Trotoar TB Simatupang Tak Jadi Dipangkas, Pemprov DKI Pilih Jaga Ruang Pejalan Kaki

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah evaluasi teknis menunjukkan bahwa kondisi trotoar yang ada saat ini terlalu sempit dan dipenuhi utilitas vital.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya memilih pendekatan berbasis transportasi publik, seperti menambah Transjakarta, untuk meredam kemacetan, dibandingkan dengan mengorbankan ruang pejalan kaki.

”Setelah dilakukan pengecekan secara detail, akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan kiri tidak diganggu,” ujar Pramono, Kamis (28/8/2025).

Pramono bahkan turun ke lapangan tanpa pengawalan untuk merasakan kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak bisa diselesaikan dengan solusi setengah-setengah.

”Saya lewat TB Simatupang tanpa pengawalan bersama sopir saya. Jadi, saya tahu betul titik-titik macetnya,” kata Pramono.

Pramono menjelaskan, sejumlah langkah taktis mulai dijalankan, antara lain pembatasan ruang proyek dan peningkatan koordinasi lintas instansi. Ia menginstruksikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Perumda PAM JAYA), Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Perumda PAL JAYA), serta Dinas Sumber Daya Air Jakarta agar segera merampungkan pekerjaan yang memakan badan jalan.

”Bedeng proyeknya tidak boleh terlalu luas lagi. Itu mempersempit jalur dan memperparah kemacetan,” katanya.

Sebagai solusi jangka pendek, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan TB Simatupang hingga proyek rampung. Pramono meminta agar pengerjaan yang semula ditargetkan selesai pada Desember dapat dipercepat dan dirampungkan pada November 2025.

Terkait penanganan jangka pendek dan jangka panjang, Pramono menambahkan bahwa rapat koordinasi lintas dinas sudah digelar tiga kali khusus untuk membahas permasalahan di kawasan TB Simatupang. ”Masalah TB Simatupang ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Parsial saja tidak cukup,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa rencana pemangkasan trotoar awalnya muncul sebagai salah satu alternatif rekayasa lalu lintas untuk mengurangi dampak proyek galian pipa Perumda PAL JAYA. Lokasinya berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, tepatnya dari pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

Akan tetapi, setelah peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL JAYA, dan Dinas Bina Marga Jakarta, rencana tersebut dibatalkan. Hasil evaluasi menunjukkan sisa lebar trotoar kurang dari 1 meter ditambah jaringan utilitas vital, seperti kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak mungkin dipindahkan.

”Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat pula jaringan utilitas kabel bawah tanah dan tiang yang tidak mungkin untuk dipindahkan sementara,” kata Syafrin.

Sebagai gantinya, pemerintah mengambil langkah mitigasi darurat untuk mencegah kemacetan semakin parah. Langkah itu di antaranya memangkas pagar area kerja proyek dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja dan jam kerja kontraktor agar pengerjaan lebih cepat selesai, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

”Petugas pengatur lalu lintas dari dinas perhubungan dan kepolisian juga sudah kami tempatkan. Pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” katanya.

Baik Pramono maupun Dinas Perhubungan Jakarta sepakat mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama proyek galian berlangsung. Pengendara yang tidak memiliki kepentingan di kawasan TB Simatupang juga dianjurkan mencari jalur alternatif.

”Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” kata Syafrin.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jakarta, Bun Joi Phiau, mendorong Pemprov Jakarta untuk segera menyusun peta jalan (road map) komprehensif dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menilai, meski sejumlah langkah sudah ditempuh, Jakarta tetap membutuhkan rencana besar jangka panjang agar permasalahan tidak terus berulang.

Bun mengapresiasi berbagai upaya Pemprov Jakarta, seperti perluasan layanan Transjakarta, yang dinilai cukup membantu mengurai kemacetan. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup menjawab akar persoalan.

”Selama ini, Pemprov Jakarta telah mengupayakan penyelesaian terhadap masalah kemacetan dengan berbagai cara, seperti pengembangan Transjakarta. Namun, kami belum mengetahui adanya road map atau rencana besar untuk mengatasi masalah tersebut secara tuntas sehingga Jakarta nantinya tidak lagi menjadi kota yang mengalami kemacetan akut dari waktu ke waktu,” katanya.

Ia menegaskan, yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan, bukan solusi parsial atau sementara.

”Kami membutuhkan sebuah rencana besar yang berisikan langkah-langkah Pemprov Jakarta dalam jangka waktu panjang untuk mengatasi masalah kemacetan dari akarnya alih-alih hanya disodorkan penyelesaian-penyelesaian yang hanya bersifat sebagian dan sementara waktu saja,” lanjutnya.

Bun juga menghargai pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang mengakui bahwa penyelesaian kemacetan membutuhkan waktu panjang. Menurut Bun, kesadaran itu harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret sejak dini.

”Sebenarnya Pemprov Jakarta sudah punya perspektif yang tepat. Bang Doel kemarin menyampaikan bahwa kemacetan merupakan masalah yang membutuhkan waktu lama untuk diurai, seperti di Bangkok, Thailand. Maka dari itu, Jakarta harus mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan sekarang agar kemacetan tidak semakin larut,” katanya.