Tolak Kesewenang-wenangan, Unjuk Rasa di Turki Meluas, Mahasiswa Jadi Motor Gerakan

ISTANBUL, JUMAT — Aksi unjuk rasa di Turki kembali berlanjut dan semakin meluas bahkan terjadi bentrok dengan polisi pada Kamis (20/3/2025). Unjuk rasa terjadi sebagai buntut penangkapan dan penahanan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, Rabu (19/3/2025). Penahanan ditengarai sebagai upaya menyingkirkan Imamoglu dari bursa calon presiden untuk pemilu 2028. Perlakuan terhadap Imamoglu dinilai tidak demokratis.

Di Istanbul, pengunjuk rasa menggantung spanduk Imamoglu dan pemimpin pendiri Turki, Mustafa Kemal Ataturk, di samping bendera Turki. ”Tayyip, mundur!” teriak kerumunan ribuan orang yang kebanyakan adalah mahasiswa.

Seruan itu mengirim pesan tegas kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Para pengunjuk rasa juga meneriakkan slogan-slogan antipemerintah dalam dua hari terakhir. ”Ini bukan protes satu hari, kami akan mempertahankan hak-hak kami sampai akhir,” kata Basak Cohce (24), mahasiswa di Universitas Galatasaray di luar balai kota.

”Kami di sini di jalanan untuk menyuarakan pendapat kami, anak muda seperti saya tidak akan tinggal diam,” kata Yavuz (19), mahasiswa dari Universitas Teknik Istanbul.

”Mereka tergesa-gesa menahan wali kota kami, yang kami pilih dengan suara kami. Saya tidak menganggap ini praktik yang demokratis dan saya mengecamnya,” kata Ali Izar, seorang warga Istanbul.

Imamoglu (54) dikenal sebagai Wali Kota Istanbul yang populer. Ia merupakan salah satu tokoh kuat dari partai oposisi pemerintah, Partai Rakyat Republik (CHP) dan juga merupakan lawan politik utama Erdogan.

Penahanan atas Imamoglu, wali kota dua periode itu, menuai banyak kritik dan kecaman. CHP mengkritik penahanan Imamoglu sebagai upaya politis untuk merusak prospek elektoral dan untuk membungkam perbedaan pendapat. Erdogan menepis pandangan dan kritik oposisi bahwa penahanan Imamoglu merupakan ”sandiwara” dan ”slogan”.

Ketua CHP Ozgur Ozel menyatakan, penahanan Imamoglu mengirim pesan bahwa Erdogan takut menghadapi wali kota itu dalam pemilu. Itu sebabnya, Erdogan ingin menyingkirkan Imamoglu dari percaturan politik dan memutus hubungan CHP dengan Imamoglu.

Akan tetapi, Ozel menegaskan, setiap langkah yang melarang Imamoglu mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum 2028 justru akan memperkuat dukungan CHP kepadanya. CHP akan menunjuk Imamoglu sebagai kandidat presiden pada hari Minggu dalam pemungutan suara yang telah dijadwalkan.

”Kami yakin Imamoglu akan menang. Jika pencalonannya dibendung, kami yakin ini akan berubah menjadi dukungan yang jauh lebih besar,” kata Ozel kepada Reuters. ”Bangsa ini tidak pernah memaafkan siapa pun yang mencoba mencabut legitimasi pemungutan suara,” katanya di sebuah ruangan kecil di Balai Kota Istanbul saat aksi unjuk rasa berlangsung.

Turki dijadwalkan menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden baru pada 2028. Dalam berbagai jajak pendapat, Imamoglu muncul sebagai kandidat kuat.

Erdogan (71) yang sudah 22 tahun menjabat, ingin mencalonkan diri kembali. Secara hukum, ia sudah tidak dimungkinkan untuk maju kembali. Namun, ia ingin mengubah konstitusi supaya jalannya mulus kembali.

Dalam sebuah jamuan makan malam bagi mantan anggota partai di Ankara, Erdogan mengatakan, partai oposisi berusaha menutupi kesalahannya. ”Isu-isu yang dihadapinya bukanlah isu negara, tetapi isu segelintir oportunis di markas besar mereka,” katanya.

Pemerintah Turki lantas memperingatkan banyak pihak untuk tidak mengaitkan Erdogan atau politik dengan penangkapan Imamoglu. Pemerintah Turki menyatakan, peradilan bertindak independen.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi kritik bahwa penangkapan tersebut bermotif politik. Akan tetapi, warga melihat berbeda, dan penahanan Imamoglu lalu memicu terjadinya aksi unjuk rasa di Turki.

Pada Kamis kemarin, aksi unjuk rasa memasuki hari kedua dan semakin meluas ke kota-kota besar di Turki. Selain di Istanbul, warga dan mahasiswa juga memadati jalan utama kota Izmir dan Ankara.

Pihak berwenang memberlakukan pembatasan empat hari di seluruh kota. Pemerintah kemudian melarang pertemuan publik selama pembatasan itu. Pihak berwenang juga membatasi akses ke beberapa media sosial untuk mengekang komunikasi.

Akan tetapi, gelombang unjuk rasa justru meletus di banyak tempat, menentang larangan itu. Mereka mengekspresikan kemarahan atas penahanan Imamoglu. Pengunjuk rasa juga menyerukan protes di Balai Kota Istanbul, sementara polisi menutup sejumlah ruas jalan di seluruh negeri.

Dalam aksi unjuk rasa di Ankara, Izmir, dan Istanbul, juga di universitas-universitas, beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi. Polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di ibu kota Ankara dan kota Izmir di bagian barat pada Kamis malam.

Pemerintah mengatakan, enam polisi terluka selama demonstrasi di Istanbul. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya juga mengatakan, 37 orang telah ditahan karena mengunggah konten daring yang provokatif.

Sebaliknya, Ozel memperingatkan polisi agar tidak memprovokasi demonstran dengan menembakkan gas air mata atau peluru karet. ”Jika itu terjadi, polisi Istanbul akan dimintai pertanggungjawaban,” ia memperingatkan dari podium di Balai Kota Istanbul.

Ozel menegaskan, Imamoglu tidak terlibat dalam korupsi atau teror. Ozel lantas memperingatkan Erdogan bahwa unjuk rasa tidak akan berhenti. ”Saya tidak memenuhi alun-alun dan jalan-jalan ini. Anda yang melakukannya. Semuanya penuh karena Anda,” katanya.

Dari tempat ia ditahan, Imamoglu mengunggah cuitan di media sosial X, menyuarakan seruannya. ”Peristiwa-peristiwa ini telah melampaui batas partai atau cita-cita politik kita. Sudah saatnya kita menyuarakan pendapat kita,” cuit Imamoglu.

Imamoglu juga mendesak negara dan peradilan untuk mengambil sikap terhadap upaya yang digambarkan partainya sebagai kudeta politik.

Penangkapan Imamoglu juga membuat pasar keuangan Turki jeblok. Perdagangan saham di bursa Istanbul jatuh dan Bank Sentral Turki menaikkan suku bunga.

Penangkapan Imamoglu juga memberikan pukulan berat bagi lira Turki. Bank Sentral Turki menyatakan menarik cadangan devisa untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada mata uang tersebut.

Kelompok Hak Asasi Manusia atau Human Rights Watch menyerukan agar Imamoglu segera dibebaskan dari tahanan polisi. Kelompok HAM itu juga mendesak pemerintah Erdogan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak dijadikan senjata untuk tujuan politik. (AFP/REUTERS)