Urgensi Perbaikan Kualitas Riset di Indonesia

Riset memiliki peranan penting bagi terciptanya beragam inovasi yang mendorong kemajuan dalam berbagai bidang. Dengan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian mutakhir di bidang ilmu pengetahuan, secara tidak langsung turut mendorong peningkatan daya saing suatu negara di tataran global.

Penelitian akan menghasilkan beragam temuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Bahkan, dengan riset-riset itu pun dapat diketahui beragam masalah yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian yang sifatnya akademis atau teknokratik sangat diperlukan sebagai landasan dalam perencanaan kebijakan pemerintah.

Melalui riset berbasis ilmu pengetahuan, pemangku kepentingan dapat memastikan pemahaman mendalam terhadap beragam isu. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukan mengandalkan intuisi maupun kepentingan personal.

Banyak negara maju di dunia telah menjadikan riset sebagai prioritas utama untuk mendukung kemajuan bangsanya. Bahkan, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan bersedia menggelontorkan anggaran riset per tahun 2-4 persen dari PDB nasionalnya. Misalnya, Amerika Serikat yang menggelontorkan dana sekitar 154 juta dollar AS untuk kepentingan riset.

Nominal riset yang dialokasikan Amerika Serikat tergolong sangat besar di dunia. Pasalnya, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) bersama Bank Dunia hanya menyarankan alokasi dana riset ideal suatu negara sekitar 1 persen dari PDB negara bersangkutan. Jadi, tidak heran apabila negara-negara maju memiliki tingkat literasi dan daya saing teknologi, serta inovasi yang sangat tinggi.

Sebaliknya, negara-negara yang tingkat ekonominya lebih rendah dari negara maju cenderung memiliki anggaran riset yang terbatas dan sangat minim, termasuk di antaranya adalah Indonesia.

Besaran anggaran riset Indonesia masih sangat rendah dan belum menyentuh standar minimal yang ditetapkan oleh UNESCO. Dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), anggaran riset pemerintah pada tahun 2019 hanya sebesar 0,25 persen dari PDB nasional. Bahkan, pada tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut menyayangkan semakin turunnya anggaran riset, yakni menjadi Rp 2,2 triliun atau setara dengan 0,01 persen PDB.

Rendahnya anggaran riset itu berimplikasi luas pada penurunan produktivitas dan kualitas riset nasional, termasuk yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya publikasi riset, terutama untuk riset berindeks kuartil 1 atau Q1 Scopus yang merupakan tingkat tertinggi dalam publikasi internasional.

Baru-baru ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamen Dikti Saintek) Stella Christie menyampaikan bahwa dari 22.000 jurnal ilmiah yang terdaftar di Indonesia, hanya 11 jurnal terindeks Q1 Scopus. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dari segi produktivitas dan kualitas riset ke depan.

Rendahnya produktivitas dan kualitas riset Indonesia terindikasi dari peringkat publikasi riset internasional yang masih rendah, bahkan kalah dari beberapa negara di kawasan Asia.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Scimago Journal dalam kurun 1996-2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-38 di dunia. Ada beberapa negara di Asia yang peringkatnya berada di atas Indonesia, seperti China yang berada diurutan ke-2 dunia, Jepang peringkat ke-5, India ke-6, Korea Selatan ranking 13, Taiwan posisi 21, Malaysia nomor 26, Hongkong urut 31, dan Singapura 35.

Pada tahun 2024, Stanford University bersama Elsevier dan SciTech Strategies kembali mengeluarkan daftar peneliti-peneliti dunia yang berpengaruh. Hal ini tertera dalam laporan, ”World’s Top 2% Scientist”. Identifikasi ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh dilihat dari beberapa kriteria atau indikator penilaian, yaitu jumlah kutipan, produktivitas dan dampak kutipan (h-index), kontribusi kolaboratif hasil penyesuaian (hm-index), dan indikator komposit (c-score).

Dari hasil penilaian tersebut, ada 150 peneliti Indonesia yang masuk dalam daftar World’s Top 2% Scientist yang berasal dari 61 institusi dan perguruan tinggi. Dari 61 institusi itu, ada 150 peneliti Indonesia yang diakui temuannya oleh dunia sehingga masuk dalam jajaran 2% teratas peneliti di seluruh dunia.

Para peneliti ”top 2%” Indonesia itu umumnya masih didominasi oleh institusi dan perguruan tinggi di Pulau Jawa. Di antaranya, ITB ada 14 peneliti, UI 13 peneliti, BRIN 9 peneliti, Undip 8 peneliti, Unpad 8 peneliti, Unair 7 peneliti, dan UGM 7 peneliti.

