UNESCO: Pengeboman Sekolah di Iran Langgar Hukum Humaniter

GENEVA, SELASA — Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, UNESCO, mengecam pengeboman terhadap sekolah khusus siswi di Minab, Iran. Pengeboman itu menewaskan 165 orang, mayoritas anak-anak.

Pengeboman terjadi pada Sabtu (28/2/2026), pada awal serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran. Kala rudal meledakkan sekolah itu, kegiatan belajar baru dimulai. Di sekolah ada setidaknya 170 orang.

Pada Selasa (3/3/2026), ribuan warga Minab berkumpul di alun-alun kota untuk mengenang para korban. Mereka membawa foto para korban semasa hidup. ”Ini bukti kejahatan Amerika," kata seorang perempuang yang mengaku orangtua dari salah seorang korban.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyiarkan foto barisan makam para korban. ”Makam-makan ini sedang digali untuk memakamkan lebih dari 160 remaja tak berdosa, yang tewas dalam pengeboman AS-Israel ke SD. Tubuh mereka tercabik,” tulisnya di media sosial.

Ia juga menyinggung soal janji Presiden AS Donald Trump untuk menyelamatkan warga Iran. ”Inilah kenyataan ’penyelamatan’ yang dijanjikan Trump. Dari Gaza ke Minab, yang tidak bersalah dibunuh dengan darah dingin,” lanjutnya.

Juru Bicara Komando Tengah AS Kapten Tim Hawkins menyatakan mengetahui laporan soal sekolah itu. Laporan sedang didalami. Sementara Israel mengaku tak tahu soal serangan AS atau Israel ke area sekitar sekolah.

Sementara UNESCO menyebut, pengeboman terjadi selama serangan AS-Israel ke Iran. Pengeboman itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter.

UNESCO menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak serangan militer tersebut. UNESCO mencatat, murid-murid di tempat yang didedikasikan untuk belajar dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional. ”Serangan terhadap lembaga pendidikan membahayakan siswa dan guru serta merusak hak atas pendidikan,” lanjut pernyataan itu.

Bersama badan dan pejabat lain di PBB, UNESCO mengecam serangan AS-Israel dan dampaknya. ”Saya mengecam eskalasi militer hari ini di Timur Tengah. Penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dan pembalasan selanjutnya oleh Iran di seluruh wilayah, merusak perdamaian dan keamanan internasional,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia mengingatkan kewajiban berbagai negara soal Piagam PBB. ”Piagam tersebut dengan jelas melarang ancaman penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Tujuan PBB,” lanjutnya.

Sementara Utusan PBB untuk Perdamaian, Malala Yousafzai, menyatakan amat sedih dengan pengeboman itu. ”Pembunuhan warga sipil, terutama anak-anak, adalah tindakan yang tidak dapat diterima, dan saya mengecamnya tanpa syarat,” tulisnya di media sosial.

”Semua negara dan pihak harus menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional untuk melindungi warga sipil dan menjaga keamanan sekolah,” tulisnya. ”Setiap anak berhak untuk hidup dan belajar dalam damai.”

Ia menjadi simbol perjuangan pendidikan setelah ditembak Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) pada 2012. Sebab, organisasi teroris itu melarang perempuan sekolah.

Pakistan termasuk salah satu negara yang terimbas serangan AS-Israel ke Iran. Dilaporkan Reuters, marinir AS yang berjaga di konsulat AS di Karachi, Pakistan, menembak para pengunjuk rasa.

Insiden itu terjadi pada Minggu (1/3/2026). Para pengunjuk rasa memprotes serangan AS-Israel ke Iran. Sebagian menerobos ke kompleks konsulat.

Menghadapi protes itu, marinir penjaga konsulat dilaporkan menembak ke arah pengunjuk rasa. Pejabat AS yang tak diungkap identitasnya membenarkan penembakan itu. Mereka tak tahu apakah ada pihak lain yang juga menembak.

Sementara pejabat di kepolisian Karachi menyebut, tembakan berasal dari dalam kompleks konsulat. Tak disebut siapa penembaknya. Pada Minggu saja, 11 orang tewas dalam insiden itu. Di seluruh Pakistan, korban tewas dalam kerusuhan selepas protes serangan AS berjumlah total 25 orang.

Otoritas Pakistan menyatakan, penyelidikan atas insiden itu ditargetkan selesai dalam 15 hari ke depan. Uji balistik membutuhkan waktu.

Sementara mantan Duta Besar Pakistan untuk AS Maleeha Lodhi, mendesak Pakistan segera keluar dari Dewan Perdamaian. Dewan itu digagas dan dipimpin Trump.

“Sudah saatnya Pakistan meninggalkan Dewan Perdamaian yang seharusnya tidak mereka ikuti sejak awal, yang dibentuk dan dipimpin oleh seorang pria yang telah melancarkan serangan terhadap 7 negara dan yang pemerintahannya terlibat dalam genosida Israel di Gaza,” ujarnya.(AP/AFP/REUTERS)