Trump Minta Jepang-Korsel Serahkan Rp 15.089 Triliun Kalau Mau Tarif Murah

WASHINGTON DC, JUMAT — Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta dua sekutu di Asia, yakni Jepang dan Korea Selatan, membayar Rp 15.089 triliun di muka. Bayaran itu jadi syarat produk Jepang-Korsel bisa menikmati tarif bea masuk impor murah ke pasar AS.

Trump mengumumkan hal itu pada Kamis (25/9/2025) sore waktu Washington DC atau Jumat pagi WIB. Pengumuman disampaikan beberapa jam selepas Presiden Korsel Lee Jae Myung menjadi tamu kehormatan di Bursa Saham New York.

Trump merujuk pada janji investasi dari Jepang-Korsel ke AS. Investasi itu jadi syarat produk Jepang-Korsel bisa masuk ke AS dengan tarif lebih murah. AS akan memberikan tarif bea masuk impor 15 persen bagi hampir semua produk Jepang dan Korsel. ”Di Jepang, jumlahnya 550 miliar dollar AS, di Korea Selatan 350 miliar dollar AS. Itu di muka,” kata Trump.

Dengan kata lain, Trump meminta kedua sekutu AS di Asia Timur itu membayar 900 miliar dollar AS untuk mengakses pasar dengan tarif BMI rendah. Pada kurs Rp 16.763 per dollar AS, investasi itu setara Rp 15.089 triliun atau setara empat kali APBN RI tahun anggaran 2025.

Pernyataan itu tekanan terbaru Trump kepada kedua sekutu AS di Asia Timur tersebut. Pada 4 September 2025, Trump mengumumkan Jepang setuju berinvestasi 550 miliar dollar AS. Penggunaan uang itu akan ditentukan AS.

Pada 11 September 2025, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebut bahwa Jepang akan menyerahkan uang dalam 45 hari sejak AS menentukan proyek yang akan didanai dengan uang Jepang.

Sementara terhadap Korsel, AS mengancam akan membatalkan kesepakatan kalau Seoul tak mau menuruti kata Washington. Kalau batal, tarif bea masuk impor dari Korsel akan kembali ke 25 persen, bukan 15 persen seperti kesepakatan terakhir.

Washington menuntut Seoul mengalokasikan dana investasi 350 miliar dollar AS. Cara penggunaan dana itu juga akan ditentukan oleh AS, bukan Korsel.

Seoul menolak tuntutan bernilai 20 persen produk domestik bruto Korsel tersebut. Apalagi, AS tidak memberikan kejelasan soal dividen, tingkat bunga, dan pengembalian investasi.

Masalah lain, cadangan devisa Korsel praktis akan tergerus kalau memenuhi tuntutan AS. Permintaan itu setara 84 persen cadangan devisa Korsel.

Pada 19 September 2025, Lee menyebut belum ada kesepakatan tertulis AS-Korsel. ”Jika kami menarik 350 miliar dollar AS dengan cara yang dituntut AS dan menginvestasikan semuanya dalam bentuk tunai di AS, Korea Selatan akan menghadapi situasi seperti krisis keuangan 1997,” ujarnya.

Lee mengatakan, Korsel berbeda dari Jepang. Tokyo memiliki cadangan devisa dua kali lipat dari Seoul serta jalur pertukaran mata uang dengan AS. Namun, terkait usulan swap mata uang, Lee tidak membahas seberapa besar kemungkinan AS akan menyetujui usulan itu atau apakah usulan tersebut bisa menjadi pendorong pembahasan yang sedang mandek itu.

”Mencapai kesepakatan terperinci yang menjamin kewajaran komersial kini menjadi tugas utama, tetapi hal itu juga tetap menjadi hambatan terbesar,” ujar Lee.

Tekanan Trump diungkap di tengah kenaikan sentimen negatif warga Korsel terhadap AS. Di Korsel bergema kampanye ”No USA” yang diisi materi warga berhenti atau menjauhi jenama AS.

Ada orang yang membatalkan pemesanan mobil buatan Tesla. Ia telah membayar 20 juta won untuk pesanan yang belum datang tersebut.

Sentimen itu sebenarnya lebih dipicu razia petugas imigrasi AS ke pabrik baterai Hyundai-LG di Negara Bagian Georgia, AS. Dalam razia itu, 317 warga Korsel ditangkap lalu digiring seperti kriminal berbahaya. Mereka dirantai kaki, pinggang, dan lengannya saat keluar pabrik.

Warga Korsel mengaku sakit hati dengan perlakuan aparat AS terhadap para pekerja pabrik itu. Padahal, pabrik itu disebut bisa menghasilkan ribuan lapangan kerja bagi AS.

Sementara Kementerian Keuangan Jepang mengumumkan rencana pembentukan fasilitas investasi di bank pembangunan milik negara. Fasilitas itu, seperti dilaporkan Asahi, untuk mendukung rencana investasi ke AS.

Paket investasi Jepang akan mencakup ekuitas, pinjaman, dan jaminan pinjaman. Fasilitas itu disediakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

Fasilitas baru di JBIC akan memberikan dukungan finansial bagi ekspansi luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Jepang di industri-industri yang secara strategis penting bagi ketahanan ekonomi Jepang. Kemenkeu juga merevisi peraturan JBIC untuk memperluas cakupan investasinya di negara-negara maju, termasuk industri otomotif dan farmasi.

Peraturan sebelumnya membatasi cakupan investasi JBIC di negara-negara maju pada sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan sektor-sektor di negara-negara berkembang. (AP/AFP)