Tujuh Jurus Stabilisasi Rupiah ala BI Belum Cukup

JAKARTA, KOMPAS — Pergerakan nilai tukar masih berfluktuasi. Tujuh jurus stabilisasi yang ditempuh oleh bank sentral pun dinilai belum cukup untuk membawa penguatan rupiah lebih lanjut. Tekanan utamanya justru datang dari permasalahan struktural domestik yang menentukan kepercayaan pasar.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Senin (11/5/2026) ditutup di level Rp 17.415 per dolar AS. Angka ini melemah sebesar 40 poin dibanding penutupan perdagangan sebelumnya.

Sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak dalam rentang Rp 17.300-17.400 per dolar AS. Bahkan, rupiah sempat mencatatkan depresiasi terdalamnya sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp 17.425 per dolar AS, melemah 4,18 persen secara tahun kalender berjalan pada 5 Mei 2026.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, berpendapat, tekanan nilai tukar saat ini didominasi oleh faktor eksternal, yakni sentimen suku bunga Amerika Serikat (AS) dan geopolitik.

Saat ini, ia melanjutkan, pergerakan pasar keuangan global dipengaruhi oleh dolar AS. Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) sebaiknya mengambil langkah pencegahan (pre-emptive) terhadap berbagai risiko pasar keuangan yang memengaruhi stabilitas domestik.

”Jika The Fed (Bank Sentral AS) menaikkan suku bunga atau mempertahankannya di level tinggi (higher for longer), sedangkan BI ragu-ragu menyesuaikan BI Rate (suku bunga), daya tarik aset rupiah akan menyusut,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Di tengah tekanan tersebut, BI menegaskan tujuh langkah stabilisasi nilai tukar, meliputi intervensi valuta asing (valas) besar-besaran, menarik modal asing melalui Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI),  dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

Permasalahan bukan di moneter, tetapi fiskal yang banyak masalah, kurang hati-hati dalam tata kelola fiskal atau ugal-ugalan. Investor paling alergi dengan negara yang kebijakannya tidak punya ”grand design” yang jelas.

Lalu, BI akan menjaga likuiditas di pasar dan perbankan tetap longgar, serta memperbesar invervensi di pasar non-delivery forward (NDF). Selain itu, pembelian dolar AS akan diperketat maksimal sebesar 25.000 dolar AS per orang per bulan. Dalam hal ini, BI akan mengawasi pembelian dolar AS tersebut.

Menurut Rahma, tujuh langkah tersebut hanya menunda (buying time) tekanan lebih lanjut. Artinya, BI sedang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki aspek fundamental, transformasi industri, iklim investasi, dan menjaga disiplin fiskal.

”Permasalahan bukan di moneter, tetapi fiskal yang banyak masalah, kurang hati-hati dalam tata kelola fiskal atau ugal-ugalan. Investor paling alergi dengan negara yang kebijakannya tidak punya grand design yang jelas,” katanya.

Data BI menunjukkan, investasi portofolio asing mengalami arus modal keluar neto (net outflow) sebesar 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 28,89 triliun (posisi kurs Rp 16.999 per dolar AS). Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi dipicu konflik Timur Tengah.

Ia menambahkan, stabilisasi nilai tukar juga menuntut perbaikan struktural, baik di sektor riil melalui diversifikasi ekspor, sektor keuangan melalui pendalaman pasar, maupun disiplin fiskal. Tanpa perbaikan itu, BI akan terperangkap dalam siklus intervensi dan kenaikan bunga setiap kali pasar global bergejolak.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, langkah stabilisasi BI akan efektif, terutama dalam menahan kepanikan, menjaga pasar valas tetap tertib, dan memberi sinyal bahwa BI hadir di pasar. Namun, langkah tersebut hanya efektif dalam jangka pendek.

”Tujuh langkah BI cukup efektif untuk meredam gejolak jangka pendek, tetapi bukan solusi tunggal untuk menguatkan rupiah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, intervensi pasar valas yang ditempuh oleh BI sebaiknya mempertimbangkan cadangan devisa. Alih-alih untuk melawan arah pasar tanpa batas, intervensi dilakukan untuk menahan volatilitas, menjaga ekspektasi, serta memberi waktu bagi pasar untuk mencerna informasi.

