Undang Ratusan Rektor ke Istana, Presiden Tegaskan Tak Antikritik, asal…

Presiden Prabowo Subianto mengundang ratusan rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025). Pemanfaatan sumber daya serta sejumlah program prioritas pemerintah menjadi fokus yang didiskusikan.

Pertemuan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama yang digelar di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta, itu berlangsung selama empat jam. Sejak dimulai pukul 16.30 WIB, para rektor dan pimpinan kampus dari berbagai daerah menyimak arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah tenda raksasa yang digunakan sejak pelantikan kepala daerah Februari 2025.

Selain dihadiri Presiden dan pimpinan kampus, acara itu juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Mendiktisaintek Stella Christie, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi.

Brian Yuliarto menjelaskan, hadir 184 rektor dari perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas 124 rektor perguruan tinggi negeri, 40 perwakilan rektor perguruan tinggi swasta, 18 rektor perguruan tinggi keagamaan, serta perwakilan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDT).

Presiden pada awal sambutannya mengatakan akan menjelaskan apa yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Dinamika situasi global juga disebut sebagai salah satu yang akan disampaikan. Setelah penjelasan itu, pertemuan dinyatakan tertutup untuk publik.

Beberapa jam sebelum pertemuan berlangsung, Presiden yang menghadiri acara ”Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah” di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Jakarta, Kamis siang, juga sempat menyinggung pertemuan ini. Ia mengatakan bakal berdiskusi dengan para rektor tentang rencana memberantas kelaparan dan kemiskinan. Dia pun mengingatkan supaya tak ada lagi oknum-oknum yang memotong hak masyarakat.

”Indonesia cerah dan kita akan kelola dengan baik. Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut,” ujar Prabowo.

Ditemui seusai pertemuan, Rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengungkapkan, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beragam sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia dalam situasi yang baik-baik saja. Kendati banyak tantangan di tingkat nasional dan global, sumber daya alam dan manusia yang ada bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan.

Meski Indonesia disebut baik-baik saja, kata Arief, hal itu bukan berarti Presiden tidak terbuka pada kritik dari kampus. ”Presiden menekankan, kritik itu boleh, tetapi harus berdasarkan data,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB University) Arif Satria. Ia membenarkan, sepanjang pertemuan Presiden memaparkan tantangan yang dihadapi Indonesia. Namun, semua pihak harus optimistis karena pemerintah memiliki strategi untuk menghadapinya.

Presiden menekankan, kritik itu boleh, tetapi harus berdasarkan data.

Pertemuan antara Presiden dan para pimpinan kampus berlangsung beberapa pekan setelah maraknya demonstrasi Indonesia Gelap yang digencarkan mahasiswa di berbagai daerah. Dalam rangkaian demonstrasi itu, para mahasiswa mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain struktur kabinet yang gemuk hingga indikasi kembalinya dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru.

Tetap independen

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, melihat, kedatangan para rektor merupakan wujud penghormatan terhadap undangan dari Presiden Prabowo. Kendati demikian, ia mengingatkan agar kampus bisa tetap menjaga independensi alih-alih justru dikontrol oleh pemerintah. Dengan begitu, kampus tetap bisa menjaga kebebasan akademik dalam menyuarakan kebenaran.

Di negara demokrasi, independensi kampus merupakan hal penting. Sebab, kampus memiliki landasan moral yang cukup untuk menyuarakan kebenaran. Namun, di Indonesia kebebasan akademik di perguruan tinggi dikhawatirkan bisa direpresi oleh pemerintah mengingat pemerintah punya andil dalam penentuan rektor.

”Kebebasan berekspresi dilindungi konstitusi. Jadi, pegangannya di konstitusi dan kebenaran sebab tanggung jawab keilmuan adalah untuk menyatakan kebenaran. Ini enggak boleh dicampur aduk dengan administrasi kependidikan,” ujarnya.

Pengajar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Herlambang Perdana Wiratraman, mengingatkan, dalam beberapa waktu terakhir tekanan pada dunia akademik pun nyata terjadi. Hal itu terutama saat Pemilihan Presiden 2024. Ada indikasi represi terhadap para dosen yang kritis atau aktif mengekspresikan gagasan mengenai persoalan politik atau hukum.

Kini, kata Herlambang, indikasi represi kembali muncul dari pemotongan anggaran yang berdampak pada sivitas akademika. Contohnya, dana riset Kemendiktisaintek yang sejak lama disosialisasikan kini dibatalkan tanpa penjelasan. Pemotongan anggaran juga berimbas pada pemotongan jam akses perpustakaan ataupun akses pada jurnal berkualitas.

Selain itu, kooptasi juga bisa terjadi dengan tawaran posisi, jabatan, atau proyek kepada kampus. Pihak kampus pun kadang malah lebih dulu menawarkan diri.

”Kebebasan berekspresi jadi barang mahal, termasuk kebebasan akademik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Herlambang khawatir pertemuan Presiden dan para rektor hanya menjadi seremoni tanpa ada kritik tegas dan lugas. Lebih parah lagi, umumnya para rektor kerap lebih represif kepada mahasiswa yang bersikap kritis. Hal ini dinilai akan melemahkan demokrasi dan berdampak pada pengambilan kebijakan yang antisains.