Upah Buruh Termurah di Indonesia Jadi Tantangan Gubernur Terpilih Jateng

Kemenangan pasangan calon gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam berbagai hitung cepat lembaga riset pada 27 November lalu membuat paslon ini kemungkinan besar memimpin Jawa Tengah pada periode 2024-2029. Di balik kemenangan besar ini, paslon Ahmad-Yasin telah ditunggu beragam persoalan untuk segera ditangani guna menyejahterakan segenap masyarakat Jawa Tengah. Upah murah menjadi salah satu isu krusial yang akan dihadapi pemimpin Jateng itu.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Pilkada Jateng, Rabu pekan lalu, menunjukkan bahwa paslon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, mengumpulkan suara 40,70 persen. Untuk paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, menggungguli paslon nomor urut 1 dengan dukungan suara sebanyak 59,30 persen. Keunggulan paslon nomor 2 itu juga terekam melalui beragam hitung cepat yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga riset. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, akan memegang tampuk kepemimpinan Jateng untuk periode mendatang.

Perbedaan perolehan suara yang terpaut jauh itu menunjukkan kuatnya dukungan konstituen di Jateng terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Berbagai macam latar belakang pemilih paslon nomor urut 1 terekam dari hasil exit poll pada saat hitung cepat di akhir November lalu. Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga beragam profesi tercatat memberikan dukungan suara yang kuat pada paslon itu.

Khusus latar belakang pekerjaan pemilih, ternyata sebagian besar profesi yang terekam dalam survei pascapilih itu mengarah pada paslon nomor urut 2. Mulai dari pensiunan, guru swasta atau negeri, pegawai yayasan, karyawan swasta, wiraswasta, hingga buruh mayoritas mengarahkan dukungannya kepada pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Hal ini berbeda jauh dengan latar belakang pemilih paslon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, yang cenderung didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) ataupun pegawai badan usaha milik negara (BUMN).

Beragamnya dukungan profesi bagi kandidat nomor urut 2 itu mengindikasikan ada harapan besar pada pasangan Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin untuk dapat membenahi beragam persoalan, terutama terkait sumber penghidupan dan penghasilan masyarakat. Dari hasil survei pascapilih, salah satu profesi yang memberikan dukungan terkuat bagi Ahmad Luthfi-Taj Yasin berasal dari kalangan buruh. Sekitar 19 persen responden pendukung paslon nomor urut 2 berasal dari kelompok pekerja ini. Angka dukungan ini merupakan yang terbesar di antara profesi lain pemilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Artinya, dukungan kaum buruh mendominasi bagi kemenangan paslon ini.

Oleh karena itu, dukungan besar kaum buruh itu harus menjadi perhatian khusus. Pasangan gubernur terpilih harus menindaklanjutinya dengan beragam solusi yang kini masih mengimpit kaum buruh di Jateng. Beragam persoalan, seperti upah murah dan juga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), masih membayangi usaha manufaktur di Jateng. Gubernur terpilih dituntut keberpihakannya guna menyejahterakan masyarakat Jateng secara luas dan merata.

Pada Jumat (29/11/2024), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tentang kenaikan upah minimum nasional pada tahun 2025 rata-rata meningkat 6,5 persen. Presiden menyatakan bahwa upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. ”Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” kata Presiden Prabowo.

Pengumuman tersebut direspons positif oleh sejumlah kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan menerima keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Menurut Iqbal, perwakilan pimpinan serikat buruh yang bertemu Prabowo kala itu, sepakat kenaikan upah minimum tahun 2025 rata-rata sebesar 6,5 persen. Kenaikan tersebut mendekati usulan buruh terhadap kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8-10 persen.

Meskipun demikian, belum semua serikat pekerja merasa puas dengan keputusan presiden tersebut. Salah satunya berasal dari Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jawa Tengah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat FSPIP Jateng Karmanto menyatakan bahwa kenaikan upah rata-rata sebesar 6,5 persen untuk buruh di Jateng itu dinilai belum menguntungkan.

”Kebijakan itu diterapkan pemerintah untuk seluruh Indonesia, padahal upah di Jateng itu merupakan yang termurah secara nasional. Upah di Jateng sangat timpang dibandingkan dengan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Bagi yang sudah memiliki upah di atas Rp 5 juta, kenaikan upah 6,5 persen itu lumayan, sedangkan bagaimana dengan kami yang di Jateng ini? Kami berharap kenaikan upah di tahun 2025 bisa mencapai 10 persen. Bahkan, jika perlu disamakan dengan kenaikan pajak 12 persen”, tutur Karmanto.

