Untuk Koperasi Desa Merah Putih, Mengapa Pemerintah Impor Mobil India?

PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor kendaraan niaga atau mobil pikap asal India untuk sarana operasional Koperasi Desa Merah Putih. Padahal, industri mobil nasional bisa memasok kebutuhan tersebut. Ada apa?

Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India. Sebanyak 35.000 mobil pikap (4x4) dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Sisanya, 35.000 unit mobil pikap (4x4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd.

Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) berencana mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India.

Mobil dan truk tersebut akan digunakan sebagai bagian dari sarana operasional Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan 80.000 koperasi terbentuk selama masa kepemimpinannya.  

Tak kurang dari 13 organisasi negara dan seluruh pemerintah daerah serta fiskal dan likuiditas masif nilainya diakumulasi untuk merealisasikan megaproyek ini. Jika pembangunan koperasi sedikitnya dianggarkan Rp 3 miliar, total kebutuhan dana minimal mencapai Rp 240 triliun.

Agrinas sendiri adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertransformasi dari PT Yodya Karya (Persero). Agrinas bergerak di bidang pangan, konsultan rekayasa, dan konstruksi.

Merujuk video rekaman wawancara yang diunggah di akun resmi Agrinas di Instagram, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut bahwa anggaran pengadaan mobil pikap tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, ia berkomitmen membelanjakannya secara efisien.

”Belanja untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih kita lakukan efisiensi secara maksimal. Kalau kita gunakan e-katalog, kami sudah hitung, cost-nya Rp 121 triliun. Tapi dengan direct buying ke pabrik-pabrik langsung, kita bisa efisienkan Rp 43 triliun. Ini hanya utk sarana dan prasarana,” katanya.

Terkait pengadaan mobil pikap dengan sistem penggerak empat roda melalui impor dari India, Joao menyebut tiga alasan. Pertama, harga produk di pasar domestik sangat mahal.

Kedua, stok domestik terbatas karena kapasitas produksi mobil pikap dengan sistem penggerak empat roda dalam negeri hanya 70.000 unit. Ketiga, membeli di pasar domestik dengan kapasitas produksi dalam negeri yang terbatas bisa mengganggu distribusi produsen dalam negeri.

”Selain stok tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribusi yang lain. Jadi, dengan itu, kita ambil dari India. Ini jadi jalan tengah. Kita gunakan anggaran APBN secara bijak karena kita beli dengan harga hampir setengah lebih murah dari produk-produk di pasar Indonesia,” katanya.

Adapun soal spesifikasi, Joao menambahkan, kendaraan dengan sistem penggerak empat roda perlu karena medannya menantang. Ini berlaku di Jawa ataupun luar Jawa. ”Kenapa kita perlu 4x4, kita perlu gunakan untuk daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang. Di Jawa dan luar Jawa, kondisi lahannya sangat menantang,” katanya.

Pandangan berbeda disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Mengutip siaran pers Kementerian Perindustrian pada Kamis (19/2/2026), Agus menyatakan, penguatan produksi kendaraan pikap dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Pengadaan mobil pikap dengan sistem penggerak dua roda (4x2) sebanyak 70.000 unit akan memberikan dampak positif ekonomi (backward linkage) sekitar Rp 27 triliun di dalam negeri. Jika kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui produksi dalam negeri, nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia.

Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri

Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan ini misalnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah, industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, dan industri elektronik.

”Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus.

Menurut Agus, Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda. Tipe kendaraan ini biasanya digunakan untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Catatannya, biaya perawatan pikap dengan sistem penggerak empat roda lebih mahal, ketersediaan suku cadang  dan layanan purnajual terbatas, serta harga jual kembali rendah, dibandingkan kendaraan dengan sistem penggerak dua roda produksi dalam negeri.

Standar dan kualitas kendaraan pikap dengan sistem penggerak dua roda produksi dalam negeri, ia melanjutkan, sudah sangat kompetitif. Produk dalam negeri juga telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan operasional di berbagai wilayah Indonesia dengan kondisi medan beragam.

”Kendaraan niaga produksi dalam negeri juga telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan pelaku usaha karena performanya dinilai andal serta mampu melayani kebutuhan distribusi dan mobilitas barang,” katanya.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika, melalui siaran pers, Kamis (20/2/2026), menyatakan, perusahaan kendaraan bermotor di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan mobil pikap untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih. Hanya butuh waktu yang memadai agar industri nasional dapat memenuhi jumlah dan kriterianya.

Tak hanya perusahaan otomotif, produksi kendaraan pikap dalam negeri juga melibatkan Gabungan Industri Alat-alat Mobil & Motor (GIAMM). Jika ekosistem otomotif nasional bisa berpartisipasi dalam kebutuhan pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih, kapasitas produksi dalam negeri yang ada bisa optimal.

Partisipasi ini sekaligus menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja yang saat ini risikonya cukup tinggi. Ini terkait permintaan pasar dalam negeri yang turun dalam beberapa tahun terakhir.

Gaikindo saat ini memiliki 61 anggota perusahaan otomotif dengan total kapasitas produksi 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda empat ataupun lebih.

Gaikindo saat ini memiliki 61 anggota perusahaan otomotif dengan total kapasitas produksi 2,5 juta unit kendaraan bermotor roda empat ataupun lebih. Untuk kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, produksinya selama ini dilakukan oleh tujuh perusahaan anggota Gaikindo.

Perusahaan yang dimaksud meliputi PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), dan PT Astra Daihatsu Motor.

Secara keseluruhan, masih merujuk Gaikindo, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kapasitas produksi kendaraan pikap lebih dari 400.000 unit per tahun. Sampai saat ini, penggunaannya masih di bawah kapasitas optimalnya tersebut.

Kendaraan-kendaraan yang diproduksi tersebut umumnya adalah kendaraan dengan penggerak 4x2. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sudah cukup tinggi, yakni lebih dari 40 persen.

Kendaraan-kendaraan komersial dengan sistem penggerak dua roda produksi dalam negeri, Putu menambahkan, telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Ini antara lain berkat dukungan jaringan servis bengkel pelayanan purnajual yang tersebar luas. Gaikindo juga mampu memproduksi pikap sistem penggerak empat roda. Tinggal diberi waktu untuk persiapan produksinya saja.

Total pekerja di seluruh ekosistem industri otomotif nasional mencapai 1,5 juta orang. Selama beberapa tahun belakangan, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri sedang tertekan. Jumlahnya di bawah 1 juta unit dalam setahun. Ekspornya sudah mencapai lebih dari 518.000 unit ke 93 negara.