Tragedi Ukraina dan Trauma Eropa Hadapi Skenario Trump-Putin

Mimpi buruk bagi sebuah negara merdeka dan berdaulat ketika masa depan mereka bukan ditentukan oleh bangsanya, melainkan oleh orang lain. Apalagi, orang yang kini berpendapat bisa menentukan nasib suatu bangsa itu adalah kepala negara yang menginvasi mereka dan kepala negara yang semestinya membantu mereka.

Demikianlah kira-kira yang terjadi pada Ukraina. Senin (24/2/2025) adalah genap tiga tahun negara di Eropa Timur itu diinvasi oleh Rusia. Salah satu penyebabnya ialah penolakan Moskwa atas keinginan Kyiv bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengatakan, Kyiv selalu siap berdamai dengan Moskwa. Ukraina hanya menginginkan satu hal: Rusia mengakui hak Ukraina untuk bebas sepenuhnya. "Akar masalahnya di situ, Rusia tidak mengakui hak hidup Ukraina," kata dia.

Di sisi lain, Rusia resah karena semakin banyak negara eks anggota Soviet bergabung dengan NATO. Total, ada 14 negara bekas Soviet ataupun yang terafiliasi dengan Soviet yang kini menjadi bagian dari NATO. Beberapa di antaranya ialah Polandia, Hongaria, Bulgaria, Estonia, Slovenia, Albania, dan Romania.

Ketika Ukraina mengutarakan keinginan serupa, keresahan Moskwa berubah menjadi keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dalam wawancara dengan Kompas pada 15 Juni 2023, Rusia berinisiatif melakukan operasi militer untuk melindungi kepentingannya, sekaligus membasmi paham pro-Nazi yang beredar di Ukraina.

Rusia menyebut operasi militer, tetapi dalam persepsi Ukraina dan dunia, itu adalah invasi. Pada kenyataannya, operasi tersebut dilakukan terhadap negara merdeka dan berdaulat tanpa ada persetujuan dari pemerintah dan warganya.

Amerika Serikat selama pemerintahan Presiden Joe Biden (2021-2025) telah mengucurkan dana sebesar 60 miliar dollar AS untuk membantu persenjataan dan logistik di Ukraina. Bersama dengan Uni Eropa (UE), AS adalah penyokong terbesar biaya perang yang berlangsung di tanah Ukraina.

Seperti halnya AS, sejumlah negara UE mengirim persenjataan ke Ukraina. Mereka juga mengirim bantuan obat-obatan, logistik sehari-hari, dan perlengkapan militer nonsenjata. Tanpa uluran tangan AS dan UE, Ukraina dipastikan tidak bisa bertahan sampai selama ini.

Komitmen yang dipegang oleh AS dan Ukraina ialah mengedepankan kepentingan Ukraina di setiap proses terkait perang. Tidak ada perundingan damai mengenai nasib Ukraina tanpa Ukraina sebagai penentu nasibnya sendiri.

Oleh sebab itu pula sejak 2023 berbagai tawaran perundingan damai ditolak oleh Ukraina, AS, dan UE. Pada tahun itu, China yang pertama kali mengajukan proposal perundingan perdamaian.

Dalam tawaran mediasi oleh Beijing, tidak dicakupkan bahwa lima wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia harus masuk ke dalam pembahasan. Kelima wilayah itu adalah Semenanjung Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kharkiv.

Semenanjung Crimea memiliki status yang rancu. Ukraina menganggap wilayah itu dicaplok oleh Rusia pada 2014. Moskwa sebaliknya mengatakan bahwa warga Semenanjung Crimea memilih bergabung dengan Rusia melalui referendum.

Perlu dicatat, referendum itu tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Ukraina selaku otoritas yang diakui oleh dunia di wilayah tersebut.

Adapun Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kharkiv adalah empat wilayah yang diduduki oleh Rusia pada akhir ketika perang terbuka meletus. Ketika tawaran Beijing itu ditolak oleh Ukraina, UE, dan AS, Rusia menuduh mereka tidak menunjukkan itikad baik untuk penghentian konflik terbuka.

