Ujian Demokrasi di Era Prabowo

Pada Februari 2025, ribuan mahasiswa menggelar aksi di beberapa daerah, seperti Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta. Dalam aksi bertajuk ”Indonesia Gelap”, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan.

Bila ditarik benang merah, mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Hal ini juga merupakan respons terhadap beberapa isu yang muncul di tengah masyarakat, seperti kelangkaan gas LPG dan kritik atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka pun menyuarakan berbagai isu legislasi, termasuk revisi UU Minerba yang memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk melakukan eksploitasi, dan mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.

Respons masyarakat terhadap rangkaian aksi Indonesia Gelap ini terekam dari jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 22-24 Februari 2025. Secara umum, lebih dari separuh responden (59,7 persen) mengetahui aksi demonstrasi ini.

Di tengah lantangnya teriakan mahasiswa, terselip kegelisahan dan harapan dari masyarakat terhadap kualitas demokrasi.

Meskipun begitu, tidak semua dari jumlah tersebut memahami secara utuh duduk persoalan di balik demonstrasi. Pasalnya, baru ada 22,6 persen dari bagian responden yang mengetahui dan mengikuti pemberitaan terkait isu demonstrasi. Sementara sepertiga bagian lainnya mengaku hanya mengetahui, tetapi tidak mengikuti pemberitaan terkait rangkaian aksi massa itu.

Walau jumlah yang mengikuti isu dengan saksama belum bisa dibilang besar, mayoritas responden dalam jajak pendapat menilai aksi demonstrasi ini dilakukan secara tulus dan tidak ada agenda politik apa pun selain untuk kepentingan rakyat. Artinya, demonstrasi bergulir secara organik dan didorong keresahan yang dirasakan kelompok mahasiswa.

Hal ini tecermin dari hasil jajak pendapat, sebanyak 64,1 persen responden percaya demonstrasi yang dimotori mahasiswa ini murni untuk kepentingan rakyat. Meski demikian, masih ada sekitar sepertiga dari publik yang menyangsikan dan menduga adanya kepentingan politik tertentu yang disisipkan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.

Tingginya tingkat kepercayaan terhadap kemurnian aksi Indonesia Gelap ini disebabkan kesamaan suasana kebatinan yang dirasakan masyarakat. Tampak dari hasil jajak pendapat, lebih dari tiga perempat bagian masyarakat mengaku juga merasakan keresahan yang disuarakan para mahasiswa selama demonstrasi berlangsung.

Dalam kelompok responden yang khawatir, muncul beberapa persoalan yang paling dominan mendasari sikap tersebut. Persoalan yang paling banyak diresahkan oleh masyarakat ialah dampak efisiensi anggaran. Hasil jajak pendapat menunjukkan, nyaris seperempat dari responden merasa khawatir dengan kondisi negara akibat kebijakan efisiensi tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam instruksi ini, pemerintah memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah untuk memangkas anggaran di sejumlah pos. Hal ini cukup berdampak pada pergerakan ekonomi di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg juga menjadi isu yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pasalnya, terdapat sekitar 18 persen dari publik yang merasa khawatir akibat peristiwa tersebut.

Selain itu, beberapa isu seperti potensi kenaikan pajak (12,4 persen) dan persoalan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG (8,3 persen) juga menjadi hal yang mendapat perhatian responden.

Namun, kelompok responden yang merasakan sebaliknya, yakni tidak merasakan kekhawatiran yang sama dengan aksi demonstrasi mahasiswa, beralasan ada sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dipandang positif.

Program MBG justru dinilai menjadi langkah yang paling diapresiasi. Selain itu, kebijakan kenaikan upah buruh dan keberhasilan efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan mereka tidak khawatir dengan kondisi saat ini.

Kecemasan publik dan rangkaian demonstrasi Indonesia Gelap beberapa waktu lalu menjadi refleksi aspirasi rakyat yang perlu didengarkan pemerintah. Pasalnya, aksi ini bukan hanya sebatas ekspresi dari mahasiswa. Di tengah lantangnya teriakan mahasiswa, terselip kegelisahan dan harapan dari masyarakat terhadap kualitas demokrasi.

Urgensi untuk mengawal supremasi warga dalam ruang politik ini menguat di tengah gejala dekadensi yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang terkait wajah demokrasi di Indonesia. Berdasarkan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit (EIU), situasi demokrasi di Indonesia menurun selama 2024. Indeks demokrasi ini diukur berdasarkan lima dimensi, yakni proses pemilu dan pluralisme, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

Dari 167 negara yang diukur, Indonesia berada di peringkat ke-59 dengan skor 6,44 poin dari skala tertinggi 10. Dengan skor tersebut, kondisi demokrasi Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dibandingkan dengan capaian pada 2023, indeks demokrasi Indonesia pun turun tiga peringkat.

Salah satu variabel skor yang dinilai paling rendah di Indonesia berdasarkan riset EIU tersebut ialah aspek kebebasan sipil. Padahal, kekuatan gerakan masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penopang demokrasi Indonesia. Lini masa sejarah juga merekam bagaimana gerakan masyarakat sipil, terutama yang dimotori gerakan mahasiswa, menjadi penggerak perubahan dan kemajuan demokrasi.

Pada masa Reformasi 1998, misalnya, gerakan masyarakat sipil berhasil membangun fondasi demokratisasi mulai dari pemilu multipartai, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, hingga supremasi kekuasaan sipil.

Penguatan demokrasi memerlukan budaya politik yang membutuhkan lebih banyak peran aktif warga negara. Pemerintah harus membuka lebih luas ruang-ruang konsultasi masyarakat terkait kebijakan publik yang dibuatnya. Bagaimanapun, masyarakatlah yang akan menjalani dampak kebijakan publik yang diambil pemerintah.

Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi warga, sekaligus mendorong budaya politik berupa partisipasi publik secara nyata. Komitmen menjaga ruang publik untuk bersuara dan didengarkan keluh kesahnya menjadi momentum ujian bagi demokrasi Indonesia di era pemerintahan Prabowo.