Trump Hentikan Pasokan Obat Tuberkulosis, Alternatif Dukungan Lain Perlu Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghentikan pasokan obat tuberkulosis, HIV, dan malaria ke negara miskin di seluruh dunia. Antisipasi berupa penguatan pada alternatif dukungan lain diperlukan untuk memastikan layanan di masyarakat tidak terhambat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman mengatakan, informasi lebih lanjut masih dipastikan melalui Kementerian Luar Negeri terkait dengan keputusan penghentian pasokan obat oleh Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Indonesia pun tetap berkomitmen agar layanan ke masyarakat, termasuk layanan pengobatan untuk tuberkulosis, HIV, dan malaria, tetap berjalan dengan baik.

”Kami masih menunggu informasi dari saluran resmi antarnegara untuk memastikan kebijakan (penghentian pasokan obat) itu. Program kesehatan juga tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran luar negeri,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dikutip dari Reuters, Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menerima memo untuk menghentikan pasokan obat-obatan dan bantuan medis lainnya terkait tuberkulosis, HIV, dan malaria ke negara-negara miskin. Selain itu, penghentian pasokan medis juga dilakukan untuk kontrasepsi serta kepentingan kesehatan ibu dan anak.

Keputusan tersebut menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya oleh mantan kepala kesehatan global di USAID, Atul Gawande. ”Ini adalah bencana besar. Sumbangan obat-obatan telah menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV dan hari ini itu harus berakhir,” katanya.

Keputusan atas penghentian pasokan obat tuberkulosis, HIV, dan malaria oleh Presiden AS Donald Trump pun disayangkan oleh Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia Nurul Luntungan. Menurut dia, keputusan tersebut akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit secara global.

”Kalau memang mereka (Pemerintah AS) ingin melakukan efisiensi, seharusnya dilakukan dengan langkah bertahap dengan upaya mitigasi risiko. Keputusan ini akan berdampak negatif pada perjuangan kemanusiaan untuk kesehatan di seluruh dunia,” tuturnya.

Amerika juga akan mendapatkan dampak buruk karena rantai penyebaran tuberkulosis yang hampir putus seperti tersambung kembali.

Nurul berharap agar keputusan ini tidak menanggu layanan ke masyarakat, termasuk orang dengan tuberkulosis. Masyarakat diharapkan tetap punya kesempatan untuk mendapatkan akses yang layak, termasuk akses pada obat-obatan.

”Bukan hanya negara-negara kecil yang terdampak jika akses layanan dihentikan, Amerika juga akan mendapatkan dampak buruk karena rantai penyebaran tuberkulosis yang hampir putus seperti tersambung kembali,” ujarnya.

Direktur Eksekutif STPI Henry Diatmo menambahkan, keputusan Presiden Trump dinilai menjadi langkah mundur dalam penanggulangan tuberkulosis. Upaya penghentian pendanaan dan pasokan obat-obatan vital, termasuk tuberkulosis, dapat menghambat strategi global dalam eliminasi tuberkulosis pada 2030.

Hal ini bisa berdampak pula pada Indonesia yang saat ini menjadi negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia. Meski begitu, dengan masuknya upaya penanggulangan tuberkulosis dalam program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan layanan tuberkulosis di masyarakat tetap terjamin.

Nurul mengungkapkan, kegiatan penanggulangan tuberkulosis yang selama ini dijalankan oleh STPI didukung dari berbagai donor. Terkait dengan penanggulangan tuberkulosis di Indonesia pun dinilai tidak akan terlalu berdampak karena sebagian besar pembiayaan tuberkulosis saat ini berasal dari APBN.

”Ditambah ada komitmen APBN cukup besar sebagai bagian dari program quick win Presiden Prabowo membuat dampaknya akan lebih minimal dari negara lain yang mungkin saat ini masih sangat bergantung pada bantuan hibah luar negeri dari USAID,” ujarnya.

Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama menyampaikan, keputusan penghentian pasokan obat untuk HIV, tuberkulosis, dan malaria dari AS merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Upaya maksimal harus dilakukan agar masyarakat dan pasien yang memerlukan obat-obatan tersebut tidak terhambat. Jangan sampai pasien harus putus obat sehingga dampak yang lebih buruk bisa terjadi. Risiko penularan di masyarakat menjadi lebih tinggi.

”Tentu pemerintah harus menyediakan anggaran ekstra untuk membeli obat-obat untuk tiga penyakit ini dari berbagai pabrik di sejumlah negara, baik dari Asia maupun dari Eropa. Upaya konkret perlu dilakukan untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan berbagai obat yang amat penting ini,” katanya.