BI melaporkan, cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar AS, turun dibanding posisi akhir Maret 2026 yang mencapai 148,2 miliar dolar AS. Ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerbitan global bond pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar.

Menurut dia, penguatan nilai tukar secara berkelanjutan tetap menuntut langkah penyelesaian masalah yang menjadi sumber risiko. Ini meliputi harga minyak, tekanan fiskal, sentimen lembaga pemeringkat, kejelasan kebijakan pemerintah, dan keyakinan outlook rating Indonesia tidak memburuk lebih lanjut.

Kalau BI mengatakan rupiah terlalu murah, argumennya cukup kuat. Namun, pasar saat ini tidak hanya melihat fundamental nilai tukar, tetapi juga membaca risiko perang Iran-AS, harga minyak, arus modal, isu MSCI, serta penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s dan Fitch.

Dalam hal ini, lembaga pemeringkat, seperti Fitch Ratings dan Moody’s Ratings telah menyorot ketidakpastian kebijakan dan risiko melemahnya kredibilitas bauran kebijakan. Artinya, masalah utama bukan di sisi moneter, melainkan premi risiko Indonesia yang naik akibat faktor eksternal dan domestik.

Josua menambahkan, nilai tukar rupiah secara fundamental berada dalam posisi yang terlalu murah (undervalue). Adapun indeks nilai tukar riil efektif rupiah masih berada di bawah basis 100 yang mencerminkan pelemahan rupiah terjadi akibat sentimen risiko global dan kekuatan dolar.

”Kalau BI mengatakan rupiah terlalu murah, argumennya cukup kuat. Namun, pasar saat ini tidak hanya melihat fundamental nilai tukar, tetapi juga membaca risiko perang Iran-AS, harga minyak, arus modal, isu MSCI, serta penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s dan Fitch,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menjelaskan, nilai tukar rupiah ditentukan oleh faktor fundamental dan non fundamental. Adapun faktor fundamental tersebut bukan semata mengenai pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, faktor fundamental tersebut ditentukan oleh perbedaan pertumbuhan uang beredar antara di luar negeri dengan domestik, perbedaan suku bunga atau interest rate differential, cadangan devisa dan aset luar negeri, serta daya saing perdagangan.

Maka dari itu, berbagai faktor fundamental yang memengaruhi nilai tukar tersebut perlu diperkuat. Selain itu, perbaikan kepercayaan dan kredibilitas pasar keuangan juga menjadi syarat utama dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar.

”Pertumbuhan ekonomi kita mungkin tinggi, tetapi dengan sedikit mengorbankan stabilitas. Fiskalnya sangat digenjot dan mendorong ekspansi moneter. Alhasil, itu semua sedikit memperlemah rupiah,” tuturnya.

Badan Pusat Statistik melaporkan, ekonomi nasional pada triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan. Meski konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin pertumbuhan, komponen utama yang mengalami tumbuh tertinggi justru konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81 persen.

Menurut Telisa, langkah BI untuk menekan spekulan dengan membatasi pembelian dolar AS harus didukung dengan perbaikan fundamental domestik. Perbaikan ini meliputi komitmen keberlanjutan fiskal dan komunikasi kebijakan yang jelas serta realistis.

Selain tujuh langkah itu, harus dipertimbangkan juga untuk menaikkan suku bunga jika diperlukan dan terus menjaga independensi sektor moneter dan keuangan.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang akan ditempuh oleh BI akan efektif memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah apabila didukung dengan kebijakan lain. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan akan dibaca oleh pelaku pasar sebagai sinyal pro stabilitas.

”Selain tujuh langkah itu, harus dipertimbangkan juga untuk menaikkan suku bunga jika diperlukan dan terus menjaga independensi sektor moneter dan keuangan,” katanya.