Ketika Donald Trump dilantik menjadi presiden AS periode 2025-2029, ada harapan terhadapnya bisa menyelesaikan perang di Ukraina. Terlebih, Trump memiliki kedekatan personal dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Perkiraannya, Trump yang juga pengusaha bisa bermanuver demi mewujudkan perundingan dengan mengedepankan kepentingan Ukraina.

Tak dinyana, Trump memilih jalan paling praktis. Asal perang selesai, semua persyaratan dari Putin dipatuhi, termasuk kapitulasi atas wilayah Ukraina. Trump juga mengatakan, Kyiv berutang budi kepada Washington.

”Saya rasa wajar jika kita (AS) meminta konsesi logam tanah jarang Ukraina senilai 500 miliar dollar AS. Toh, kita penyokong terbesar mereka,” kata Trump.

Ia juga menyiratkan, masih untung bagi Ukraina ia mau memediasi konflik tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang awalnya hangat terhadap Trump, praktis menolak keinginan AS atas logam tanah jarang di negaranya.

Pendapat Trump langsung disanggah oleh Ukraina dan UE. Apabila mereka menolak risiko kapitulasi pada 2023, mereka tidak akan mematuhi persyaratan yang jelas-jelas meminta penyerahan wilayah itu pada 2025.

”Perdamaian yang baik dan langgeng adalah perdamaian yang dirundingkan secara berkeadilan,” kata Maciej Tumulec, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia di Jakarta, Kamis (20/2/2025). Polandia memegang keketuaan bergilir UE untuk 2025.

Bagaimanapun, lanjut Tumulec, Ukraina adalah pihak sentral di dalam konflik ini. Persepsi mereka harus dikedepankan di dalam pembahasan gencatan senjata dan perdamaian. Kapitulasi sebagai jalan keluar konflik tidak dapat lagi diterima.

UE memiliki trauma kapitulasi perang. Hal ini terjadi pada 1938 ketika Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain yang memimpin perundingan di Muenchen, Jerman. Ia menyepakati bahwa wilayah Sudetenland milik Cekoslowakia yang diduduki oleh Nazi Jerman diserahkan kepada Nazi agar mereka menghentikan konflik.

Walhasil, Kesepakatan Muenchen tidak membuat Nazi kapok. Malah pemimpinnya, Adolf Hitler, semakin besar kepala dan memerintahkan invasi atas Polandia pada 1939. Peristiwa itu yang membawa Eropa dan kemudian AS serta Asia terseret ke dalam Perang Dunia II.

Sementara itu, bagi Ukraina, tidak hanya wilayah mereka yang harus dikembalikan. ”Pastinya, hukum internasional harus ditegakkan. Penyerang yang melakukan invasi harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan dunia,” kata Kuasa Usaha Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta Yevhenia Shynkarenko.

Bahkan, Pusat Kebebasan Sipil Ukraina (CCL), lembaga pembela hak asasi manusia pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2022, menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sama-sama harus bertanggung jawab atas konflik ini. CCL melakukan penyelidikan berimbang dan tidak bias mengenai pelanggaran HAM selama perang Ukraina (Kompas.id, 10 Oktober 2022).

Penasihat Keamanan Gedung Putih periode 2018-2019, John Bolton, mengatakan, menuruti persyaratan kapitulasi dari Rusia sama saja dengan menyerah. Bolton, seorang anggota Partai Republik AS, adalah Penasihat Keamanan Nasional AS pada masa jabatan pertama Trump.

”Proposal perdamaian dari AS ini seolah-olah ditulis di Kremlin,” katanya kepada Politico edisi 20 Februari 2025.

Bolton mengkritik Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Menurut Bolton, mereka bukan orang-orang yang memahami politik serta kebijakan luar negeri.

Oleh sebab itu, selain memperkuat NATO, Bolton mengusulkan agar Ukraina dan negara-negara Eropa memperbanyak rapat dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Gedung Putih Mike Waltz.

”Mereka paham politik luar negeri dan bisa ’membisiki’ para pemimpin. Rubio dan Waltz adalah harapan terakhir bagi perundingan damai,” ujarnya.