Trump 2.0 dan Alarm Lampu Kuning bagi Kebijakan Energi Hijau

Terpilihnya eksekutif perusahaan bahan bakar fosil, Chris Wright, sebagai calon Menteri Energi Amerika Serikat membuat kalangan aktivis lingkungan cemas terhadap keberlangsungan kebijakan energi hijau. Di luar AS, China dan India juga meningkatkan konsumsi batubara mereka. Quo vadis, akan ke mana, kebijakan energi hijau?

Kecemasan di kalangan aktivis lingkungan itu cukup berdasar. Selama ini, Wright sangat mendukung pengembangan minyak dan gas (migas), termasuk gas serpih (fracking) yang disebut-sebut menimbulkan banyak polusi udara dan air tu.

Fracking, salah satu teknik pengeboran atau ekstraksi migas dan energi panas bumi dengan menyuntikkan cairan bertekanan tinggi, merupakan salah satu usaha perusahaan yang digeluti Liberty Energy, perusahaan yang dipimpin Wright.

Tak hanya itu, selama beberapa tahun terakhir, Wright telah menjadi salah satu suara paling lantang dalam menentang adanya perubahan iklim. Ia juga sering mengkritik pendekatan atas-bawah dalam kebijakan perubahan iklim yang dilakukan kelompok liberal dan sayap kiri. Menurut dia, gerakan iklim di seluruh dunia runtuh karena bebannya sendiri.

Ambisinya adalah energi yang terjangkau. ”Saya tidak peduli dari mana energi berasal, selama itu aman, andal, terjangkau, dan meningkatkan taraf hidup manusia,” tulis Wright di profilnya di LinkedIn, seperti terbaca pada Minggu (24/11/2024).

Bahkan, dalam acara Business Roundtable dua pekan sebelum pemilu AS, Wright menyebut kritikus migas adalah manusia konyol. ”Tidak ada energi kotor, tidak ada energi bersih, tidak ada hal baik, tidak ada hal buruk. Semuanya memiliki kelebihan,” katanya, seperti dikutip dari media AS, Axios, 18 November 2024.

Bertentangan dengan tren pengembangan energi hijau, lulusan Massachusetts Institute of Technology itu justru kerap mempromosikan gagasannya bahwa produksi bahan bakar fosil dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan di seluruh dunia.

Tak heran, banyak pihak telah memprediksi Wright akan mengarahkan kebijakan energi AS semakin berpihak ke bahan bakar fosil, di antaranya mengakhiri jeda izin ekspor gas alam selama setahun yang diterapkan pemerintahan AS di bawah Joe Biden.

Rekam jejaknya juga memperlihatkan keberpihakannya pada energi fosil. Sejak 2011, Wright memegang jabatan CEO Liberty Energy, perusahaan penyedia layanan industri migas, dengan fokus pada teknologi.

Ia juga mendirikan Pinnacle Technologies pada 1992 yang membantu meluncurkan produksi gas serpih komersial. Ia kemudian menjabat ketua Stroud Energy, salah satu produsen gas serpih, sebelum mendirikan Liberty Resources pada tahun 2010.

Wright selalu sinis akan wacana tentang pentingnya sumber energi terbarukan. Dalam laporan tahunan perusahaan Liberty Energy, Bettering Human Lives, Wright memandang perubahan iklim adalah hal yang nyata, tetapi hanya sebagai tantangan.

Ia tak menganggapnya sebagai ancaman langsung pada kehidupan manusia. ”Ini adalah fenomena dengan latar belakang yang nyata, tetapi disalahartikan secara liar untuk kepentingan politik dan media serta berbagai macam alasan lainnya,” kata Wright dalam acara Business Roundtable pada Rabu (23/10/2024).

Ia juga menyebut janji emisi nol bersih itu konyol. Bahkan, janji emisi bersih itu bisa sangat merusak karena tingginya biaya untuk mewujudkan sumber energi bersih. Dengan latar belakang inilah, Wright direkrut masuk kabinet oleh presiden terpilih AS Donald Trump pada masa kedua pemerintahannya, yang kerap disebut Trump 2.0.

Setelah resmi terpilih sebagai menteri energi AS nantinya, Wright akan berperan besar menentukan arah kebijakan energi AS yang terkait langsung dengan kebijakan perubahan lingkungan.

