Trump Dukung Netanyahu Dongkel Rezim Iran

Perang Israel-Iran meluas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk ikut serta membantu Israel mengebom tiga situs nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Trump turun tangan karena Israel tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang lokasinya berada hingga 60 meter di bawah tanah.

Amerika Serikat (AS) mengerahkan pesawat pengebom B-52—yang mampu membawa bom seberat 13.000 kilogram—dari Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia untuk melaksanakan tugas ini. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan secara total program nuklir Iran, melainkan juga mendongkel rezim mullah di Iran.

Iran adalah negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Dus, ia berhak menggunakan nuklir untuk tujuan sipil. Namun, musuh-musuh Iran, terutama Israel, tidak percaya program nuklirnya hanya bertujuan damai.

Setelah tarik ulur bertahun-tahun, pada 2015 Iran dan lima kekuatan dunia plus Jerman menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membolehkan Iran melakukan pengayaan uranium pada aras 3,67 persen yang cukup untuk keperluan sipil.

Untuk memastikan JCPOA berjalan aman, program nuklir Iran diawasi ketat oleh Badan Atom dan Energi Internasional (IAEA). Sebagai imbalan, Iran dibolehkan untuk menjual minyaknya ke pasar global.

Israel adalah satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki sekitar 200 hulu ledak nuklir secara tidak sah dan menolak diperiksa IAEA. Kendati demikian, Israel tak bisa menerima JCPOA.

Selain tidak yakin Iran akan menaatinya, keleluasaan Iran untuk menjual minyaknya ke pasar global dikhawatirkan akan memberi Iran keleluasaan menggunakan pendapatannya untuk memperkuat proksinya di negara-negara Arab.

Trump berbagi pandangan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam soal ini. Maka, setahun setelah menduduki Gedung Putih pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump secara sepihak mundur dari JCPOA, diikuti dengan tekanan maksimum yang dilakukannya untuk mencekik ekonomi Iran.

Padahal, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Jerman memandang JCPOA berjalan sebagaimana mestinya. Kecewa pada AS yang tak konsisten, Iran meningkatkan daya tawarnya melalui pengayaan uraniumnya hingga ke aras 60 persen dan membatasi kerja samanya dengan IAEA.

Di masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Iran dan AS melakukan beberapa putaran perundingan, tetapi tidak mencapai hasil karena Biden menambah puluhan sanksi baru.

Begitu memerintah pada periode keduanya, Trump mengultimatum Iran bahwa AS akan mengebomnya apabila program nuklirnya tidak dibongkar sepenuhnya. Bagaimanapun, Trump menyediakan kesempatan untuk berunding dengan musuhnya itu.

Ketika melawat ke Timur Tengah, bulan lalu, Trump menyatakan perundingan semakin dekat pada kesepakatan.

Meskipun Iran bersedia menurunkan kadar pengayaan uraniumnya hingga ke level yang tidak memungkinkan membuat bom, negara itu menolak melenyapkan program nuklir miliknya yang masih dibolehkan menurut NPT.

Nuklir berguna untuk kebutuhan di berbagai bidang, seperti kedokteran, pertanian, dan energi. Di era sekarang, ketika energi fosil mengancam kelangsungan hidup bumi, program nuklir menjadi alternatif. Sayangnya, Iran yang besar telanjur menakutkan Israel.

Apalagi, ketika Israel menyerang Iran terkait perang Gaza, kelompok garis keras Iran mulai bicara mengenai perlunya Iran memiliki bom nuklir.

Serangan Israel ke Iran tak bisa dipisahkan dari dinamika kawasan. Trump, yang mayoritas konstituennya pro-Israel, bahkan menuntut Iran menghentikan program rudal balistik dan rudal jelajahnya ketika Iran menggunakan senjata-senjata itu untuk membalas serangan Israel.

Padahal, rudal adalah satu-satunya pilihan Iran untuk menjaga teritori dan kedaulatan negaranya ketika dunia melakukan embargo senjata kepadanya.

”Poros perlawanan” yang diciptakan Iran—terdiri atas proksi-proksi di sejumlah negara Arab—juga dimaksudkan untuk menantang hegemoni Israel dan AS di kawasan. Namun, dinamika Timur Tengah yang terjadi hampir dua tahun ini membuat Iran menjadi rentan.

Pertama, Israel berhasil mengamputasi Hamas. Kedua, Israel juga sukses melumpuhkan Hizbullah di Lebanon. Terakhir, runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Ini menyebabkan putusnya akses Iran ke Lebanon.

