Trump Digugat ke Pengadilan karena Rombak Gedung Putih

WASHINGTON DC, SELASA — Setelah merobohkan sayap timur Gedung Putih demi membangun ruang dansa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhadapan dengan gugatan hukum. Aliansi masyarakat sipil menuntut Trump ke pengadilan atas tuduhan menyelewengkan kekuasaan.

Sidang dengar pendapat perdana dijadwalkan di Washington DC, Senin (15/12/2025) sore waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia. Sidang dipimpin hakim tingkat distrik, Richard Leon. 

Gugatan diajukan Yayasan Pelestarian Sejarah Nasional (NTHP) terhadap Trump. Presiden yang pernah menjabat pada periode 2017-2021 dan sekarang itu dituduh merusak cagar budaya, aset publik, dan melanggar kekuasaan. Gugatan mempermasalahkan pemorak-porandaan lahan seluas 8.361 meter persegi di saya timur Gedung Putih.

”Cagar budaya dan aset publik tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang oleh presiden mana pun. Presiden wajib berkonsultasi dengan publik terkait hal apa pun yang hendak diterapkan pada aset publik,” demikian bunyi gugatan NTHP.

Di AS ada Undang-Undang 1966 tentang Pelestarian Sejarah Nasional. Amanatnya ialah kajian publik setiap kali ada keinginan untuk mengutak-atik bangunan bersejarah. Akan tetapi, Gedung Putih, Gedung Capitol, dan Mahkamah Agung masuk dalam pengecualian.

Meski demikian, tetap saja publik keberatan. Pasalnya, Gedung Putih bukan hanya kediaman resmi kepala negara, melainkan juga rumah rakyat. Segala rencana renovasi ataupun perombakannya tetap harus disetujui oleh Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional (NCPC).

”Dialog dengan rakyat ini memastikan bahwa aset negara memang dikelola untuk rakyat, bukan elite,” kata Direktur NTHP Carol Quillen kepada USA Today, 14 Desember 2025.

Perwakilan Trump, menurut rencana, tidak hadir di sidang itu. Mereka mengirim dokumen resmi. Di dalamnya dikatakan bahwa pembangunan aula resepsi di sayap timur Gedung Putih tidak bisa diganggu gugat karena berhubungan dengan keamanan dan ketahanan nasional.

Namun, tidak dijelaskan aspek keamanan dan ketahanan nasional yang dimaksud. Dalam berkas dari pihak Trump hanya ada kutipan omongan Matthew Quinn, Wakil Direktur Secret Service atau pasukan pengamanan presiden AS.

”Sayap timur Gedung Putih berada di atas bungker darurat presiden,” demikian bunyi kutipan. Tidak ada keterangan hubungan keberadaan bungker itu dengan keinginan Trump merombak sayap timur.

Ibu Negara AS 1993-2001 Hillary Clinton mengkritisi rencana Trump. ”Gedung Putih bukan rumah pribadi presiden. Ini rumah rakyat dan dia (Trump) merusaknya,” cuit Clinton.

Ibu Negara AS 2008-2016 Michelle Obama dan banyak sejarawan juga mengkritik keputusan Trump. Warganet mengutarakan kemarahan karena di tengah situasi sulit akibat banyaknya pemecatan dan kenaikan harga kebutuhan pokok, Trump malah memprioritaskan membuat aula dansa.

Sayap timur Gedung Putih dirobohkan dan diratakan dengan tanah memakai alat berat pada pertengahan Oktober 2025. Sayap timur dibangun pada 1902 dan diperluas pada 1942. Sebelum dirobohkan, sayap timur adalah perkantoran. Di dalamnya termasuk kantor ibu negara AS.

Pada Juli 2025, Trump mengumumkan rencananya membuat aula resepsi kenegaraan. Ia mengeluhkan Gedung Putih tidak memiliki aula untuk menyelenggarakan resepsi yang bisa menghadirkan ribuan tamu undangan.

Biasanya, acara di Gedung Putih diadakan kecil-kecilan. Tenda-tenda, meja, dan kursi dulu diletakkan di Taman Mawar. Kapasitas di lahan ini cukup untuk 200 tamu undangan.

Kini, Taman Mawar sudah disemen untuk dijadikan pelataran aula tersebut. Patokan aula yang diinginkan Trump ialah mirip dengan kediaman pribadinya di Mar-A-Lago, Florida.

Dari sisi logistik, pembuatan aula resepsi itu masuk akal. Martin Mangiello, mantan jurutama masak Gedung Putih yang pernah bekerja di bawah tujuh presiden AS, mengatakan, setiap kali Gedung Putih mengadakan acara, semua staf kerepotan.

”Biaya untuk menyiapkan tenda, meja, kursi, dan lain-lain di Taman Mawar bisa mencapai 1 juta dollar AS per acara,” tuturnya kepada BBC edisi 24 Oktober 2025.

Apabila ada aula permanen, biaya logistik dan operasional bisa lebih hemat. Mangiello menolak berkomentar mengenai rencana biaya yang diajukan oleh Trump.

Trump dalam pengumumannya mengatakan, pembangunan aula memerlukan biaya 300 juta dollar AS. Kapasitas aula yang awalnya direncanakan memuat 650 tamu oleh Trump diubah menjadi 1.000 orang. Pembangunan diharapkan bisa rampung pada 2029 atau ketika masa jabatan Trump berakhir.

Pembangunan aula itu menggunakan uang sumbangan orang-orang superkaya AS. Trump menerbitkan nama-nama para penyumbang. Beberapa di antaranya adalah Amazon, Meta, Apple, Google, T-Mobile, Caterpillar, Comcast, dan investor kembar Tyler serta Cameron Winklevoss.

Media CBS melaporkan, Youtube menyumbang 22 juta dollar AS untuk pembangunan aula. Uang itu merupakan bagian dari penyelesaian sengketa dengan Trump. Youtube sempat menangguhkan akun Trump pada 2021 karena mengobarkan hasutan supaya pendukungnya menyerang Gedung Capitol.

Uang sumbangan dikelola lembaga independen. Lembaga ini memang yang biasa mengumpulkan dan mengelola setiap sumbangan untuk perbaikan Gedung Putih.

Masyarakat mempermasalahkan etika sumbangan itu. Mereka khawatir para orang kaya ataupun perusahaan yang menyumbang proyek ini diberi perlakuan khusus oleh Trump sehingga bisa melipir dari hukum. (REUTERS)