Ujian Kredibilitas BI di Masa Transisi

JAKARTA, KOMPAS — Arah kebijakan dari Bank Indonesia akan menentukan ekspektasi pasar. Sinyal bahwa kebijakan moneter tetap mengedepankan stabilitas memang menuntut harga bagi pertumbuhan. Namun, di masa transisi inilah kredibilitas bank sentral justru diuji melalui konsistensi kebijakan.

Bank Indonesia (BI) sedang memasuki masa transisi. Setelah Perry Warjiyo resmi dinyatakan lengser sebagai Gubernur BI, posisinya otomatis digantikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang menjabat sebagai pejabat Gubernur BI sementara.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, di tengah masa transisi, risiko reputasi bahkan sama pentingnya dengan risiko ekonomi. Investor sedang menilai apakah independensi dan kredibilitas BI tetap terjaga setelah pergantian gubernur.

”Ketidakjelasan atau keputusan yang terlihat dipengaruhi kepentingan politik dapat meningkatkan ketidakpastian kebijakan meski keadaan ekonomi belum memburuk secara nyata,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah pada perdagangan hingga Selasa siang berada di level Rp 18.085 per dolar AS, melemah 0,42 persen. Posisi ini pun membawa depresiasi rupiah selama tahun kalender berjalan tercatat sebesar 8,42 persen.

Padahal, pada saat yang sama, indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) bergerak relatif stabil di level 101,53. Dengan kata lain, pelemahan rupiah terhadap dolar AS cenderung dipengaruhi oleh sentimen domestik.

Sebelumnya, Destry menyatakan bahwa arah kebijakan BI tidak berubah. Stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi prioritas kebijakan. Di sisi lain, bauran kebijakan turut dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth), antara lain melalui kebijakan makroprudensial (Kompas.id, 27/7/2026).

Penekanan pada stabilitas tidak otomatis berarti BI akan selalu menaikkan suku bunga. Suku bunga acuan tetap menjadi jangkar untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan, tetapi bukan satu-satunya alat.

Hal itu disampaikan Destry setelah menghadap Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

Menurut Josua, pernyataan Destry perlu dibaca sebagai sinyal kesinambungan kebijakan, alih-alih tanda perubahan mendadak menuju kebijakan yang lebih ketat. Pesan ini diharapkan dapat meredam keraguan pasar setelah pergantian kepemimpinan.

”Penekanan pada stabilitas tidak otomatis berarti BI akan selalu menaikkan suku bunga. Suku bunga acuan tetap menjadi jangkar untuk menjaga inflasi, nilai tukar, dan kepercayaan, tetapi bukan satu-satunya alat,” ujarnya.

Dalam hal ini, kebijakan yang mengutamakan stabilitas akan membuat rupiah cenderung lebih terkendali sehingga dapat menahan kenaikan harga barang impor (imported inflation), bahan baku, pangan, energi, serta biaya produksi.

Ini penting mengingat laju inflasi pada Juni 2026 telah mencapai 3,34 persen secara tahunan, mendekati ambang batas atas target BI di kisaran 1,5-3,5 persen. Apabila rupiah dibiarkan melemah lebih jauh, tekanan harga dapat meluas dari barang impor ke harga jual produsen, hingga akhirnya menggerus pendapatan riil masyarakat.

Di sisi lain, Josua menjelaskan, stabilitas melalui suku bunga yang terlalu tinggi juga menuntut biaya yang mahal. Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan tetap tertahan oleh biaya pembiayaan yang tinggi, tetapi belum mengarah pada pelemahan tajam.

”Stabilitas rupiah melindungi masyarakat dari kenaikan harga, tetapi bunga tinggi meningkatkan cicilan dan mendorong rumah tangga menunda konsumsi,” ujarnya.

Apalagi, kondisi permintaan sendiri belum sepenuhnya kuat. Ini, antara lain, terefleksi dari penjualan eceran pada Mei 2026 yang masih turun 3,9 persen secara tahunan, yang diikuti dengan turunnya tingkat keyakinan konsumen, dari 120,9 menjadi 117,8.

Sebaliknya, jika pasar melihat BI lebih mengutamakan pertumbuhan jangka pendek daripada stabilitas dengan melonggarkan kebijakan suku bunga, investor dapat meminta imbal hasil yang lebih tinggi, melepas aset rupiah, dan mendorong biaya pembiayaan pemerintah serta dunia usaha semakin mahal.

Hal ini tampak dari komposisi arus modal yang cenderung didominasi oleh dana-dana bersifat jangka pendek. Sepanjang 2026, pasar saham mencatat arus keluar sekitar 4,6 miliar dolar AS, sedangkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menerima arus masuk sekitar 9,72 miliar dolar AS.

Jadi, stabilitas dan pertumbuhan menjadi dua tujuan yang saling menyeimbangkan, dicapai melalui instrumen yang berbeda. Seperti pada bulan Juli lalu, bunga acuan ditahan, tetapi insentif likuiditas diberikan pada sektor perbankan.

Dihubungi secara terpisah, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz berpandangan, upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan ekspektaksi inflasi di tengah ketidakpastian global justru menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, BI kemungkinan tetap mengedepankan bauran kebijakan, yakni kombinasi antara kebijakan suku bunga, intervensi, pengelolaan likuiditas, serta kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk tetap mendukung penyaluran kredit dan pertumbuhan ekonomi.

”Jadi, stabilitas dan pertumbuhan menjadi dua tujuan yang saling menyeimbangkan, dicapai melalui instrumen yang berbeda. Seperti pada bulan Juli lalu, bunga acuan ditahan, tetapi insentif likuiditas diberikan pada sektor perbankan,” katanya.

Namun, apabila tekanan eksternal meningkat, ruang untuk mempertahankan suku bunga pada level yang lebih tinggi memang menjadi lebih besar. Konsekuensinya, biaya pendanaan dapat meningkat sehingga konsumsi dan investasi berpotensi melambat.

Bahkan, BI diperkirakan masih memiliki ruang untuk kembali mengerek suku bunga acuannya hingga akhir tahun sebesar 50 bps ke level 6,25 persen. Proyeksi ini mempertimbangkan risiko eksternal seiring kembali pecahnya konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak global, dan naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah AS.

Menurut Irman, dampak dari pengetatan kebijakan cenderung masih dapat dikelola dibandingkan jika BI terlambat merespons tekanan eksternal. Depresiasi rupiah yang terlampau dalam justru akan meningkatkan risiko inflasi barang impor, memicu keluarnya arus modal, dan menaikkan premi risiko aset domestik.

Dengan kata lain, menjaga stabilitas saat ini merupakan bentuk kebijakan yang bersifat pencegahan (pre-emptive). Sedikit pengorbanan terhadap pertumbuhan jangka pendek sering kali diperlukan untuk menghindari biaya ekonomi yang jauh lebih besar jika stabilitas makro terganggu.

”Bagi pasar, yang terpenting adalah konsistensi dan kredibilitas kebijakan sehingga ekspektasi tetap terjaga dan volatilitas dapat diminimalkan,” ujar Irman.