”Tukar Guling” Thomas Djiwandono–Juda Agung di Lini Fiskal dan Moneter

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan membenarkan adanya rencana pertukaran posisi antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Pertukaran ini terkait dengan pengisian satu kursi Deputi Gubernur BI yang kosong dan saat ini tengah diproses di DPR.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat tertutup Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2026), menilai perpindahan tersebut merupakan pertukaran peran yang wajar dan tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, mengonfirmasi adanya satu kursi Deputi Gubernur BI yang kosong setelah Juda Agung mengundurkan diri. Purbaya mengatakan telah mendengar informasi tersebut dan berencana bertemu langsung dengan Juda, yang disebut-sebut akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.

”Ya, kelihatannya saya dengar juga begitu (soal pertukaran posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung di BI dan Kementerian Keuangan). Nanti saya mau ketemu Pak Juda, mungkin besok. Saya mau lihat niatnya dia seperti apa,” ujar Purbaya.

Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18–19 November 2025 juga dinilai Purbaya sebagai proses penyesuaian untuk bergabung dengan BI. Pada saat itu, kehadiran Thomas memicu persepsi soal independensi BI karena perwakilan Kemenkeu selama ini tidak pernah ikut dalam forum RDG.

Di luar itu, ia memastikan, siapa pun orang yang ditempatkan di jajaran petinggi BI, pemerintah tetap tidak punya ruang intervensi dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter.

”(Masuknya Thomas ke BI) tidak ada hubungannya dengan independensi. Independensi itu terganggu kalau pada pengambilan keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini, kan, enggak ada,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pembagian peran antara pemerintah dan BI selama ini berjalan jelas. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sementara BI fokus pada kebijakan moneter. Koordinasi dilakukan melalui KSSK tanpa menghilangkan independensi setiap lembaga.

Ia menambahkan, siapa pun pejabat yang masuk ke BI secara otomatis bersikap independen dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah. ”Begitu masuk BI, ya, dia independen, bukan elemen pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR, termasuk Thomas Djiwandono.

Dua kandidat lain yang diusulkan adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono.

Nama-nama tersebut terungkap setelah Komisi XI DPR menerima surat presiden (surpres) pada Senin 19 Januari 2026. Menurut Misbakhun, surpres itu telah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan penanganannya ditugaskan kepada Komisi XI.

”Surpres sudah dibicarakan di Bamus dan ditugaskan kepada Komisi XI DPR. Besok (Selasa) kami akan menggelar rapat internal untuk mengatur jadwal uji kelayakan dan kepatutan,” ujar Misbakhun saat ditemui di Gedung DPR.

Dihubungi secara terpisah, ekonom Bright Institute, Andri Perdana, menilai, independensi bank sentral tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh persepsi dan kepercayaan pasar. Menurut dia, kredibilitas BI terletak pada keyakinan bahwa bank sentral akan selalu mengutamakan stabilitas nilai tukar rupiah di atas kepentingan politik jangka pendek.

”Independensi bank sentral itu menjadi basis kredibilitas bagi pemegang mata uang, bahwa BI akan mendahului kepentingan menjaga nilai tukar rupiah di atas kepentingan politis pemerintah,” ujar Andri.

Dia menambahkan, pasar akan menilai secara substantif apakah independensi BI itu benar-benar terjaga, terlepas dari penjelasan atau justifikasi pemerintah. Dalam konteks itu, sosok pimpinan bank sentral menjadi bagian dari persepsi yang dibentuk pasar.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, independensi BI pada dasarnya akan ditentukan oleh kebijakan yang diambil, bukan semata-mata oleh figur pimpinan. 

Namun, ia mengingatkan, pencalonan Thomas yang notabene adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto dan pernah menjadi bendahara umum Partai Gerindra berpotensi membuat dinamika pasar semakin sensitif. Apalagi, di tengah isu pertukaran posisi antara pemerintah dan bank sentral.

”Independensi BI ditentukan oleh kebijakan, bukan sosok pimpinan. Tetapi, karena saat ini independensi BI sedang dipertanyakan, pemilihan Thomas Djiwandono bisa membuat suasana makin dinamis,” katanya.

Thomas berpotensi dipersiapkan untuk menduduki jabatan Gubernur BI di masa mendatang. Posisi tersebut sebelumnya pernah diemban oleh ayah Thomas, Sudradjad Djiwandono. 

Menurut dia, diperlukan upaya khusus untuk membangun kembali kepercayaan pasar terhadap BI. Salah satu caranya dengan memastikan kebijakan moneter tetap independen serta mengurangi kesan dominasi fiskal pemerintah terhadap bank sentral.

Wijayanto juga menyoroti spekulasi di kalangan ekonom bahwa Thomas berpotensi dipersiapkan untuk menduduki jabatan Gubernur BI di masa mendatang. Posisi tersebut sebelumnya pernah diemban oleh ayah Thomas, Sudradjad Djiwandono. 

”Hal tersebut sah-sah saja selama proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi sistem merit,” ujarnya.