Transisi Energi di Indonesia Butuh Fokus Jangka Pendek

Transisi dari energi fosil ke energi rendah emisi di Indonesia kian mendesak, terlebih jika dikaitkan dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen yang terus mengemuka sejak dimulainya pemerintahan baru. Namun, butuh komitmen dan keseriusan untuk meningkatkan energi bersih, dimulai dengan target-target jangka pendek. Bukan dokumen-dokumen target jangka panjang yang muluk.

Selama ini, terdapat sejumlah dokumen yang berisi target-target pengembangan energi terbarukan. Baik dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), hingga Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Namun, realisasinya kerap jauh dari harapan.

Target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi primer pada 2025, seperti tertuang dalam KEN, misalnya, yang hampir pasti tidak akan terwujud. Sebab, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga semester I-2024, capaiannya baru 13,93 persen. Setiap tahun, realisasi energi terbarukan selalu ada di bawah target.

Tambahan pembangkit listrik, dalam RUPTL PLN 2021-2030, yang disebut-sebut didominasi energi hijau, juga tak sesuai harapan. Catatan Kompas, hingga September 2023, data Kementerian ESDM menunjukkan, pembangkit yang telah beroperasi sebesar 8,6 gigawatt (GW) atau di bawah target 2023 yang 16,9 GW. Artinya, hanya tercapai 50,91 persen.

Adapun saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembaruan KEN. Begitu juga pembaruan RUKN dan RUPTL PLN. Telah digaungkan sejak semester I-2024, dokumen-dokumen tersebut, bahkan hingga pergantian pemerintahan, belum ada yang disahkan.

Direktur Eksekutif Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, berbicara target pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan dibutuhkan high quality investment, yang pasti bakal membutuhkan energi bersih. Pasalnya, perusahaan-perusahaan besar dan multinasional membutuhkan energi bersih jika hendak berinvestasi di Indonesia.

Menurut dia, keyakinan akan pentingnya transisi energi, termasuk imbas positifnya, harus dimiliki oleh Presiden. Artinya, tidak sekadar diserahkan kepada PLN, misalnya. Sebab, imbas transisi energi akan lebih besar pada perekonomian nasional ketimbang bagi PLN.

Selain itu, target-target transisi energi agar tidak lagi bersifat jangka panjang. ”Tapi, ukuran transisi energi adalah jangka pendek, misalnya 2-3 tahun ke depan. Mau bicara RUPTL PLN, RUEN, atau apa pun itu, seharusnya fokus dan bertanggung jawab pada target- target jangka pendek. Itu prioritas nomor satu,” ujar Putra, Jumat (15/11/2024).

Dalam target pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, misalnya, perlu ada semacam confidence level. Dengan demikian, akan terklasifikasi mana saja proyek yang akan benar-benar dikejar dan dijalankan. Apabila target selalu bersifat jangka panjang dan minim pertanggungjawaban, yang ada hanyalah peta jalan, sedangkan realisasi minim.

”Saya pikir perlu dimulai dari RUPTL karena berbicara transisi energi berkait erat dengan listrik. Jadi, dalam daftar PLN itu harus benar-benar ada prioritas tinggi, misalnya dalam dua tahun ke depan, dan terukur. Itu paling penting,” ucap Putra.

Tambahan kapasitas

Sebelumnya, pemerintah melalui Utusan Khusus Presiden RI untuk World Leaders Climate Action Summit UNFCCC COP29 Hashim Djojohadikusumo menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berpegang pada komitmen iklim. Salah satu program yang didorong ialah komitmen penambahan kapasitas listrik sebesar 100 GW dalam 15 tahun ke depan. Sebesar 75 GW atau 75 persen di antaranya merupakan energi terbarukan (Kompas.id, 11/11).

Sejumlah jenis energi baru terbarukan yang akan didorong ialah tenaga angin, surya, panas bumi, air, dan tenaga nuklir. Untuk pembangkit tenaga nuklir akan didorong juga pembangkit skala kecil yang bisa terapung untuk melayani Indonesia bagian timur.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah menjalankan transisi energi. Sejumlah kolaborasi dan inisiatif telah dijalankan PLN dalam rangka menyukseskan proyek-proyek kelistrikan berkelanjutan.

Salah satu kesepakatan yang terjalin pada COP29 ialah penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara PLN dan Bank Pembangunan dan Investasi Jerman, KfW, untuk pengembangan proyek energi bersih. Proyek tersebut ialah pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau.

Darmawan berharap keterlibatan KfW dalam proyek-proyek hijau PLN bakal menarik lebih banyak mitra internasional untuk turut berkolaborasi. Dengan demikian, tercipta kolaborasi strategi, teknis, dan investasi yang berkelanjutan dalam aksi iklim global.

”Kolaborasi ini menandakan langkah proaktif PLN dalam memperluas kemitraan internasional dalam meningkatkan swasembada energi nasional yang berkelanjutan searah dengan aksi iklim global,” ujarnya.

Sementara itu, Sustainability Officer KfW Group Jürgen Kern mengatakan, dukungan kepada Indonesia ialah wujud komitmen Jerman dalam mendukung kerja sama internasional terkait dengan transformasi hijau. ”Kami percaya Indonesia-Jerman terus memperkuat kemitraan di sektor energi. (Itu) dalam proyek energi bersih, seperti panas bumi, air, dan juga transmisi (kelistrikan),” kata Jürgen dalam keterangannya.