Trump: Israel Setuju Gencatan Senjata 60 Hari di Gaza

WASHINGTON DC, RABU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (1/7/2025), menyatakan, Israel telah setuju dengan persyaratan untuk gencatan senjata selama 60 hari di Jalur Gaza. Hamas didesak untuk melakukan hal serupa.

Dalam unggahan di pelantar Truth Social, Trump mengatakan, perwakilannya bertemu pejabat Israel tentang Gaza. Pertemuan ini terjadi menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, Washington DC, pada 7 Juli 2025.

”Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk melakukan gencatan senjata selama 60 hari, di mana kami akan bekerja dengan semua pihak untuk mengakhiri perang,” kata Trump.

Trump tidak mengidentifikasi perwakilannya. Namun, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance dijadwalkan bertemu Ron Dermer, penasihat senior Netanyahu.

Menurut Trump, Qatar dan Mesir ikut membantu dalam mewujudkan perdamaian. Kedua negara akan menyampaikan proposal akhir kepada Hamas. ”Saya berharap, demi kebaikan Timur Tengah, Hamas menerima kesepakatan ini karena kesepakatan (yang ditawarkan) tidak akan lebih baik, hanya akan menjadi lebih buruk,” ujarnya.

Sebelumnya, pejabat Hamas, Taher al-Nunu, mengatakan, Hamas siap menyetujui usulan apa pun jika usulan tersebut akan berujung pada berakhirnya perang, gencatan senjata permanen, dan penarikan penuh pasukan Israel. ”Sejauh ini, belum ada terobosan,” tuturnya.

Sejak perang pecah pada 2023, Hamas dan Israel sepakat gencatan senjata pada 19 Januari 2025. Kedua pihak saling bertukar tahanan dan sandera beberapa kali. Israel kembali menyerang Gaza pada 18 Maret sehingga gencatan senjata akhirnya buyar.

Dengan berakhirnya perang Iran-Israel setelah AS mengebom situs nuklir Teheran, peluang untuk mencapai kesepakatan perdamaian muncul. Trump menambahkan isu Gaza ke dalam rangkaian kesepakatan yang sedang dia tangani. Trump telah mengatakan akan bersikap tegas ketika bertemu Netanyahu nanti.

Kunjungan Netanyahu ke AS itu akan menjadi kunjungan ketiga selama tahun 2025. Berbicara kepada Kabinet, Netanyahu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana kunjungan ke AS. Ia hanya menyampaikan akan membahas kesepakatan perdagangan.

The Times of Israel melaporkan, isu-isu utama dalam agenda pertemuan itu adalah Iran dan Gaza. Trump intinya ingin mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan para sandera yang tersisa. Topik tentang Suriah juga akan muncul dalam pembahasan.

Satu pejabat di kantor Netanyahu mengatakan, Dermer yang sudah berada di AS akan mencoba mendorong AS agar menekan Qatar supaya bisa membujuk Hamas. Israel ingin Hamas memberikan lebih banyak konsesi di tengah diskusi untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

”Qatar adalah kuncinya. Kami berharap akan ada terobosan segera. Itu bergantung pada Hamas,” kata pejabat itu.

Sebaliknya, seorang pejabat AS dan diplomat Arab mengatakan, Dermer akan menghadapi tekanan dari para pejabat Gedung Putih. Mereka akan menuntut Israel mengakhiri perang di Gaza.

Sampai sekarang operasi Israel di Gaza terus berlanjut. Beberapa hari terakhir, militer Israel memperluas operasi ke wilayah tambahan di Jalur Gaza.

Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan, pasukan Israel membunuh sedikitnya 26 orang yang kebanyakan tewas saat mencari makanan, Selasa. Palang Merah memperingatkan, beberapa fasilitas medis di Gaza kewalahan karena hampir semua rumah sakit umum tutup.

Raafat Halles (39), warga dari Distrik Shujaiya, kota Gaza, mengatakan, serangan udara dan penembakan meningkat selama seminggu terakhir. Tank-tank Israel bergerak maju. ”Setiap kali negosiasi atau gencatan senjata potensial disebutkan, tentara meningkatkan kejahatan dan pembantaian di lapangan. Saya tidak tahu mengapa,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 56.000 warga Palestina di Gaza. Serangan itu juga menyebabkan krisis kemanusian karena memicu pengungsian dan bencana kelaparan. Pasalnya, Israel ketat mengawasi aliran bantuan kemanusiaan yang masuk Gaza untuk menekan Hamas.

Sebanyak 169 badan amal dan organisasi kemanusiaan internasional menyerukan pembubaran Badan Bantuan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang dikelola Israel dan AS. Pernyataan bersama itu muncul, termasuk dari Oxfam, Save the Children, dan Amnesty International. Menurut mereka, Israel bisa menggunakan makanan sebagai senjata sehingga melanggar prinsip kemanusiaan.

”Warga Palestina di Gaza menghadapi pilihan yang mustahil: kelaparan atau berisiko ditembak saat berusaha mati-matian untuk mendapatkan makanan guna memberi makan keluarga mereka,” bunyi pernyataan bersama itu.

Sejak 26 Mei 2025, GHF mulai menyalurkan bantuan di Gaza, sementara jaringan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa terblokir sejak Maret 2025. Dalam sebuah pernyataan, Selasa, GHF mengklaim telah mengirimkan lebih dari 52 juta makanan.

GHF telah meminta militer Israel untuk menyelidiki tuduhan Kementerian Kesehatan Gaza bahwa lebih dari 500 warga Palestina tewas di atau dekat pusat distribusi bantuan selama Juni 2025. Lembaga ini mengklaim tidak ada kekerasan, termasuk tidak ada personel yang melepaskan tembakan.

”Daripada bertengkar dan saling menghina, kami akan menyambut kelompok kemanusiaan lain untuk bergabung dengan kami dan memberi makan orang-orang di Gaza,” bunyi pernyataan GHF.

Namun, sistem distribusi GHF adalah pembagian makanan ke empat pusat kecil yang dijaga kontraktor bersenjata. Lokasi pusat pembagian itu juga dekat dengan posisi militer Israel. Warga Palestina sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapainya dan menghadapi risiko bahaya ketika memasuki zona militer Israel. (AP/AFP/REUTERS)