kita," jelasnya.

Anggota babinsa Koramil Genuk dari Kodim 0733 BS Kota Semarang beserta Dinas Pertanian Kota Semarang dan kelompok petani memanen padi di Kelurahan Banjardowo, Kota Semarang, Jawa Tengah, tahun 2015 lalu. Dalam kesempatan itu anggota TNI dilibatkan dalam melakukan pendampingan dan penyuluhan untuk kelompok tani sebagai upaya membantu mewujudkan swasembada pangan. Kompas/P Raditya Mahendra Yasa (WEN) 12-03-2015

Para prajurit di bidang pertanian itu merupakan lulusan sarjana pertanian yang direkrut oleh TNI untuk disebar ke komando utama (kotama) di seluruh Indonesia. Pengangkatan sarjana pertanian sebagai perwira bukan kali ini saja dilakukan oleh TNI. Namun, program pengkhususan itu baru tahun ini dilaksanakan.

Mereka direkrut dari seluruh Indonesia dengan latar belakang sarjana pertanian. Dalam pendidikan tiga bulan di TNI, mereka diberi pelatihan tentang dasar prajurit. “Materi ketentaraan, kemiliteran, bagaimana doktrin TNI, bagaimana menembak, bagaimana materi-materi dasar tentang keprajuritan," kata Kristomei.

Dalam kesempatan ini juga, diberikan penghargaan kepada perwira terbaik berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu akademis, kepribadian, dan jasmani. Letda Ckm dr Kevin Kristianto dari Matra Darat meraih predikat terbaik pertama, diikuti oleh Letda Laut (E) Fadli Asmid ST dari Matra Laut sebagai terbaik kedua, dan Letda Lek Ayumas Qonita Sunni SKom dari Matra Udara sebagai terbaik ketiga.

Seremonial menanam bibit jagung yang dilakukan rombongan pejabat TNI-Polri di Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024). Isu ketahanan pangan dengan berbagai macam programnya telah banyak dilakukan di berbagai daerah dari mencetak lahan sawah hingga perkebunan tebu. Program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian menargetkan 3 juta hektar lahan sawah hingga 2029. Pada sejumlah daerah program Food Estate berakhir mangkrak berupa lahan perkebunan singkong dan sawah. Kompas/P Raditya Mahendra Yasa 21-11-2024

Penelusuran Litbang Kompas, keterlibatan militer dalam urusan ketahanan pangan telah nampak sejak 2015 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat dilihat dari Nota Kesepahaman di bidang pertanian yaitu program ketahanan pangan nasional 2015 antara Kementerian Pertanian RI dan TNI.

Di antaranya lewat Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia 10/MoU/HK.220/M/2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Terdapat pula perjanjian kerja sama antara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI No 04/PKS/B/08/2020 tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui penyediaan Prasarana dan Sarana di Bidang Pertanian.

Menuai kritik

Akan tetapi, kehadiran TNI dalam ketahanan pangan ini menuai banyak kritik. Alih-alih dampak positif, para ahli menyebut perluasan peran TNI ini justru tidak tepat.

Anggota bintara pembina desa atau babinsa Kodim 0508 Depok merawat cabe merah di kawasan Sukmajaya Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024). Lahan tidur seluas 1,8 hektar ini dimanfaatkan Kodim 0508 untuk ditanami cabe merah yang mampu menghasilkan sekitar 12 ton. Penanaman cabe merah ini untuk mendukung upaya ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. TNI secara aktif kembali melibatkan babinsa di bidang pertanian terkait upaya mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Kompas/Hendra A Setyawan

Direktur Riset Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan sektor pangan dan kesehatan seharusnya tetap dipegang institusi sipil yang selama ini menangani.

Sementara itu, keterlibatan TNI dalam sektor ini harus bersifat perbantuan, bukan menjadi aktor utama. keterlibatan TNI dalam urusan nonmiliter sebaiknya hanya sementara.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra pun menilai keterlibatan TNI dalam sektor pangan kurang lazim karena negara tidak berada dalam kondisi darurat.


Kerabat Kerja

Penulis:

Edna Caroline Pattisina
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro
 | 

Penyelaras Bahasa:

Apolonius Lase