Penyataan Karmanto tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik terkait UMP tahun 2023-2024. Di mana, UMP Jateng merupakan yang terendah secara nasional. Pada tahun 2023, UMP Jateng sebesar Rp 1.958.170 atau terpaut hampir 1 juta rupiah dengan rata-rata UMP nasional yang mencapai Rp 2.923.309,40. Pun demikian dengan tahun 2024, UMP Jateng tercatat Rp 2.036.947 atau selisih lebih dari 1 juta rupiah dengan rata-rata UMP nasional yang sebesar Rp 3.113.359,85.

Dengan kisaran upah yang relatif masih rendah tersebut, para pengusaha di Jateng dinilai mampu mengakomodasi kenaikan upah rekomendasi pemerintah pusat itu. Karmanto meyakini bahwa kenaikan upah 6,5 persen dapat dipenuhi oleh para pengusaha. ”Apabila pengusaha menolak atau melakukan gugatan, kami akan melakukan perlawanan karena upah yang ditetapkan pemerintah itu, kan, standar minimum, bukan maksimum. Pemerintah juga harus menghitung apakah kenaikan ini hanya untuk perlindungan buruh yang di bawah satu tahun atau juga berlaku untuk yang di atas satu tahun. Hal ini sangat diperlukan untuk mencapai taraf kehidupan yang layak,” kata Karmanto.

Harapan besar para kaum pekerja tersebut memerlukan solusi yang bijak dari pemerintah mulai level pusat hingga daerah. Pasangan Gubernur Jateng terpilih, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, ditantang untuk menghadirkan solusi yang sama-sama menguntungkan, baik untuk kalangan pengusaha maupun kelompok pekerja atau buruh.

Keluhan investor tentang kelesuan dunia usaha pasti akan menjadi salah satu alasan untuk menegosiasikan kenaikan upah minimum hingga 6,5 persen pada tahun mendatang. Apalagi, kenyataannya sepanjang tahun 2024 sudah terjadi PHK secara nasional hingga lebih dari 60.000 orang. Khusus Jateng, mulai Januari-Oktober 2024, jumlah PHK yang terdata di Kementerian Tenaga Kerja mencapai 12.489 orang.

Kenyataan tersebut menjadi tantangan yang relatif berat bagi pemimpin daerah yang akan memimpin saat ini. Dengan adanya fenomena deindustrialisasi, tuntutan upah buruh yang kian tinggi guna mencapai tataran hidup layak, serta kondisi pasar yang semakin tergerus komoditas impor, membuat peranan pemerintah sangat vital untuk menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha.

Lantas bagaimanakah posisi Gubernur Jateng yang terpilih saat ini? Secara normatif peran pemerintah pasti akan sebagai penyeimbang dalam tripartit yang memutuskan nominal upah di tiap-tiap kabupaten/kota di Jateng. Namun, kaum buruh di Jateng berharap kenaikan upah di Jateng lebih dari keputusan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

”Keputusan dari pemerintah pusat 6,5 persen itu jika bisa ditambah lagi 3,5 persen sehingga menjadi 10 persen. Hal ini sesuai dengan tuntutan kami dari pada Oktober kemarin yang sudah di angka 10 persen. Tuntutan itu sudah kami sampaikan saat audiensi dengan PJ Gubernur Jateng, DPRD Provinsi Jateng, Wali Kota Semarang, dan DPRD Kota Semarang,” tutur Karmanto.

Tuntutan itu juga disampaikan, kata Karmanto, saat kampanye kandidat gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di markas perjuangan buruh Jateng bersama Partai Buruh dan partai-partai pendukung lainnya.

Oleh karena itu, dengan kemenangan paslon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, dalam Pilkada Jateng 2024 ini, tersirat harapan besar kaum buruh untuk dapat meningkat kesejahteraannya melalui persentase kenaikan upah seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Posisi gubernur Jateng sangat strategis untuk memutuskan kebijakan upah daerah tersebut. Tinggal bagaimana gubernur beserta jajarannya menciptakan formulasi yang menyejahterakan kaum buruh sekaligus juga mampu mendorong kemajuan usaha yang menguntungkan kelompok investor.

(Litbang Kompas)