Try Sutrisno, Politisi Tentara dan Tentara Politik

Try Sutrisno bisa dibilang sebagai gambaran utuh mengenai politisi dan penguasa di era Orde Baru: berlatar belakang militer dan menjalankan ideologi pembangunan. Tidak hanya pernah mencapai posisi tertinggi di angkatan bersenjata, ia juga satu dari dua tentara yang bisa menjadi wakil presiden sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Tanpa ada suara berbeda, kelima fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat (MPR) sepakat memilih Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden (Wapres) dalam Sidang Umum MPR, 10 Maret 1993. Try menjadi Wapres ke-6 RI, mendampingi Presiden Soeharto yang juga terpilih kembali untuk periode kelima.

Ia sekaligus menjadi tokoh politik berlatar belakang militer kedua yang pernah menduduki posisi itu, RI 2. Sebelumnya, ada Umar Wirahadikusumah, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai wapres periode 1983-1988, satu dekade sebelum Try.

Kembalinya tentara dalam posisi tertinggi kepemimpinan nasional setelah 10 tahun absen terjadi di tengah konteks menguatnya demokratisasi pada pertengahan 1990-an. Kritik terhadap Orde Baru, khususnya Presiden Soeharto, yang menunjukkan sikap otoritarian mulai digencarkan masyarakat sipil, dari lembaga swadaya masyarakat hingga media massa.

Oleh karena itu, keberadaan Try yang berlatar belakang Jenderal TNI Angkatan Darat menegaskan kembali salah satu prinsip dalam politik Orde Baru, yakni menempatkan tokoh militer sebagai aktor utama. Tak hanya simbolik, penempatan Try sebagai orang kedua paling berkuasa di pemerintahan juga strategis untuk menjaga keseimbangan di kalangan elite dan memberikan sinyal kontrol terhadap demokrasi.

Hal itu terlihat dari peran dalam memperkuat narasi pembangunan Orde Baru, yaitu memprioritaskan stabilitas di tengah praktik demokrasi. Apalagi, secara pribadi Try pun memiliki pandangan serupa. Gagasan mengenai urgensi stabilitas sebagai syarat utama pembangunan juga kerap ia sampaikan pada berbagai kesempatan.

Salah satunya ia sampaikan ketika memberikan ceramah dan pengarahan kepada peserta Kursus Reguler Angkatan XXII Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Oktober 1994. ”Stabilitas akan menjadi semu apabila meniadakan dinamika sosial. Sebaliknya, dinamika sosial akan menjadi anarki apabila menolak adanya stabilitas,” ungkap Try (Kompas, 25/10/1994).

Tak hanya dalam konteks pembangunan, stabilitas bagi Try juga penting jelang penyelenggaraan Pemilu 1997. Stabilitas merupakan hal krusial untuk menghindari upaya pecah belah atau adu domba di tengah masyarakat.

”Sukses pemilu memerlukan suasana dan iklim yang menunjang, yaitu stabilitas nasional yang terpelihara dengan mantap dan dinamis,” tuturnya (Kompas, 5/1/1997).

Sikap dan pemikiran politik Try tidak bisa dilepaskan dari latar belakangnya sebagai tokoh militer terkemuka. Sebelum menjadi wapres, Try merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1988-1993.

Posisi tertinggi di ABRI, yang kini menjadi TNI, tidak diraih Try dengan mudah. Ia harus melalui proses hampir selama 30 tahun untuk menjadi Panglima ABRI.

Try mulai mengenal dunia militer pada usia 13 tahun (lahir tahun 1935), ketika Belanda kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekitar tahun 1948. Saat itu, Try bekerja di Batalyon Poncowati, Kediri, Jawa Timur, mengikuti ayahnya yang juga bekerja di bagian kesehatan batalyon yang sama. Mereka berdua harus bekerja karena ayahnya kehilangan pekerjaan setelah keluarga mereka mengungsi dari Surabaya ke Mojokerto untuk menghindari peperangan.

Di Batalyon Poncowati, Try ditugaskan sebagai kurir di markas tentara di sekitar lokasi pengungsian keluarganya di Purwosari, Kediri. Ia juga diminta mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki tentara Belanda, serta mengambil obat untuk para tentara Angkatan Darat.

Namun, peran itu tidak lama dijalani Try. Setelah Belanda mundur, keluarga Try kembali ke Surabaya. Ia pun bisa kembali melanjutkan sekolah hingga lulus sekolah menengah atas (SMA). Setelah lulus SMA, ia mengikuti pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat (Atekad) di Bandung, lulus pada 1959.

Try yang lulus dengan pangkat Letnan Dua Zeni pernah bertugas di berbagai daerah. Selama menjadi perwira muda, ia juga selalu dilibatkan dalam operasi-operasi besar. Contohnya, penumpasan DI/TII di Aceh 1957, penumpasan PRRI 1959, pembebasan Irian Barat 1962, penumpasan Gerakan 30 September 1965, serta Operasi Seroja di Timor Timur 1979.

