Tugas Berat Danantara Pulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara punya tugas tambahan untuk memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran mereka. Adanya penurunan harga saham emiten BUMN, khususnya yang bergabung dengan Danantara di tahap awal, menggambarkan masih adanya sentimen negatif pasar terhadap lembaga ini.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, banyaknya kasus korupsi bernilai besar di tubuh perusahaan cukup banyak memengaruhi persepsi publik terhadap keberadaan BPI Danantara selaku lembaga yang lahir untuk mengelola aset dan investasi dari seluruh BUMN.

”Dalam 10 tahun terakhir, rakyat Indonesia dibombardir dengan begitu banyak kasus korupsi yang angkanya luar biasa besar, dari Asabri, Jiwasraya, Pertamina yang baru saja, (PT) Timah, kemudian yang lain-lain,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?”, secara daring, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Wijayanto, faktor penyebab penurunan harga saham BUMN jauh lebih dalam daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) salah satunya juga bisa disebabkan oleh sentimen kehadiran Danantara.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diolah Trading Economics, dalam enam bulan terakhir hingga perdagangan Jumat (28/2/2025), harga saham dari empat emiten BUMN yang telah diumumkan bergabung dengan Danantara di tahap awal mengalami penurunan.

Keempat emiten tersebut ialah PT Bank Mandiri Tbk (36,11 persen), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (35,07 persen), PT Telkom Indonesia Tbk (25,16 persen), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (24,67 persen). Penurunan harga saham keempat emiten lebih tinggi dari penurunan IHSG di periode yang sama sebesar 17,66 persen.

Di samping soal orientasi bisnis, lanjut Wijayanto, kekhawatiran terkait isu transparansi, tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), serta ketidakjelasan peta jalan dari Danantara turut memperburuk sentimen pasar terhadap saham-saham emiten BUMN.

Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan membandingkan Danantara dengan SWF yang tidak bagus.

Wijayanto mengatakan, rakyat terlalu sering dikecewakan oleh perilaku korup pejabat publik serta proses awal Danantara yang tidak transparan dan terburu-buru membuat sentimen negatif publik semakin menjamur.

”Namun, sikap skeptis publik ini harus didengarkan dan dipandang sebagai momentum perbaikan bagi para pemangku kebijakan BPI Danantara,” ujarnya.

Seusai menyampaikan konferensi pers penurunan harga tiket pesawat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Erick Thohir optimistis, seiring berjalannya waktu, kehadiran Danantara bisa membawa sentimen positif IHSG.

Menurut dia, Danantara memerlukan waktu untuk membuktikan institusi ini berbeda dengan banyak sovereign wealth fund (SWF) yang gagal di berbagai negara. ”Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan membandingkan Danantara dengan SWF yang tidak bagus. Itu salah besar. Nanti kita buktikan saja,” ujarnya.

Menurut dia, terdapat sentimen positif dari keberadaan Danantara yang bisa mendorong peningkatan IHSG ke depannya. Salah satunya adalah dukungan Danantara terhadap perbaikan kualitas investasi dari emiten-emiten BUMN.

Adapun perbaikan kualitas investasi adalah dampak dari pembentukan komite investasi pada Holding Investasi BPI Danantara, yang bertugas untuk mengelola dan mengatur seluruh investasi BUMN.

”Semula penempatan investasi di BUMN tidak pernah didiskusikan. Tapi, dengan adanya Danantara, nantinya semua investasi akan memiliki komite investasi. Itu (komitmen investasi di Danantara) sebuah langkah yang maju,” kata Erick.

Terkait pelemahan IHSG yang turut dipengaruhi penurunan harga saham emiten BUMN saat ini, menurut Erick, turut dipengaruhi juga dengan sentimen sejumlah kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Untuk melindungi pasar dalam negeri, AS telah menaikkan tarif impor, untuk banyak negara, bukan hanya China.

”Tetangganya saja (Kanada) terkena tarif (bea masuk ke AS) 25 persen. Kalau bicara tarif impor China besar, ini sudah terekspektasi. Artinya akan semakin banyak ketidakpastian,” ujar Erick.

Erick memastikan seluruh pengelolaan perusahaan BUMN, yang totalnya ada 47 perusahaan, akan berada di bawah pengelolaan Danantara. Namun, untuk tahap awal, baru ada 7 BUMN yang dikelola asetnya oleh Danantara, yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia.

Sementara itu, dikutip dari Youtube Berita Satu dalam BNI Investor Daily Roundtable, Kamis, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menilai wajar apabila Danantara mendapatkan sorotan banyak pihak. Pasalnya, sebagai institusi, Danantara dipercaya untuk mengelola kekayaan negara dengan nilai hampir mendekati Rp 15.000 triliun.

”Dalam waktu dekat akan kami paparkan kepada publik bagaimana rencana-rencana kita karena penting juga bagi publik untuk mengelola ekspektasi terhadap Danantara,” ujarnya.

Banyak pihak khawatir bahwa aspek tata kelola, pengawasan, hingga transparansi yang lemah dapat menyebabkan Danantara gagal sebagai lembaga SWF, seperti yang terjadi pada 1MDB Malaysia.

Namun, bagi Pandu, tantangan itu seharusnya menyulut para pemangku kebijakan yang telah dipercaya Presiden dalam mengelola Danantara untuk membuktikan bahwa institusi ini dapat menjadi akselerator untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Sementara itu, Direktur Pusat Hukum, HAM, dan Gender, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Hadi Rahmat Purnama menilai, jika dilihat dari konstruksi hukum, Danantara perlu menegaskan posisinya sebagai lembaga publik atau privat.

”Kalau sebagai lembaga publik, akan terikat oleh pemerintah. Di mana Danantara berfungsi sebagai development agency yang wajib lapor kepada Presiden. Kalau kemudian dilihat dari sisi investasi dengan profit oriented, Danantara bukan lembaga publik, melainkan lembaga privat,” ujar Hadi.