Wright akan menjadi anggota Dewan Energi Nasional AS. Dewan ini akan berperan besar di semua lembaga cabang eksekutif yang terlibat dalam perizinan, produksi, pembangkitan, distribusi, regulasi, dan transportasi energi.

”Fokus (dewan itu) adalah pemotongan birokrasi dan peningkatan produksi energi dalam negeri,” kata Trump saat mengumumkan pencalonan Wright.

Di bawah Trump, misi dewan tersebut adalah membuat AS mendominasi energi di kancah global. Hal ini berkebalikan dari kebijakan Biden yang mengutamakan penanggulangan perubahan iklim sebagai prioritas utama di bidang energi.

Bahkan, sebelum terpilih, Trump telah berjanji untuk mencabut dana tak terpakai dalam undang-undang iklim Biden tahun 2022. Pencabutan ini juga akan membalikkan kebijakan Biden untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan regulasi yang lebih ketat terhadap polusi karbon dari pembangkit listrik tenaga batubara.

Kalangan pengusaha migas merayakan terpilihnya Wright sebagai Menteri Energi AS. Thomas Pyle, Presiden American Energy Alliance, sebuah kelompok konservatif yang mendukung bahan bakar fosil, menyebut Wright sebagai pilihan tepat sebagai menteri energi. Pyle memimpin tim transisi energi Trump pada tahun 2016.

Mike Sommers, Presiden American Petroleum Institute, kelompok lobi industri migas, juga memuji Wright. Sommers berharap dapat bekerja sama dengannya untuk memperkuat kekuatan geopolitik Amerika dengan mencabut jeda pemberian izin ekspor gas alam (LNG) dan memastikan akses terbuka untuk energi AS di seluruh dunia.

Namun, kalangan aktivis lingkungan prihatin. Jackie Wong, Wakil Presiden Senior untuk Iklim dan Energi pada Natural Resources Defense Council, sebuah kelompok pegiat lingkungan, menyebut Wright sebagai pejuang bahan bakar fosil yang kotor. Menurut dia, pencalonan Wright adalah kesalahan fatal.

Menurut Wong, hal ini penting mengingat dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang dahsyat. ”Departemen Energi AS seharusnya melakukan semua upaya yang memungkinkan untuk mengembangkan dan memperluas sumber energi abad ke-21, bukan mencoba mempromosikan bahan bakar kotor abad lalu,” kata Wong.

Saya tidak peduli dari mana energi berasal, selama itu aman, andal, terjangkau, dan meningkatkan taraf hidup manusia. (Chris Wright)

Lena Moffitt, Direktur Eksekutif Evergreen Action, kelompok pegiat lingkungan lainnya, mengatakan, Wright telah menunjukkan bahwa kesetiaannya terletak pada kepentingan bahan bakar fosil. Namun, ia akan ditugaskan untuk mengawasi investasi energi bersih bernilai miliaran dolar AS.

Menurut Moffit, pencalonan ini merupakan indikasi bahwa Trump lebih tertarik untuk membantu sekutu politiknya daripada mengatasi tantangan nyata yang dihadapi warga AS sehari-hari.

Di China, peningkatan penggunaan batubara berjalan bersamaan dengan peningkatan energi terbarukan. Pada Agustus 2024, pembangkit listrik tenaga termal China tumbuh untuk pertama kalinya dalam empat bulan.

Menurut data resmi China yang dirilis pada 14 September 2024, listrik dari sumber termal naik 3,7 persen pada Agustus 2024 dibandingkan tahun 2023. Keduanya bersumber dari energi fosil, sebagian besar menggunakan batubara dan sebagian kecil menggunakan gas alam.

Sementara itu, kontribusi energi terbarukan China juga terus meningkat. Produksi tenaga surya melonjak 21,7 persen dari tahun sebelumnya dan tenaga angin naik 6,6 persen. Adapun pembangkit listrik tenaga nuklir naik 4,9 persen pada Agustus 2024. Pembangkit listrik tenaga air China naik 10,7 persen mencapai 163,5 miliar kWh.

Data pembangkitan listrik di China pada Agustus 2024 itu memperlihatkan dua tren yang membentuk lanskap energi China. Tren pertama, energi terbarukan mengambil porsi yang semakin besar dan kemungkinan akan terus berlanjut.

