Transmigran Patriot

Mereka nyaris terlupakan. Dipindahkan dari kampung mereka ke sebuah kawasan terluar Indonesia tanpa peta, tanpa pendampingan atau pembinaan.

Bergulat melawan alam yang keras, minim infrastruktur, minim jejaring, dan minim pengetahuan tentang budaya lokal yang berbeda bagai langit dan bumi dari budaya kampung asal mereka.

Itulah nasib para transmigran yang delapan tahun lalu tiba di Desa Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, saat ini.

Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia diutus Kementerian Transmigrasi meninjau wilayah itu sejak awal September selama tiga bulan. Tim menemukan bahwa Dusun Trans II, Modapuhi, yang pada 2017 disiapkan untuk menampung 100 keluarga transmigran kini nyaris ditinggalkan. Hanya tersisa lima keluarga. Sebagian besar harus menyerah dan pindah ke tempat lain di dalam atau di luar Mangoli.

Tim bertemu seorang transmigran asal Madura, Jawa Timur, yang memutuskan bertahan. Dengan istri dan empat anaknya, ia mengolah tanahnya tanpa dukungan pemerintah.

Lokasi dusun yang terletak di daerah aliran dua sungai, pada ketinggian lebih rendah daripada muka sungai, membuatnya harus berhadapan dengan banjir setiap musim hujan. Air bah dikirim dari area hutan yang lebih tinggi, yang kini secara masif ditebangi perusahaan-perusahaan kayu.

Tidak ada jembatan penghubung Dusun Trans I, yang telah jauh lebih dulu ada, sejak 1994, dengan Dusun Trans II dan Desa Modapuhi. Namun, nasib transmigran di Dusun Trans I lebih beruntung. Ketika tiba, mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan lanjutan dari negara. Tidak ”dibuang” begitu saja seperti yang dialami warga Dusun Trans II.

Kendati demikian, persoalan sarana jalan yang baik, irigasi, dan jembatan menempatkan warga di kedua dusun itu pada situasi pelik yang sama.

Di lokasi lain yang diplot untuk lokasi transmigrasi, yakni Desa Modapia, keadaan tidak kalah mengharukan. Modapia terletak paling ujung di timur Kecamatan Mangoli Utara. Desa ini dihuni oleh 558 jiwa. Sebagian besar warga adalah peternak atau petani.

Desa dibuka pada awal 1980-an, tetapi hingga kini belum pernah menikmati aliran listrik PLN. Setiap keluarga harus patungan Rp 200.000 per bulan untuk menghidupi genset agar listrik dapat menyala dari pukul 06.00 sampai 23.00.

”Indonesia ini tidak adil,” gumam salah seorang warga.

Tidak ada sarana jalan ataupun jembatan yang menghubungkan mereka dengan tempat-tempat lain. Perjalanan harus ditempuh dengan long boat (bodi, dalam bahasa setempat) dari kayu atau fiber bikinan lokal.

Hampir-hampir putus harapan, merasa dikhianati negerinya sendiri. Penduduk Modapia, sebagaimana warga Mangoli pada umumnya, mengandalkan hidup pada kebun-kebun kelapa yang sudah dimiliki turun-temurun. Mengapa kelapa? Karena jenis pohon ini dapat tumbuh secara alamiah tanpa perlu intervensi manusia untuk mengolahnya. Berbeda dengan tanaman pangan lainnya.

Meskipun laut yang kaya membentang di depan desa-desa mereka, menjadi nelayan bukanlah pekerjaan dambaan. Padahal, laut di sekitar Sula merupakan lahan penangkapan ikan utama perusahaan-perusahaan besar pengelola dan pengekspor ikan.

Akan tetapi, mereka berlokasi di Bitung, yang letaknya jauh dari Sula. Lagi-lagi, boleh jadi persoalannya adalah ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Tanpa itu, biaya produksi, distribusi, dan pengolahan akan menjadi sangat tinggi.

Tanah Mangoli sangat subur. Penduduk Mangoli percaya bahwa di tanah mereka, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman. Namun, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berlimpah itu mau dijual ke mana?

Kisah sedih dari Dusun Trans II, warga transmigran yang kecewa memutuskan membuang sisa hasil panen mereka yang tak terserap oleh pasar setempat, lalu meninggalkan Mangoli untuk kehidupan lebih baik di tempat lain.

Kini, Mangoli malah terancam oleh kehadiran tambang milik orang-orang kuat di Jakarta. Kabarnya, hampir separuh Pulau Mangoli sudah mereka kapling, termasuk tempat-tempat yang telah dihuni oleh manusia.

Mahasiswa, alumni, dan dosen dari tujuh perguruan tinggi negeri disebar ke 154 lokasi transmigrasi di seluruh Indonesia. Kini, potret menantang dari wajah sedih transmigrasi mulai bermunculan di banyak lokasi. Pemerintah pusat dan daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten, jelas punya tanggung jawab. Industri yang beroperasi di lokasi, terutama industri ekstraktif, pun secara moral berutang banyak pada masyarakat. Apalagi yang menyumbang perusakan.

Sementara masyarakat siap menyingsingkan lengan baju untuk berpartisipasi membangun daerah mereka. Transmigran yang terampil mampu berbagi pengetahuan tentang cara mengolah tanah, bercocok tanam, melawan hama, serta melipatgandakan produksi dengan masyarakat lokal.

Jika model kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pusat, provinsi, kabupaten, industri, dan komunitas ini dapat diterapkan, maka akan tercipta local commonings (”lumbung” ketahanan lokal sebagai hasil inisiatif bersama) yang memungkinkan terjadinya penguatan ketahanan pangan, keseimbangan alam, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Manneke Budiman, Guru Besar FIB UI, Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI di Mangoli