Presiden dan Menlu AS Beda Penjelasan soal Venezuela

Suasana di Venezuela masih tegang pascaserangan Amerika Serikat dan penculikan Presiden Nicolas Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores. Di AS, Presiden Donald Trump memberi pernyataan keras bahwa AS akan mengobrak-abrik Amerika Latin jika tidak patuh. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berusaha ”meredam” pernyataan Trump yang berapi-api.

Di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Minggu (4/1/2026) waktu AS atau Senin (5/1/2026) pagi waktu Indonesia, Trump mengatakan, Venezuela kini di bawah kuasa AS. Presiden interim Venezuela Delcy Rodriguez dijamin tidak akan diganggu jika menuruti kemauan AS. Jika tidak, AS bisa saja menggempur lagi.

Rodriguez adalah wakil presiden Venezuela. Ditangkapnya Maduro oleh AS membuat Rodriguez menjalankan pemerintahan sementara. Berdasarkan hukum Venezuela, pemilihan umum harus digelar dalam 90 hari apabila presiden absen.

Rodriguez telah menyatakan bahwa presiden Venezuela masih Nicolas Maduro. Oleh sebab itu, tidak ada pemilu darurat. Rodriguez bisa memimpin selama 180 hari. Butuh keputusan MPR Venezuela untuk memperpanjang kepemimpinannya, selama mereka memercayai Maduro akan kembali.

Selain mengeluarkan ancaman terhadap Venezuela, Trump mengecam dan mengancam negara sekitarnya. ”Tidak cuma Venezuela, Kolombia juga negara sakit. Presidennya (Gustavo Petro) sakit jiwa. Ia memerintahkan pembuatan kokain supaya diekspor ke AS,” kata Trump.

Seorang wartawan kemudian menanyakan arti perkataan Trump. Apakah ia bermaksud menyerang Kolombia? ”Boleh juga,” ujar Trump.

Ia juga mengatakan, Meksiko harus ikut memerangi narkoba. Menurut Trump, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sampai sekarang masih menolak tawaran AS mendatangkan pasukan ke sana.

Adapun terkait Kuba, negara komunis yang merupakan sahabat dekat Venezuela, Trump mengatakan tidak akan melakukan apa pun. Menurut dia, Kuba akan jatuh sendiri. Ia tidak memberi penjelasan situasi macam apa di Kuba yang menurut pemikirannya bisa berdampak fatal.

Kolombia mengeluarkan pernyataan balasan terhadap Trump. Presiden Petro, dikutip harian El Espectador, mengatakan, Kolombia setiap hari bekerja keras menumpas produksi narkoba. Kilang-kilangnya biasanya berada di pelosok, bahkan di dalam hutan.

”Kilang-kilang narkoba ini sangat sederhana dan bisa ditanggulangi dengan operasi militer biasa. Militer kami, negara berdaulat Kolombia,” ujar Petro.

Setelah pernyataan Trump yang meledak-ledak, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berusaha menenangkan keadaan. ”Begini, maksudnya adalah kita (AS) tidak memerintah Venezuela dalam urusan sehari-hari. Ini lebih soal memastikan penerapan karantina minyak atas Venezuela,” katanya saat diwawancara stasiun televisi CBS.

Rubio menjelaskan, karantina minyak dijatuhkan di atas sanksi AS terhadap Venezuela yang sudah berjalan selama satu dasawarsa. Hal itu dipakai AS untuk menekan Venezuela supaya kebijakannya sesuai dengan kepentingan AS.

Ketika ditanya apakah kepentingan AS atas Venezuela murni soal minyak, Rubio menjawab dengan diplomatis. ”Ada persoalan untuk memastikan berhentinya penyelundupan narkoba dan memastikan Venezuela mengalami pemilu yang terbuka, jujur, dan adil sehingga dipimpin oleh presiden yang asli pilihan rakyat,” tuturnya.

Rubio dihadapkan pada kritik bahwa tindakan AS di Venezuela melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena tidak menghormati kedaulatan negara lain. Selain itu, negara-negara yang diintervensi oleh AS dengan dalih menyelamatkan rakyat supaya demokrasi ditegakkan malah kacau balau. 

Contohnya Irak, Libya, dan Afghanistan. Bukannya jadi sejahtera, negara-negara itu malah terjerumus perang saudara, krisis ekonomi, dan kemiskinan. Walhasil, negara-negara sekitar yang menanggung beban karena jumlah pengungsi melonjak.

Brasil dan Kolombia langsung menurunkan pasukan ke perbatasan dengan Venezuela. Mereka mengkhawatirkan ada gelombang pengungsi Venezuela yang masuk pascaserangan AS.

”Ini lain dari konteks Timur Tengah. Soal Venezuela ini konteks keamanan di Barat, kampung halaman kita,” kata Rubio.

Berbagai media arus utama di Venezuela melaporkan, suasana di ibu kota Caracas lengang. Ketegangan terasa mencekam. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh pejalan kaki, pengendara, dan aneka kios jajanan kosong. 

Warga hanya terlihat di titik-titik tertentu, misalnya pasar dan tempat pengisian bahan bakar. Harian El Diario melaporkan, antrean panjang terjadi di banyak pasar swalayan.

Venzuela menerapkan darurat militer. Polisi, tentara, dan satuan pertahanan sipil dikerahkan untuk memantau keadaan. Mereka juga datang ke pasar-pasar guna memastikan tidak ada manipulasi harga.

Per Senin (5/1/2026), enam maskapai di Venezuela kembali membuka rute penerbangan internasional. Rute ini sebelumnya ditutup sejak 3 Januari 2026. Jalur penerbangan menuju ke Kolombia, Panama, Curaçao, dan Spanyol.

Presiden interim Delcy Rodriguez menggelar rapat kabinet pertama. Ia didampingi Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dan Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello. Ketiga pejabat itu sangat setia kepada Maduro.

Mereka juga pemegang teguh ideologi Chavista. Ideologi itu dikembangkan oleh Presiden Venezuela 1999-2013 Hugo Chavez dan berlandaskan ideologi ekstrem kiri Bolivarianisme. 

Cita-cita dari Bolivarianisme ialah mewujudkan negara yang anti-imperialis dan berdikari. Akan tetapi, praktiknya diwarnai tindakan represif pemerintah terhadap rakyat. Terlepas dari Chavez sudah meninggal dan kini Maduro ditahan di AS, pandangan Chavista masih populer di sebagian masyarakat Venezuela. Ini yang membuat transisi pemerintahan diperkirakan terkendala.

”Kami meminta AS menghormati kedaulatan Venezuela. Hubungan bilateral kita harus adil,” kata Rodriguez.

Edmundo Gonzalez Urrutia menjelaskan, hanya mencopot Maduro dan para pendukungnya tidak akan menyelesaikan masalah. Gonzalez Urrutia adalah lawan politik Maduro yang kini berada dalam pengasingan di Spanyol. Menurut berbagai lembaga dan pengamat, Gonzalez Urrutia sejatinya pemenang sah pemilu Venezuela 2024. 

”Semua tahanan politik harus dibebaskan. Selain itu, harus ada komitmen menghormati hasil pemilu 2024,” ujarnya.

Sebanyak 24 organisasi kemanusiaan di Venezuela melayangkan surat terbuka kepada Rodriguez. Mereka meminta pembebasan para tahanan politik. Hanya dengan cara itu konsolidasi di masyarakat bisa terjadi dan bangsa Venezuela bangkit bersama. (AP/AFP)