Transformasi Gabungan Kelompok Tani Jadi Koperasi Mulai Dirintis

JAKARTA, KOMPAS — Program transformasi gabungan kelompok tani atau gapoktan menjadi koperasi mulai dirintis. Selain untuk menopang ketahanan pangan nasional dan daerah, koperasi gapoktan itu bakal menjadi wadah pendistribusian pupuk subsidi langsung kepada petani.

Pemerintah telah memangkas alur perencanaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang melibatkan banyak kementerian/lembaga. Alur baru tersebut hanya melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), PT Pupuk Indonesia beserta jaringan distributor dan kios, serta gapoktan atau petani.

Sebanyak 145 regulasi tengah disederhanakan menjadi peraturan presiden (perpres) tentang tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah menargetkan perpres itu kelar pada Januari 2025.

Pemerintah bahkan telah menerapkan alur baru tersebut dalam perencanaan dan distribusi pupuk subsidi 2025. Pemerintah juga menjanjikan, pupuk subsidi bakal tersedia pada Januari 2025 (Kompas, 9/12/2024).

Pengurus Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Jawa Barat Masroni, Rabu (11/12/2024), mengatakan, pemerintah tengah merintis pendirian koperasi gapoktan di Indramayu, Jawa Barat. Pendirian koperasi itu dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan korporasi atau kelembagaan petani daerah.

Koperasi itu akan menjadi pelaksana program pertanian modern di sawah seluas 10.000 hektar yang digagas Kementan. Areanya mencakup lima kecamatan, yakni Widasari, Lelea, Telukdana, Cikedung, dan Bangodua.

”Pendirian koperasi dan pelaksanaan program itu melibatkan gapoktan-gapoktan di lima kecamatan itu dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, Bogor. Saat ini, proses legal hukumnya telah selesai,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Masroni, koperasi gapoktan itu bakal menjadi percontohan penguatan kelembagaan petani. Hal itu mulai dari peningkatan produksi pangan, mencetak petani milenial, penerapan teknologi pertanian modern, dan penyaluran pupuk subsidi langsung ke petani.

Koperasi tersebut juga diarahkan menjadi offtaker atau pembeli hasil pertanian yang terintegrasi dengan Perum Bulog dan ID Food. Kendati modalnya berasal dari para petani anggota gapoktan, koperasi tersebut juga diberi kemudahan mengakses pinjaman perbankan.

”Kami sepenuhnya mendukung pendirian koperasi itu. Namun, kami berharap kapasitas para petani dalam pengelolaan koperasi juga ditingkatkan. Selain itu, bunga pinjaman perbankan untuk modal koperasi juga diperingan,” katanya.

Koperasi gapoktan itu bakal menjadi percontohan penguatan kelembagaan petani, seperti peningkatan produksi pangan, mencetak petani milenial, penerapan teknologi pertanian modern, dan penyaluran pupuk subsidi langsung ke petani.

Masroni juga menyebutkan, pemerintah desa sudah mengimbau seluruh petani di Jawa Barat untuk segera mengolah sawah dan membuat persemaian padi sepanjang Desember ini. Saat ini, curah hujan cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber pengairan sawah tadah hujan.

Pasokan air dari waduk untuk sawah beririgasi teknis juga berlimpah. Kemudian pada Januari 2025, petani dapat menanam padi dan mendapat pupuk subsidi tepat waktu sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat di musim tanam (MT) I.

”Kami berharap pada Januari 2025, pupuk subsidi benar-benar dapat ditebus tepat waktu dan tepat jumlah. Jangan sampai penebusan pupuk subsidi justru terjadi menjelang panen,” kata Masroni.

Ia menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya, petani selalu mendapatkan pupuk subsidi untuk MT  I menjelang panen. Lantaran telanjur membeli pupuk nonsubsidi pada musim tanam I, kebanyakan petani tetap menebus pupuk subsidi itu dan menjualnya.

Pupuk subsidi tersebut dijual kembali untuk mengembalikan modal membeli pupuk. Hal itu mengingat pada MT II, petani akan mendapatkan alokasi pupuk subsidi lagi.

Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman juga berpendapat senada. Korporasi petani memang penting. Namun, peningkatan kapasitas petani mengelola administrasi koperasi dan pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan.

Kemudahan mendapatkan modal usaha koperasi gapoktan juga diperlukan. Apalagi jika koperasi tersebut bakal dijadikan wadah langsung penyaluran pupuk subsidi dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

”Tidak semua petani bisa membayar langsung pupuk subsidi. Gapoktan biasanya menalangi dahulu biaya penebusan pupuk tersebut. Banyak petani melunasi talangan dana gapoktan itu setelah panen,” kata Zulharman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, pemerintah memang memiliki program penguatan gapoktan menjadi koperasi. Salah satu tujuannya adalah memangkas alur distribusi pupuk subsidi dari berbagai lini langsung kepada petani.

Nantinya, gapoktan yang telah menjadi koperasi dapat menerima penyaluran pupuk subsidi langsung dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Adapun yang belum menjadi koperasi tetap bisa menebus pupuk subsidi di distributor dan kios resmi terdekat,” tuturnya dalam Diskusi Kelompok Terarah ”Deregulasi Distribusi Pupuk Subsidi di Indonesia” di Menara Kompas, Senin (9/12/2024).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, dalam rancangan perpres tentang tata kelola pupuk subsidi, gapoktan akan berubah menjadi koperasi. Hal itu dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan sekaligus wadah penyaluran pupuk subsidi.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membantu percepatan legalitas dan pengesahan koperasi gapoktan. Kemenkop juga bakal memberikan pendampingan teknis dan administrasi kepada pengurus koperasi terkait perubahan kelembagaan gapoktan.

”Kemenkop juga bertanggung jawab dalam pendaftaran massal gapoktan beserta anggotanya dan pembukaan rekening bank,” katanya melalui siaran pers.

Berdasarkan data Kemenkop, terdapat 64.629 gapoktan di Indonesia. Dari jumlah itu, 52.300 gapoktan belum berbadan hukum atau menjadi koperasi.