Trump Vs Perguruan Tinggi, Dana Cornell dan Northwestern Distop

Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menabuh genderang perang terhadap berbagai perguruan tinggi di negara tersebut. Universitas Cornell di Ithaca, New York dan Universitas Northwestern di Evanston, Illinois mendapati dana federal untuk operasional pendidikan, penelitian, dan pengembangan dipotong.

Sejauh ini, dari semua universitas, Cornell mengalami pemotongan terbesar, yaitu 1 miliar dollar AS. Pemotongan diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (9/4/2025) waktu setempat atau Kamis (10/4/2025) waktu Indonesia.

Cornell adalah tempat mengajar bagi ahli Indonesia, almarhum Benedict Anderson. Sejumlah mahasiswa Anderson kini berkiprah di dunia akademik Indonesia, antara lain PM Laksono, Made Supriatma, dan Burhan Magenda.

Sementara itu, Northwestern dihentikan aliran dananya sebesar 790 juta dollar AS. Sebelum kedua perguruan tinggi itu, Universitas Pennsylvania, Brown, Harvard, dan Columbia. Umumnya, penghentian dana untuk universitas-universitas ini ada di kisaran 200 juta-450 juta dollar AS. Pemotongan untuk Cornell dan Northwestern ini terbesar sejauh ini.

Semua perguruan tinggi ini masuk daftar 60 universitas yang diberi surat peringatan oleh Departemen Pendidikan AS pada Maret 2025. Masuk di dalam daftar tersebut antara lain ialah Universitas Hawaii Manoa, Kolese Emerson, Universitas John Hopkins, Stanford, Princeton, dan Universitas Washington Seattle.

Gedung Putih menuduh 60 perguruan tinggi ini bertindak rasis berupa antisemit. Pada 2024, di 60 perguruan tinggi tersebut berlangsung unjuk rasa menentang genosida Israel di Jalur Gaza, Palestina. Unjuk rasa itu juga diikuti oleh berbagai organisasi Yahudi non-Zionis dan menentang Pemerintah Israel.

Namun, kelompok Yahudi ekstrem menuduh perguruan tinggi abai menjaga keselamatan sivitas akademika Yahudi. Beberapa di antaranya diserang ataupun dipersekusi oleh para pengunjuk rasa.

Pihak universitas sudah mengatakan mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum menindak orang-orang yang berbuat rusuh dan menjaga unjuk rasa tetap di jalur kebebasan berekspresi kritis. Mengkritik kelakuan Pemerintah Israel tidak boleh disamakan dengan antisemit.

“Kami masih mencari tahu landasan penghentian dana federal ini,” kata Rektor Cornell Michael Kotlikoff.

Juru Bicara Northwestern, John Yates, mengatakan bingung atas keputusan Gedung Putih. Northwestern telah membuka diri dan bekerja sama dengan berbagai penyeldikan Washington DC terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Ketua Dewan Pendidikan AS Ted Mitchell menjelaskan, ini langkah yang salah oleh Gedung Putih. Mencegah dan menindak perbuatan diskriminatif, termasuk antisemit, di perguruan tinggi bukan dengan cara menghentikan dana.

“Penghentian dana berarti membunuh berbagai penelitian, pengembangan, dan inovasi. Padahal, ini hal-hal yang membuat pendidikan tinggi di AS terbaik di dunia,” kata Mitchell.

Tekanan terhadap perguruan tinggi ini sudah membuat sejumlah ilmuwan yang berkarier di AS pindah ke luar negeri. Menurut jajak pendapat jurnal ilmiah Nature yang terbit pada 13 Maret 2025, tiga dari empat ilmuwan di AS berencana “kabur aja dulu”.

Penyebabnya karena pemotongan biaya operasional dan pemecatan pegawai di berbagai lembaga federal oleh Trump. Selain itu, para ilmuwan juga tidak betah dengan sikap pemerintah yang menurut mereka semakin otoriter.

Northwestern misalnya, sedang mengembangkan inovasi alat pacu jantung terkecil di dunia. Mereka juga memiliki penelitian mengenai penyakit alzheimer yang paling maju di dunia. Apabila penelitian mereka berhenti karena ketiadaan anggaran, dunia yang merugi.

Tidak hanya lembaga pendidikan tinggi yang diserang, sivitas akademisi asing di AS juga dikejar-kejar. Berdasarkan temuan CNN ada 340 mahasiswa dan peneliti berkewarganegaraan asing yang visanya dicabut oleh pemerintah.

Alasan pencabutannya adalah kelakuan yang tidak pantas. Kasus perdana yang menarik perhatian umum adalah penangkapan Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia karena ia dituduh menggerakkan unjuk rasa anti-serangan Israel ke Palestina.

Namun, sekarang, berdasarkan berkas pengadilan yang diperoleh CNN, alasannya bahkan banyak yang tidak jelas. Sejumlah kuasa hukum mahasiswa yang visanya dicabut mengatakan, pihak pemerintah tidak bisa menunjukkan bukti klien mereka melakukan pelanggaran hukum.

“Kami melihat ada upaya membuat mahasiswa panik massal, sehingga daripada mencari pendampingan hukum yang layak, mereka memilih pergi dari AS,” kata Jeff Joseph dari Asosiasi Pengacara Imigrasi AS.

Sementara itu, hakim federal di pengadilan Hanover, New Hampshire memerintahkan pemerintah segera mengaktifkan kembali visa pelajar untuk Liu Xiaotian, mahasiswa S-3 di Universitas Dartmouth. Pihak kampus pada Jumat (4/4/2025) menemukan visa Liu dicabut oleh pemerintah tanpa ada alasan jelas.

“Mahasiswa kami tidak tercatat melakukan pelanggaran hukum di dalam area kampus maupun di luar. Ini tindakan semena-mena,” kata pernyataan resmi Dartmouth di surat kabar kampus, The Dartmouth. (AP)