Tren kedua, batubara tetap menjadi landasan sistem energi China setidaknya selama satu dekade mendatang. Presiden China Xi Jinping menjanjikan China bebas emisi karbon pada 2060.

Sementara itu, di India, pada Februari 2024, Kementerian Energi India menyatakan akan mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara baru dengan kapasitas gabungan sebesar 13,9 gigawatt (GW) sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini merupakan peningkatan tahunan tertinggi dalam setidaknya enam tahun.

Mengutip kekhawatiran keamanan energi di tengah melonjaknya permintaan listrik dan rendahnya emisi per kapita, Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi mempertahankan ketergantungan India yang tinggi pada batubara.

”Dalam 18 bulan ke depan, sekitar 19.600 MW (megawatt) kapasitas kemungkinan akan diresmikan,” kata Kementerian Listrik India dalam sebuah pernyataan, Februari 2024.

Peningkatan kapasitas tahun 2024 itu meningkat lebih dari empat kali lipat rata-rata tahunan dalam lima tahun terakhir. India menambahkan 4 GW kapasitas listrik tenaga batubara pada tahun 2023, yang merupakan yang terbesar dalam setahun sejak 2019.

Hasil produksi batubara India juga melonjak 14,7 persen selama tahun 2023, melampaui pertumbuhan produksi energi terbarukan untuk pertama kalinya setidaknya sejak 2019. Sementara hasil produksi energi hijau hanya naik 12,2 persen pada tahun yang sama.

India menargetkan bebas emisi karbon pada 2070.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk Indonesia, arah kebijakan Trump diperkirakan tidak berdampak langsung. Sebab, pasar batubara Indonesia bergantung pada India dan China.

Namun, secara tidak langsung, tren energi saat ini justru bisa menguntungkan ekonomi Indonesia yang selama ini salah satunya bergantung pada ekspor batubara. Kebijakan Trump itu dapat membuka celah untuk pembiayaan dan pengembangan teknologi untuk hilirisasi batubara.

Hilirisasi batubara ini dimaksudkan menghasilkan produk yang lebih rendah emisinya dari batubara mentah seperti yang sekarang digunakan, seperti carbon capture dan gasifikasi batubara. Keduanya masih sangat tinggi biayanya.

”Yang kita musuhi, kan, bukan batubaranya, melainkan emisi karbonnya. Saat emisinya bisa sangat ditekan, batubara sudah bukan masalah lagi dari sisi emisi,” kata Hendra.

Di bawah Biden, Pemerintah AS dinilai sangat kaku dalam kebijakan energi. Indonesia terkena dampak buruk dengan mundurnya perusahaan AS. Awalnya, perusahaan itu berminat berinvestasi di bidang pengembangan dan pembiayaan gasifikasi batubara, yaitu mengubah batubara menjadi gas yang lebih rendah emisinya.

Namun, perusahaan itu mundur karena jika berinvestasi di sektor terkait batubara, ia tak memperoleh insentif dari Pemerintah AS di bawah Biden. Dengan kebijakan Trump, diharapkan AS menjadi lebih fleksibel untuk pembiayaan pengembangan teknologi ramah lingkungan di bidang energi fosil, termasuk hilirisasi batubara tersebut.

Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan, kebijakan Trump bisa jadi akan berpengaruh pada kenaikan harga batubara meski tak setinggi saat invasi Rusia ke Ukraina. Namun, apa pun kebijakan energi Trump, saat ini Indonesia justru terjebak pada kebijakan dalam mengelola produksi batubara nasional dan pasar ekspor yang saat ini didominasi oleh China dan India.

Indonesia, sebagai eksportir terbesar batubara dunia, saat ini terjebak sebatas pasar China dan India (54 persen), baru bisa mengikuti harga dan pola yang dimainkan India dan China. Apalagi, bersamaan dengan kebijakan energi nasional Trump, AS akan menaikkan pajak impor atas barang industri China.

”China dan bahkan India dipastikan akan mengelola harga impor batubara rendah agar biaya energi industri tidak sampai mengakibatkan kerugian dan kompetisi atas barang ekspornya, khususnya ke AS,” ujar Singgih.

Di sisi lain, tren ini tak berarti Indonesia meninggalkan target bebas emisi karbon pada 2060. Sebaliknya, Indonesia mungkin bisa mengarahkan pada penelitian hilirisasi batubara ramah lingkungan.

(AP/Reuters)