Udar Rasa: Sadarilah Jeratan Sosio-Historis

”Apakah saya, yang secara berkala menulis di Kompas ini, harus pura-pura tidak mencatat apa yang terjadi di negeri ini seminggu lalu?”

Kini saya berkesimpulan: tak mungkin pura-pura buta. Tak mungkin juga saya seperti biasa bersikap ”nyeleneh” untuk menangani masalah yang sesungguhnya serius. Tetapi, masalah harus dihadapi dengan akal sehat—yang, bagi saya, berarti menghindari over-personalisasi dan tidak sekadar melihat konflik politik sebagai pertarungan antara tokoh ”baik” dan tokoh ”jahat”.

Yang terjadi sebenarnya sederhana: campuran masalah historis dan sosiologis. Secara historis, reformasi adalah kompromi yang dengan sengaja—demi menjaga transisi yang damai—membiarkan sejumlah persoalan tak terjawab.

Secara sosiologis, semua partai politik terlihat memiliki landasan yang serupa. Tak terlihat adanya partai, termasuk PDI-P, yang secara prioritas mengedepankan redistribusi kekayaan nasional—gaji dan pajak. Bayang-bayang 1965 membuat isu ini tabu dan hal itu dapat dimengerti. Akibatnya, setiap keputusan redistribusi kekayaan—misalnya kenaikan gaji—bergantung pada ”hati baik” pemerintah dan jaringan kepentingan di belakangnya. Tidak merupakan respons terhadap tekanan politik partai mana pun. Jadi, dilihat dari sudut para ekonom, pendapat rakyat tidak penting; ada asumsi bahwa pembangunan ekonomi akan otomatis memunculkan efek trickle-down yang memuaskan semua lapisan masyarakat.

Kebetulan, pada 2014-2024 muncul seorang presiden keturunan wong cilik yang, baru terpilih, mengambil bermacam-macam tindakan redistribusi: melalui BPJS, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Turun bak rezeki, tanpa perjuangan politik. Rakyat puas, dan masalah legitimasi politik DPR dibiarkan terus mengambang. Pemerintahan lalu berjalan dengan cukup baik sehingga publik menerima situasi tersebut—meski persoalan struktural DPR tetap tak terjawab.

Tahu-tahu, pada awal tahun, ketika pemerintah baru, penuh niat baik, hendak mengurangi stunting (tengkes) melalui perombakan dan penciutan anggaran—dengan pemotongan di sana-sini—mulailah terlihat tanda ketidakpuasan. Apalagi struktur sosio-ekonomi tengah bergeser akibat digitalisasi konsumsi dan meningkatnya pengangguran. Lalu heboh: di tengah situasi sensitif ini, tahu-tahu muncul tayangan televisi memperlihatkan anggota DPR menyambut kenaikan tunjangan dengan berjoget dan tertawa. Amarah wong cilik—yang tadinya ”puas”—kontan meledak. Bagi mereka, anggota DPR adalah pencari keuntungan pribadi yang tak peduli nasib rakyat.

Memang tak sedikit ”wakil rakyat” itu yang merupakan turunan ”kasta” binaan tahun 60-an: pengelola konsesi hutan atau tambang yang tak pernah mengambil risiko membangun industri pengolahan atau hilirisasi—motor pembangunan yang sesungguhnya. Mereka tak lebih dari pencari rente, yang keluar-masuk DPR sesuai kebutuhan, termasuk untuk menghindari pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang telah lama dinanti publik.

Apakah kita harus memarahi para demonstran, ataukah hanya menganggap tindakan mereka—betapapun kerasnya—sebagai gejala ”penyakit” sistem representasi politik negeri ini. Sistem ini harus secepatnya diatasi jika ingin menghindari, 5-10 tahun ke depan, munculnya radikalisme yang bukan lagi liar, melainkan tersusun, dan benar-benar berbahaya?

Untuk saat ini, di mana kunci solusi sementara? Pada presiden sah karena DPR akan diam. Artinya, pemecahan krisis, apa pun bentuknya, berada di tangan orang nomor satu negeri ini. Tugasnya tidak mudah. Beliau harus menilai—dengan nasihat siapa?—sejauh mana para demonstran ”benar”, sejauh mana mereka berlebihan, dan apakah ada yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain. Pihak mana? Para penonton sinis di atas panggung? Mereka yang merindukan fasilitas ”konsesi” masa lalu? Atau pihak asing yang kesal diminta berinvestasi dalam hilirisasi?

Siapa tahu! Pada akhirnya, mungkin krisis ini ada faedahnya: masalah legitimasi sistem perwakilan politik kini terungkap dengan jelas: harus diatasi. Presiden harus juga memulihkan keamanan dengan penggunaan tingkat represi yang minimal. Penting sekali: ia harus mampu melakukan hal ini secara ”bebas”, dengan melampaui tekanan-tekanan lingkungan sosiologis asalnya dan secepatnya kembali pada tugas historis utamanya: membawa Indonesia ke jalur pembangunan yang sesungguhnya.

Pembangunan yang bagaimana? Pembangunan melalui hilirisasi/industrialisasi yang merupakan satu-satunya cara untuk mengganti elite-elite ekstraktif pencari rente masa lalu dengan elite-elite modern pengambil risiko di industri. Jika itu tercapai, barulah, dalam jangka panjang, Indonesia akan mampu menjadi negara demokrasi yang kokoh secara struktural dan tidak timpang seperti sekarang ini.

Maka, selamat berjuang seorang diri, Pak Presiden.