Perguruan tinggi yang menyumbangkan peneliti top dunia masih tersentralisasi pada kampus-kampus ”top 10” Indonesia berdasarkan pemeringkatan Webometrics, QS World University Rankings, dan berbagai lembaga penilai lainnya. Kampus-kampus di luar Pulau Jawa ataupun kampus di luar pemeringkatan ”Top 10” hanya menyumbang 1-2 peneliti saja.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tidak merata dan minimnya produktivitas serta kualitas riset di Indonesia. Pertama, beban berat administrasi dosen. Realitasnya, sampai hari ini, dosen-dosen di Indonesia masih disibukkan oleh sejumlah kewajiban administratif, seperti kurikulum, akreditasi, dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan waktu dosen untuk meneliti jadi berkurang. Implikasinya, keluaran atau output riset pun menjadi minim.

Kedua, kurangnya pendanaan dan insentif. Tingginya aktivitas riset di kampus-kampus ”Top 3” mungkin saja dikarenakan cukupnya anggaran riset untuk dosen maupun mahasiswa. Di satu sisi, perguruan tinggi ”Top 3” ini pun sering kali menjadi sasaran hibah-hibah penelitian dari lembaga eksternal, seperti dari pihak swasta.

Sebaliknya, beberapa kampus lainnya harus menelan pil pahit dengan anggaran riset yang sangat minim. Padahal, biaya pengumpulan data dan publikasi hasil riset tidaklah murah. Misalnya, untuk publikasi Q1 Scopus bisa dibutuhkan biaya sampai Rp 15 juta-Rp 75 juta.

Ketiga, fasilitas riset yang kurang memadai. Riset-riset pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM) memerlukan dukungan fasilitas laboratorium yang lengkap. Realitasnya, tidak semua perguruan tinggi memilikinya. Adapun jika harus menyewa, biaya yang dibutuhkan sangatlah mahal.

Keempat, adanya tekanan publikasi rutin. Di beberapa kampus, publikasi menjadi kewajiban bagi dosen, bahkan dijadikan sebagai tolok ukur kenaikan jabatan. Skema seperti ini sebenarnya memberikan efek positif pada kuantitas riset (publish or perish), tetapi berpotensi mengorbankan hasil atau kualitas riset. Bahkan, tekanan ini pun dapat menyebabkan beberapa dosen terkena masalah plagiarisme dan publikasi di jurnal-jurnal predator.

Oleh karena itu, perbaikan secara struktural dan fungsional diperlukan untuk mendorong produktivitas dan kualitas riset.

Sejatinya, perguruan tinggi merupakan motor penggerak dalam perbaikan riset nasional. Namun, pemerintah harus turut hadir sebagai fasilitator dalam menciptakan transformasi riset, terutama melalui fasilitasi anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada sejumlah catatan penting yang dapat menjadi pertimbangan perbaikan. Pertama, pentingnya peningkatan anggaran dan insentif riset. Hal ini diperlukan dalam mendukung keperluan pengumpulan data ataupun publikasi hasil penelitian. Di samping itu, pemerintah perlu memastikan pemerataan distribusi anggaran pada setiap institusi yang ada, khususnya perguruan tinggi.

Langkah itu diharapkan dapat memberikan efek berganda berupa pemerataan produktivitas dan kualitas riset yang menyebar, tidak hanya di Pulau Jawa. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau lembaga donor untuk menyediakan anggaran bagi kebutuhan riset tersebut.

Kedua, pentingnya peningkatan sarana-prasarana riset. Sudah saatnya, pemerintah melalui BRIN dapat menambah jumlah laboratorium untuk menunjang kebutuhan penelitian berbasis STEM. Penambahan sarana-prasarana ini diperlukan untuk menciptakan akses yang mudah bagi para peneliti dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ketiga, pentingnya kolaborasi riset mahasiswa, dosen, dan industri. Saat ini, pendanaan riset masih diprioritaskan untuk para peneliti senior. Jika terus demikian, hal itu dapat mengancam sense of research ke depan. Di samping itu, kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi pun harus terus didorong untuk memenuhi kebutuhan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi skema kolaborasi, seperti dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Terakhir, pentingnya kolaborasi dengan institusi atau perguruan tinggi internasional untuk menciptakan daya saing global. Kolaborasi multinasional ini diperlukan dalam rangka percepatan transfer pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi, pemerintah pun dapat menggandeng berbagai lembaga donor internasional untuk penguatan postur anggaran riset.

Beberapa catatan tersebut perlu menjadi bahan refleksi pemerintah untuk transformasi riset ke depan. Pemerintah perlu menjadikan riset sebagai fondasi kemajuan nasional. Selanjutnya, Indonesia perlu berefleksi pada negara-negara maju di dunia yang memiliki komitmen tinggi terhadap riset.

Harapannya, melalui riset yang berkualitas, tidak hanya dapat menciptakan inovasi, tetapi juga turut mampu mewujudkan sejumlah Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk mencapai pertahanan-keamanan nasional, penguatan SDM, daya saing, pembangunan berkelanjutan, sampai dengan mewujudkan target 8 persen pertumbuhan ekonomi nasional. (LITBANG KOMPAS)