Unjuk Rasa Memakan Korban Jiwa, Momentum Reformasi DPR

JAKARTA, KOMPAS — Serangkaian unjuk rasa di berbagai penjuru Tanah Air yang mengkritik Dewan Perwakilan Rakyat menjadi momentum bagi lembaga perwakilan rakyat itu untuk berbenah. Selain meminta maaf atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi, pimpinan DPR berkomitmen akan melakukan reformasi kelembagaan yang mengedepankan keterbukaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukacita atas jatuhnya korban ini dalam pertemuan bersama sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Dia juga mengakui adanya kekeliruan serta kekurangan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

”Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini jadi tanggung jawab kami. Tentunya ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya di hadapan para mahasiswa.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kmnas HAM), korban jiwa dalam gelombang unjuk rasa di seluruh Indonesia hingga Selasa (2/9/2025) mencapai 10 orang. Demonstrasi ini dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, salah satunya kinerja DPR sebagai lembaga legislatif.

Perbaikan tersebut, kata Dasco, dilakukan mulai dari tunjangan anggota dewan, khususnya tunjangan perumahan yang akan dihentikan per tanggal 31 Agustus 2025. Dia juga menekankan komitmen DPR untuk melakukan moratorium kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri dan melakukan efisiensi kunjungan dalam negeri. 

Tidak cukup dengan itu saja, politisi Partai Gerindra ini menyebut DPR akan melakukan reformasi kelembagaan. Meskipun tidak disebutkan secara rinci, pembenahan ini dilakukan agar DPR menjadi lebih transparan.

”Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Seluruh anggota DPR mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” ujarnya seusai pertemuan.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk berbenah diri.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk berbenah diri. Ia menyebut, ke depan DPR akan terus terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik. 

”Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

Puan juga menyambut baik pernyataan Prabowo soal pencabutan sejumlah kebijakan internal DPR seperti tunjangan anggota hingga moratorium kunjungan kerja luar negeri. Puan memastikan DPR akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

”DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya. Ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab,” tutur politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Puan pun menyinggung soal pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif demi kepentingan bangsa. Puan memastikan DPR selalu membangun sinergi untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

”DPR akan terus bersinergi dengan pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi,” tegasnya.

Dasco juga menanggapi kritik dari mahasiswa terkait DPR yang tidak menemui massa aksi dalam unjuk rasa. Dia menyebutkan, DPR sudah berusaha menyerap semua aspirasi yang ada di dalam publik.

Namun, menurut dia, massa aksi yang terjadi akhir-akhir ini tidak kondusif. DPR pun menuding adanya pihak yang memanfaatkan momen tersebut sehingga mereka memilih untuk menahan diri.

”Kalau kemarin, dalam aksi penyampaian pendapat, sebenarnya kami juga mau keluar dan menerima seperti pada hari ini. Tetapi, begitu kita sudah mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada pihak-pihak penumpang gelap sehingga suasana di lapangan tidak kondusif,” lanjutnya.

DPR pun menuding adanya pihak yang memanfaatkan momen tersebut sehingga mereka memilih untuk menahan diri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menjawab desakan dari organisasi mahasiswa untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas tuduhan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, dia menyatakan, tim investigasi independen akan dibentuk untuk mencari jawaban siapa di balik aksi kerusuhan tersebut.

Namun, perbaikan ke dalam juga tidak bisa dikesampingkan. Saan menyatakan, pimpinan tengah membenahi DPR untuk menjawab kritikan dari publik. 

Ini sudah menjadi komitmen bersama. DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi. Soal-soal lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan fraksi untuk ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini.

Saan menyampaikan, unjuk rasa yang belakangan ini terjadi menjadi pembelajaran bagi Partai Nasdem. Apalagi, amarah publik menyasar dua kader Nasdem yang menjadi legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

”Kalau partai, kan terus berbenah. Kami akan melakukan pemanggilan semuanya, meminta klarifikasi. Makanya, kami masuk pada tahap non-aktif dan berikutnya, kami meminta fasilitas juga tidak diberikan,” ungkapnya.

Saan juga menanggapi kritik terkait kader yang dianggap tidak kompeten sebagai wakil rakyat sehingga memicu adanya reaksi keras dari publik. Dengan pembenahan yang ada, lanjutnya, Nasdem berkomitmen untuk menghilangkan praktik politik transaksional di tubuh partai.

Di sisi lain, dia juga berharap pendidikan politik di masyarakat juga diperhatikan sehingga tidak memilih berdasarkan uang yang diberikan. Kesadaran ini, lanjutnya, akan membuat proses pemilihan umum menjadi lebih baik.

Nasdem berkomitmen untuk menghilangkan praktik politik transaksional di tubuh partai.

”Penting juga proses pendidikan politik di masyarakat selain para aktor. Pemilu yang bersih bukan hanya dari peserta parpol, tetapi juga masyarakatnya. Mencari pemimpin yang memang bukan lahir dari proses transaksional, proses vote buying,” lanjutnya.

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebut serangkaian unjuk rasa yang muncul belakangan ini memang mencerminkan adanya krisis representasi di parlemen. Fungsi perwakilan yang seharusnya dijalankan anggota DPR, lanjutnya, belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga publik memilih turun ke jalan.

”Ketika masyarakat merasa aspirasinya tidak tersalurkan secara efektif di DPR, maka jalanan kembali menjadi ruang artikulasi politik rakyat. Unjuk rasa ini bisa dibaca sebagai konsekuensi dari desain perekrutan partai dan sistem pemilu yang tidak memberi ruang cukup bagi lahirnya wakil rakyat yang berkualitas,” ungkapnya saat dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, Titi memandang partai perlu berbenah serius dalam sistem pemilu untuk memilih wakil rakyat. Perbaikan politik, lanjutnya, harus segera dilakukan agar berbagai reformasi yang dibutuhkan bisa direalisasikan.

”Pembenahan total sangat diperlukan khususnya dalam rangka menghilangkan oportunisme dan pragmatisme dalam proses pemilihan maupun pasca keterpilihan anggota legislatif. Anggota parlemen yang buruk adalah hasil dari sistem rekrutmen dan sistem pemilu problematik. Ini momentum untuk membenahi demokrasi internal partai dan juga penyelenggaraan pemilu,” tuturnya.