Trump Tekan Iran melalui Tarif kepada Mitra Dagang

WASHINGTON, SELASA — Perseteruan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Iran berlanjut. Trump menekan Teheran melalui mitra-mitra dagangnya. Negara mana pun yang berdagang dengan Iran akan terkena tarif sebesar 25 persen.

Trump mengumumkan, Senin (12/1/2026), waktu setempat, negara-negara yang berbisnis dengan Iran akan dikenai sanksi berupa tarif ketika berdagang dengan AS. Keputusan Trump itu merupakan respons Washington atas situasi di Iran yang tengah diguncang rangkaian aksi unjuk rasa antipemerintah akibat kemerosotan ekonomi.

”Berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Iran akan membayar tarif 25 persen untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” kata Trump lewat sebuah unggahan di Truth Social.

Washington telah memberi sanksi ekonomi berat kepada Teheran selama bertahun-tahun atas program nuklir Iran. Tahun lalu, AS membantu Israel dengan mengebom fasilitas nuklir Iran dalam perang selama 12 hari. Sejak itu, negosiasi di antara kedua belah pihak mandek.

Sebagai negara anggota kelompok produsen minyak OPEC, Iran mengekspor ke 147 mitra dagang tahun 2022, menurut data terbaru Bank Dunia. Saat ini, tujuan ekspor utama Iran adalah China, Uni Emirat Arab, dan India.

Tidak ada dokumentasi resmi mengenai kebijakan tersebut di situs web Gedung Putih, termasuk apakah tarif tersebut akan berlaku kepada semua mitra dagang Iran. Begitu pula dengan informasi terkait dasar hukum yang Trump gunakan untuk memberlakukan tarif. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Trump mengatakan, AS mungkin akan berunding dengan pejabat Iran. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan pihak oposisi Iran. Utusan Khusus Presiden AS, Steve Witkoff, adalah salah satu sosok yang bertugas sebagai koordinator.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan, Teheran sedang mempelajari gagasan yang diajukan oleh Washington, meskipun gagasan tersebut ”tidak sesuai” dengan ancaman AS. ”Komunikasi antara Witkoff dan saya berlanjut sebelum dan sesudah protes serta masih berlangsung,” katanya kepada Al Jazeera.

Sejak 28 Desember 2025, rakyat Iran turun ke jalan karena kesulitan ekonomi yang parah. Pemerintah merespons tegas. HRANA, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS, memverifikasi kematian 599 orang, terdiri dari 510 pengunjuk rasa dan 89 personel keamanan. Sekitar 10.694 orang telah ditangkap.

Berbicara di hadapan kerumunan besar di Lapangan Enqelab Teheran, Senin, Ketua Parlemen Mohammad Iran Baqer Qalibaf mengatakan, rakyat Iran sedang berada dalam empat perang. Rakyat Iran sedang mengalami ”perang ekonomi, perang psikologis, perang militer melawan AS dan Israel, serta perang melawan terorisme”.

Terlepas dari skala protes yang besar, tidak ada tanda-tanda perpecahan dalam kepemimpinan ulama Syiah, militer, atau pasukan keamanan. Para pengunjuk rasa tidak memiliki kepemimpinan pusat yang jelas. Kubu oposisi juga terpecah-pecah.

Selama 10 hari terakhir, Trump mengaku AS bersiap siaga jika Iran terus bentrok dengan para pengunjuk rasa. Sejak itu, Trump terus mengancam dengan kekuatan militer. Salah satu opsi yang disebut-sebut adalah melakukan serangan udara, seperti tahun lalu. 

Sejumlah pejabat Gedung Putih mendorong agar Trump mengedepankan diplomasi sebelum menyerang Iran lagi. Laporan The Wall Street Journal, Senin, menyebutkan, salah satu pejabat yang mendesak diplomasi adalah Wakil Presiden AS JD Vance.

”Diplomasi selalu menjadi pilihan pertama bagi presiden. Apa yang Anda dengar dari rezim Iran sangat berbeda dari pesan-pesan yang diterima pemerintah lewat jalur pribadi, dan saya pikir presiden tertarik untuk mengeksplorasi pesan-pesan tersebut,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, Senin.

Menurut Politico, Trump pernah menyinggung tidak mengincar pergantian rezim di Iran karena bisa menimbulkan kekacauan. Iran menjadi musuh bebuyutan Amerika Serikat sejak Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlevi atau Raja Iran yang pro Barat.

Kejatuhan pemerintahan Iran saat ini dapat mengubah lanskap politik Timur Tengah. Harga minyak dunia juga akan terdampak, tidak seperti kasus Venezuela.

Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, Sanam Vakil, setuju bahwa intervensi Trump dapat membawa momentum di jalanan. ”Namun, hal ini justru dapat semakin menguntungkan rezim yang paranoid, membangun persatuan lebih lanjut, serta mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” tuturnya, memperingatkan.

Mohammad Ali Shabani, editor situs Amwaj.media, meyakini, banyak warga Iran akan menyambut kesepakatan AS-Iran yang meringankan sanksi dan menghilangkan ancaman perang.

”Saya pikir kesepakatan itu akan melampaui segala bentuk kelangsungan hidup bagi Iran. Dengan cara kerja pemerintah sekarang, saya pikir sebagian besar warga Iran pada saat ini menerima bahwa Republik Islam tidak akan ada selamanya,” tutur Shabani.

Serangan AS ke Venezuela yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah membuat potensi perintah serangan Trump ke Iran tetap ada. Apalagi, AS sudah pernah menyerang Iran, Juni 2025. 

Reza Pahlevi, putra dari Shah Mohammad Reza Pahlevi yang tinggal di AS, mengajak Trump agar tidak ragu seperti pendahulunya, Presiden Barack Obama, yang ragu mengintervensi tahun 2009. ”Saya pikir presiden harus segera mengambil keputusan,” ujarnya. (AFP/REUTERS)