Sementara itu, rezim baru di Suriah tak ingin bermasalah dengan Israel karena ia butuh dukungan AS dan negara-negara Barat. Yang tersisa adalah Houthi di Yaman. Namun, kendati dekat dengan Iran, Houthi punya kebijakan yang independen.

Akibat perang Gaza—Israel melakukan genosida dan pembersihan etnis (ethnic cleansing)—Israel menjadi negara pariah. Simpati internasional terhadap Palestina meluas.

Di dalam negeri, semakin banyak warga Israel yang menghendaki perang di Gaza diakhiri demi membebaskan sisa sandera Yahudi yang disekap di Gaza.

Sementara Netanyahu akan menghadapi masalah hukum yang akan mengakhiri karier politiknya kalau perang diakhiri sebelum tujuan perang melumatkan Hamas terwujud.

Dampak lain, dunia internasional akan menekan Israel untuk mewujudkan two-state solution. Di pihak lain, desakan Kongres AS agar Trump membantu Israel menguat. Dalam konteks inilah Trump masuk ke arena perang.

Beberapa hari lalu, Netanyahu membujuk Trump  untuk meruntuhkan rezim  Iran saat ia mendesak Trump membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Namun, Trump menolak. Apakah setelah Trump bergabung dengan Netanyahu dengan memasuki arena perang, itu bermakna ia menyetujui pembunuhan Khamenei?

Jawabannya tergantung pada bagaimana Iran merespons pengeboman AS atas situs-situs nuklirnya. Kalau Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS yang tersebar di Timur Tengah, perang Iran melawan AS-Israel akan memasuki skala penuh dan kecil kemungkinan Iran akan memenanginya.

Yang terjadi justru kekacauan di Iran. Mungkin etnis Kurdi bermazhab Sunni dukungan Israel di barat Iran akan mengangkat senjata untuk membebaskan diri dari Iran. Namun, hal ini tidak bisa diterima Irak, Turki, dan Suriah yang juga memiliki etnis Kurdi.

Kelompok Iran lain yang sejak Revolusi 1979 mengangkat senjata melawan Republik Islam Iran adalah Mujahidin-e Khalq yang para pentolannya yang berjuang dari luar negeri. Yang lain adalah kaum Balukh yang menghuni Iran tenggara dan kaum sekuler yang anti terhadap rezim mullah Iran.

Akan tetapi, bisa jadi Iran mampu mengatasi kelompok-kelompok ini mengingat jumlah tentara regulernya cukup besar, yakni 490.000 orang. Anggota Korps Garda Revolusi-nya hampir 200.000 orang. Belum lagi kelompok Basij atau pasukan sukarelawan yang jumlahnya jutaan orang.

Dengan demikian, untuk meruntuhkan rezim Iran, AS butuh sedikitnya 500.000 anggota pasukan darat.

Namun, hal ini mustahil dilakukan AS. Jika menghadapi Afghanistan dan Irak yang lemah dan kecil saja AS harus berperang bertahun-tahun tanpa kemenangan, apalagi menghadapi Iran.

Oleh karena itu, perang besar akan terjadi di Timur Tengah, kecuali negara-negara Arab Teluk, khususnya, tidak membiarkan AS menggunakan teritorinya untuk menyerang Iran. Namun, hal ini sulit terjadi mengingat mereka adalah sekutu AS.

Sebenarnya perang tidak perlu terjadi jika AS konsisten berunding  dengan Iran terkait program nuklirnya dan Trump tegas menolak ajakan Netanyahu untuk menyerang Iran.

Direktur IAEA Rafael Grazzi dan Kepala Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard pada Maret lalu bersaksi di Kongres AS bahwa Iran tidak sedang membuat bom nuklir. Yang dilakukan Trump hanya menguntungkan Netanyahu, tokoh yang diperintahkan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) untuk ditangkap karena melakukan kejahatan perang.

Kini nasi telah menjadi bubur. Sulit untuk membayangkan Iran akan berdiam diri saat martabatnya sebagai bangsa dilukai oleh Israel dan AS.

Perang akan semakin menyusahkan komunitas internasional jika Iran menutup Selat Hormuz, jalur yang dilewati tanker-tanker internasional yang mengangkut 20 juta barel minyak setiap hari saat ekonomi global sedang terganggu oleh kebijakan tarif Trump.

Trump yang sebelumnya mengatakan ingin dikenang sebagai presiden AS yang menciptakan perdamaian dan penyatuan dunia kini muncul sebagai monster. Alhasil, deeskalasi sulit dilakukan kalau dunia tak menemukan cara untuk menyelamatkan muka Iran. Dan, nyaris pasti, Iran justru akan terdorong membuat bom nuklir pascaperang.

Smith Alhadar, Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies