Otomotif Lesu, Data Pertumbuhan Ekonomi Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen pada triwulan II tahun 2025 dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan, terutama pada kinerja industri otomotif nasional. Realitas di lapangan masih menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi.

Ketidaksesuaian antara data makroekonomi dan performa sektor riil ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi indikator pertumbuhan serta ketepatan arah kebijakan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12 persen, naik dari 4,87 persen pada triwulan I-2025. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Pada sektor industri pengolahan, tercatat pertumbuhan sebesar 1,13 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2025 sebesar 0,93 persen maupun triwulan II-2024 sebesar 0,79 persen.

Harusnya, biasanya ada relasi (pertumbuhan ekonomi dengan kinerja industri otomotif). Cuma, saya juga agak bingung kalau yang kali ini, biasanya kalau pertumbuhan cukup tinggi ini, otomotif juga cukup baik.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, kinerja industri otomotif kurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Menurut Nangoi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi biasanya berkorelasi dengan peningkatan penjualan mobil. Namun, kali ini justru terlihat adanya ketidaksinkronan antara indikator makroekonomi dan konsumsi kendaraan bermotor.

”Harusnya memang ada relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja industri otomotif. Tapi, saya juga agak bingung, karena biasanya kalau pertumbuhan cukup tinggi, sektor otomotif juga ikut tumbuh baik,” ujar Nangoi saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

Menurut Nangoi, penjualan kendaraan bermotor di Indonesia pada 2025 mengalami stagnasi, bahkan sedikit melemah 5-6 persen. Melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut.

”Kalau kami pelajari, salah satu penyebabnya adalah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat masih tertahan, begitu pula minat atau keinginan untuk membeli kendaraan,” ucap Nangoi.

Selain itu, tingginya uang muka atau down payment (DP) yang diberlakukan oleh perusahaan pembiayaan turut menjadi faktor penghambat. Menurut Yohannes, sejumlah perusahaan pembiayaan terpaksa menaikkan besaran DP karena tingginya tingkat kredit macet.

Berdasarkan data Gaikindo, sepanjang tahun 2024, total penjualan kendaraan secara wholesales (dari produsen ke distributor) tercatat sebanyak 865.723 unit. Adapun pada periode Januari-Juni 2025, total penjualan wholesales mencapai 374.740 unit, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 410.020 unit.

Penjualan mobil secara retail sales (dari diler ke konsumen) juga mengalami penurunan. Pada semester I-2025, total penjualan mencapai 390.467 unit, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 tercatat 432.453 unit.

Secara bulanan, penjualan wholesales turun sebesar 4,7 persen. Pada Mei 2025, tercatat penjualan sebanyak 60.612 unit, sementara pada Juli turun menjadi 57.760 unit. Meski demikian, penjualan retail sales justru naik tipis sebesar 0,6 persen, dari 61.307 unit menjadi 61.647 unit.

Padahal, dari sisi penawaran, lanjut Nangoi, industri otomotif nasional dinilai sudah sangat kompetitif dalam hal teknologi, model, dan ragam pilihan. Dalam pameran GIIAS 2025, misalnya, banyak mobil baru diluncurkan—dari yang berukuran kecil hingga besar, dari yang mewah hingga yang terjangkau—semuanya tersedia.

Nangoi menegaskan kembali, beban pajak dinilai masih tinggi, khususnya untuk kendaraan bermotor berbahan bakar konvensional. Ditambah lagi, pemberlakuan opsen atau pungutan tambahan daerah dalam beberapa waktu terakhir ikut menambah beban bagi konsumen otomotif.

”Kami juga sedang membandingkan beban pajak otomotif di Indonesia dengan negara lain. Semuanya sudah kami komunikasikan dengan pemerintah,” ujarnya.

Gaikindo berharap pemerintah dapat memberikan insentif dan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada konsumen dan produsen, agar industri otomotif nasional bisa kembali tumbuh selaras dengan laju ekonomi.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, masukan dari pelaku industri, termasuk sektor otomotif, dinilai penting dalam membaca dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih menyeluruh.

Keraguan terhadap keselarasan antara angka pertumbuhan ekonomi nasional dan kondisi riil di lapangan perlu dipahami sebagai bagian dari refleksi kritis yang konstruktif dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen yang dirilis pemerintah memang mencerminkan kinerja makro yang solid. Namun, indikator sektoral seperti penjualan mobil yang stagnan menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menyentuh sektor konsumsi masyarakat, khususnya barang tahan lama yang menjadi cermin daya beli kelas menengah.

”Penjualan kendaraan bermotor bisa menjadi semacam ’termometer lapangan’ terhadap kondisi ekonomi yang tidak selalu tergambarkan dalam angka agregat,” ujar Syafruddin, melalui jawaban tertulisnya kepada Kompas.

Menurut dia, perbedaan antara data makroekonomi dan dinamika riil di sektor usaha bukan hal yang negatif. Sebaliknya, hal itu membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri untuk memperbaiki transparansi data, memperluas indikator pemantauan, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Syafruddin menegaskan bahwa umpan balik dari sektor riil, seperti asosiasi kendaraan bermotor, perlu dihargai sebagai bagian dari kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis BPS sebesar 5,12 persen di atas kertas tentu positif dan menggembirakan. Namun, pertumbuhan itu dinilai tidak mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat atau konsumen dan pelaku usaha.

”Angka ini agak ajaib sebab tidak mencerminkan fenomena di lapangan,” ujar Tulus, dihubungi secara terpisah.

Kita berharap data yang dirilis BPS bukan report yang sifatnya ABS, asal bapak senang.

Saat ini daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah, tengah mengalami penurunan. Angka 5,12 persen itu melampaui prediksi dan estimasi dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi yang sebelumnya berkisar di angka 4,5 persen.

”Para pelaku ekonomi atau pelaku usaha juga merasakan betul kelesuan ekonomi saat transaksi di pusat perbelanjaan turun signifikan. Penjualan kendaraan juga turun. Ini menandakan konsumen dari golongan kelas menengah pun daya belinya sedang drop. Padahal, kelas menengah itulah yang menjadi motor penggerak roda ekonomi,” tutur Tulus.

Data yang dirilis BPS tersebut, lanjut Tulus, seperti melegitimasi sebuah fenomena adanya ”kebohongan statistik”. ”Kita berharap data yang dirilis BPS bukan report yang sifatnya ABS, asal bapak senang,” katanya.