Jabatan tertinggi di pasukan yang pernah ia jabat adalah Komandan Batalyon Zeni Tempur Amphibi di Surabaya dengan pangkat Mayor. Ia lalu ditarik ke Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk menjabat Kepala Biro pada Staf Umum Angkatan Darat 2/Operasi dari tahun 1972 sampai tahun 1974 dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Di tempat ini, pengalaman Try sebagai perwira staf ditempa. Setelah dua tahun di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Try pun ditugaskan menjadi ajudan Presiden RI (1974-1978).

Seusai menjadi ajudan Presiden, karier militer Try meroket. Ia mengikuti Sekolah Staf dan Komando Gabungan pada 1977, setahun setelahnya ditunjuk menjadi Kepala Staf Kodam XVI/Udayana Bali/Nusa Tenggara. Pada 1979-1985, kariernya kembali melesat, ia menjadi Panglima Kodam (Pangdam) di Palembang dan Jakarta.

Ketika menjabat sebagai Pangdam V/Jaya, Try dianggap membantu negara saat menangani peristiwa Tanjung Priok dan peledakan gedung BCA. Peristiwa itu merupakan kejadian paling kontroversial dalam hubungan militer-sipil di Indonesia. Sebab, pemerintah Orde Baru kala itu menganggap penanganan keamanan sebagai upaya menjaga stabilitas, tetapi langkah itu mengakibatkan jatuhnya korban sipil karena tindak represif aparat.

Oleh karena itu, setelah bertugas sebagai Pangdam Jaya, ia pun mendapatkan promosi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (1986-1988), dan diangkat menjadi jenderal pada 1987. Try dianggap berperan dalam menjaga keamanan dan memelihara stabilitas ala Orde Baru. Setahun berpangkat jenderal, ia menapaki posisi tertinggi, yakni sebagai Panglima ABRI (1988-1993) menggantikan Jenderal LB Moerdani.

Ketika menjabat Pangdam Jaya, KSAD, dan Panglima ABRI, Try mulai memasuki politik praktis dan menjalani Dwifungsi ABRI. Ia menjadi anggota MPR selama dua periode sejak 1983-1993.

Sebagai anggota MPR yang juga tentara aktif, Try sudah mulai menyuarakan gagasan mengenai stabilitas di tengah praktik demokrasi, ketahanan nasional sebagai fondasi utama negara. Lebih dari itu, ia juga menyampaikan pentingnya Dwifungsi ABRI mengingat pada dasarnya tentara memiliki tanggung jawab historis untuk menjaga NKRI.

Ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, 7 Februari 1990, misalnya, Try menyampaikan bahwa pemasyarakatan Dwifungsi ABRI harus dilakukan terus-menerus karena generasi saling silih berganti. Dwifungsi ABRI perlu dipandang sebagai khazanah kekayaan bangsa. Apalagi, banyak bangsa asing yang menanyakan apa resep Indonesia untuk mempertahankan stabilitas nasional di antara keberagaman suku bangsa, bahasa, dan agama.

”Dwifungsi ABRI merupakan jaminan tidak terjadinya kemandekan dalam pertumbuhan demokrasi kita yang makin matang dan dewasa,” kata Try (Kompas, 8/2/1990).

Menurut Try, semua pihak juga perlu untuk menajamkan persepsi tentang Dwifungsi ABRI, karena Dwifungsi ABRI selama ini masih diartikan sebagai kekaryaan anggota-anggota ABRI ke dalam posisi-posisi pemerintahan. Padahal, Dwifungsi ABRI merupakan tekad dan semangat.

”Kalau kita konsekuen terhadap hal ini, kita akan menjadi bangsa yang kukuh, kuat, dan dinamis serta mampu menghadapi gejolak-gejolak bangsa yang besar,” ujarnya kala itu.

Dengan jejak-jejak tersebut, tidak heran jika ide mengenai stabilitas, ketahanan nasional, dan Dwifungsi ABRI menjadi gagasan utama yang terus disuarakan hingga puncak karier militer dan politiknya.

Perjalanan karier Try juga bukan sekadar menunjukkan seorang perwira yang mencapai prestasi tertinggi, melainkan gambaran utuh tatanan politik Orde Baru. Ia merupakan personifikasi Dwifungsi ABRI, tentara yang masuk ke ruang politik dengan legitimasi historis sekaligus politisi yang menjadikan stabilitas sebagai syarat adanya pembangunan.

Kini, Try telah berpulang ke haribaan-Nya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (2/3/2026), lalu dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari yang sama. Ia meninggalkan kisah pengabdian sekaligus pemahaman mengenai bagaimana Orde Baru memandang praktik demokrasi yang harus berjalan dalam koridor stabilitas negara.

Selamat jalan, Pak Try!