Gelar Town Hall Danantara, Prabowo Evaluasi Total Kinerja Direksi BUMN

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meminta semua direksi badan usaha milik negara meninggalkan praktik tata kelola menyimpang. Evaluasi atas kinerja direksi BUMN juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring dengan target besar yang dibebankan kepada lembaga ini.

”Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” kata Presiden saat wartawan menanyakan apa arahan yang disampaikan kepada pimpinan BUMN yang hadir dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4/2025) sore.

Hadir dalam acara ini, antara lain, CEO Danantara Rosan P Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir, Wakil Ketua Pengawas Danantara Muliaman D Hadad, serta managing director dan anggota dewan komite Danantara Indonesia.

Selain itu, tampak pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Adapun peserta pertemuan ini antara lain para direksi BUMN.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyerahkan tugas evaluasi kinerja direksi BUMN kepada manajemen Danantara.

”Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, malas-malasan, melakukan praktik-praktik yang enggak benar, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tambah Presiden dalam wawancara cegat seusai acara.

Penggantian direksi, menurut Presiden, bisa dilakukan dengan mempromosikan para pegawai yang ada di dalam BUMN sepanjang mereka berprestasi. Namun, bila tidak ada, manajemen Danantara bisa memilih para ahli. ”Tetapi, tidak boleh yang tidak profesional,” ujarnya.

Selain itu, Presiden meminta supaya pemilihan direksi baru tidak menggunakan pertimbangan suku, agama, ras, dan latar belakang partai politik. ”Tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” katanya.

Dalam catatan Harian Kompas 17 Desember 1996, Prof Sumitro Djojohadikusumo menilai perlu ada semacam ”investment trust”.

Town hall meeting sebenarnya bermakna pertemuan terbuka. Namun, dalam acara tersebut, semua wartawan diminta meninggalkan ruangan saat Presiden akan memberikan arahan.

Setelah pembawa acara meminta wartawan keluar, panitia segera menyisir dan memastikan tidak ada jurnalis yang tertinggal di ruang pertemuan.

Terkait alasan menggelar pertemuan secara tertutup, Presiden beralasan ia banyak menegur para direksi yang hadir. ”Ya, tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi itu. Enggak enak, kan, ditegur di depan kalian?” katanya.

Dalam penjelasannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Danantara adalah kekayaan bangsa Indonesia dan harus dikelola sebaik-baiknya dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Danantara pun disebutnya bisa mendorong kebangkitan Indonesia.

Kelahiran Danantara dimulai dari gagasan ayah Prabowo, begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo. Dalam catatan Harian Kompas 17 Desember 1996, Prof Sumitro Djojohadikusumo menilai perlu ada semacam lembaga ”investment trust” di Indonesia.

Dalam pandangan Sumitro, lembaga dana investasi itu bisa didirikan dan dikelola mandiri kendati tetap tunduk pada pengaturan badan keuangan/moneter pemerintah yang berwenang.

Dana yang dikelola di bawah lembaga tersebut disisihkan dari 1-5 persen laba BUMN/BUMD. Usulan ini pernah disampaikan pada masa Menteri Keuangan JB Sumarlin di era Orde Baru. Namun, ide Sumitro baru dieksekusi di masa pemerintahan Prabowo.

Presiden menyebut aset Danantara akan segera menembus 1 triliun dollar AS. ”Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun dollar AS dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Pendekatan saya seperti itu,” katanya.

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa angka 1 triliun dollar AS berasal dari total nilai aset dan valuasi 844 perusahaan yang merupakan BUMN, anak usaha, cucu usaha, hingga cicit usaha, senilai sekitar 980 miliar dollar AS, serta nilai aset Kementerian Sekretariat Negara di kawasan Senayan, Jakarta, yang delapan tahun lalu mencapai sekitar 25 miliar dollar AS.

Ia mengungkapkan arahan Presiden untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen lembaga pengelola investasi tersebut. Arahan ini muncul seiring dengan target besar Danantara untuk meningkatkan imbal hasil dari investasi yang dikelola. Rosan menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap langkah Danantara ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya integritas di dalam lembaga ini. ”Orang-orang di dalam Danantara harus bersih. Hal-hal tidak patut di masa lalu tidak akan terulang kembali. Harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, Danantara memiliki target jelas untuk mendorong perekonomian yang dapat menyejahterakan rakyat. ”Kita sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, dalam Media Briefing: Outlook Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta, Senin, Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai BPI Danantara akan menjadi penggerak utama pasar keuangan dan investasi Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Menurut dia, keputusan pemerintah membentuk Danantara merupakan langkah strategis untuk menarik investasi asing dari berbagai negara. Danantara sebagai sovereign wealth fund, lanjutnya, akan menjadi penggerak di pasar keuangan Indonesia lima sampai 10 tahun ke depan.

Menurut Saeed, jika melihat negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, nilai aset keempat negara tersebut mencapai 4 triliun dollar AS.

”Jadi, mereka berinvestasi di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Malaysia karena wilayah ini terus bertumbuh. Danantara dapat mengarahkan investasi ke sektor-sektor produktif, terutama di tengah potensi demografi Indonesia yang besar dan stabilitas makroekonomi yang cukup solid,” ujar Saeed.

Ia memandang Indonesia saat ini berada dalam posisi strategis untuk menarik investasi global berkat kombinasi antara pertumbuhan kelas menengah, adopsi teknologi yang pesat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui investasi dalam pendidikan perempuan. Saeed optimistis, dengan pengelolaan Danantara yang efektif, Indonesia dapat mengakselerasi transformasi ekonominya dan semakin relevan di kancah global.