Uni Eropa Usulkan Sanksi Perdagangan terhadap Israel

BRUSSELS, KAMIS — Uni Eropa mengusulkan untuk mengambil langkah konkret dalam menyikapi aksi militer Israel di Jalur Gaza. Proposal mengenai pembatasan hubungan perdagangan sekaligus pemberian sanksi kepada pejabat Pemerintah Israel muncul, Rabu (17/9/2025), waktu setempat. Israel tidak tinggal diam.

Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan serta Wakil Presiden Komisi Eropa, Kaja Kallas, mengusulkan agar 27 negara anggota menaikkan tarif atas sejumlah produk Israel sekaligus menjatuhkan sanksi kepada Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dia juga mengusulkan sanksi kepada 10 pemimpin Hamas.

”Kami mengusulkan langkah-langkah ini bukan untuk menghukum Israel atau rakyat Israel, melainkan untuk menekan Pemerintah Israel agar mengubah arah dan mengakhiri penderitaan manusia di Gaza. Perang harus diakhiri, penderitaan harus dihentikan, dan semua sandera harus dibebaskan,” kata Kallas dalam konferensi pers di Brussels, Belgia.

Usulan itu turut mencakup pembekuan aset dan larangan visa di Uni Eropa (UE) bagi Ben-Gvir dan Smotrich atas retorika ”ekstremis” mereka. Selain itu, Komisi Eropa berencana segera menangguhkan dana bilateral sebesar 37,5 juta dollar AS serta memberikan dukungan kepada Otoritas Palestina.

Namun, ekspor senjata Israel ke UE tidak akan terpengaruh usulan sanksi tersebut. Komisi Eropa juga berencana tetap menyalurkan dana untuk membantu kelompok masyarakat sipil dan monumen peringatan Holocaust Yad Vashem di Israel.

Proposal terbaru itu menunjukkan sikap UE yang lebih tegas daripada kecaman normatif yang dilontarkan Organisasi Kerja Sama Islam di Qatar, selama 14-15 September 2025. Hubungan UE dan Israel telah memburuk belakangan. Pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengubah sikap pro-Israel dengan menyerukan tekanan Eropa terhadap Israel atas aksi militernya di Gaza.

”Peristiwa mengerikan yang terjadi di Gaza setiap hari harus dihentikan. Perlu ada gencatan senjata segera, akses tanpa batas untuk semua bantuan kemanusiaan, dan pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas,” kata Von der Leyen.

Israel selalu membantah adanya bencana kelaparan di Jalur Gaza serta mengklaim telah mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah kematian di wilayah itu sudah melampaui 65.000 warga Palestina sejak perang Hamas-Israel berlangsung pada 7 Oktober 2023. Kelaparan parah melanda warga di sana.

Selama ini, sikap UE terbelah mengenai perang Hamas-Israel di Jalur Gaza. Belum jelas apakah mayoritas negara anggota menyetujui usulan sanksi tersebut, terutama Jerman, Italia, dan Yunani.

”Usulan sebagian penangguhan perdagangan merupakan respons yang dipertimbangkan dengan cermat terhadap situasi yang semakin mendesak,” ujar Maros Sefcovic, perwakilan perdagangan Komisi Eropa.

UE adalah mitra dagang terbesar Israel. UE sekarang memberlakukan nol tarif kepada Israel berdasarkan Perjanjian Asosiasi 1995. Oleh sebab itu, kenaikan tarif dapat berdampak luas terhadap ekonomi Israel yang sudah terguncang oleh biaya perang berkepanjangan.

Jika cukup banyak negara anggota UE setuju, sebanyak 37 persen (sekitar 6,9 miliar dollar AS) dari produk impor Israel bakal terkena tarif sebesar 166 juta dollar AS, termasuk kurma dan kacang-kacangan. Perhitungan ini berdasarkan penggunaan tarif Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berkisar 8-40 persen.

”Hari ini menandai titik balik yang krusial dalam meminta pertanggungjawaban Israel,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris. Irlandia terkenal konsisten mengambil sikap tegas terhadap Israel.

Keengganan semua anggota UE pernah menghambat proposal yang lebih ringan untuk menekan Israel. Proposal itu berisi usulan untuk memangkas dana bagi perusahaan teknologi Israel. Alhasil, negara-negara yang ingin menekan Israel sempat marah.

Di tengah sikap UE yang belum jelas, UE pun mendapat tekanan publik agar bersikap tegas terhadap Israel. Protes terjadi di sejumlah kota, mulai dari Amsterdam sampai Barcelona. Ketidakmampuan UE dalam menekan Israel dikritik.

Sebuah tinjauan oleh korps diplomatik UE pada Juni 2025 juga menemukan, Israel melanggar komponen hak asasi manusia dalam Pasal 2 di Perjanjian Asosiasi 1995. Beberapa kritikus Israel telah menyerukan kecurigaan atas seluruh perjanjian perdagangan Israel-UE berkaitan dengan perang di Gaza.

Pada Selasa (16/9/2025), penyelidikan Komisi Penyelidikan Internasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Wilayah Palestina yang Diduduki mengonfirmasi, Israel melakukan genosida di Jalur Gaza.

Dalam sebuah unggahan di X, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebutkan, rekomendasi Komisi Eropa itu ”terdistorsi secara moral dan politik”. UE diharapkan tidak mengadopsi proposal tersebut.

Saar memperingatkan, langkah-langkah yang menentang Israel dapat merugikan kepentingan Eropa. ”Langkah-langkah yang menentang Israel akan ditanggapi sebagaimana mestinya, dan kami berharap kami tidak harus mengambilnya,” ujarnya.

Di samping itu, Saar mengirim surat bernada tegas kepada Von der Leyen. Dia lanjut menuduh UE membela kelompok musuh serta bersumpah bahwa Israel bakal melawan kampanye Eropa.

”Tekanan melalui sanksi tidak akan berhasil. Negara Israel adalah negara berdaulat yang berbangga diri, dan kami tidak akan tunduk pada ancaman, sementara keamanan Israel dipertaruhkan,” tulis Saar dalam surat tersebut.

Menurut harian Maariv di Israel, Perjanjian Asosiasi 1995 telah lama menjadi tulang punggung perdagangan Israel-UE. Penangguhan beberapa elemen perjanjian berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Israel.

Maariv mencatat, nilai perdagangan Israel-UE mencapai 47,4 miliar dollar AS pada 2024. Angka itu termasuk sekitar 30,7 miliar dollar AS untuk impor dan 16,7 miliar dollar AS untuk ekspor. (AP/AFP)