Diperiksa Belasan Jam, Sekda Pekalongan, Kepala Dinas, hingga Camat Dibawa KPK

SEMARANG, KOMPAS — Belasan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, termasuk sekretaris daerah, sejumlah kepala dinas, dan camat, diangkut Komisi Pemberantasan Korupsi seusai diperiksa selama belasan jam. Selain membawa belasan pejabat, KPK juga disebut menyita sejumlah dokumen dan mobil dinas ataupun mobil pribadi sejumlah pejabat.

Seusai operasi tangkap tangan (OTT), KPK memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan. Pemeriksaan itu, antara lain, dilakukan di kantor Kepolisian Resor Pekalongan Kota.

Kepala Polres Pekalongan Kota Ajun Komisaris Besar Riki Yariandi mengatakan, pihaknya pertama kali dihubungi penyidik KPK pada Senin (2/3/2026) malam. Kala itu, penyidik KPK meminta izin meminjam aula untuk melakukan pemeriksaan.

Pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, penyidik KPK tiba di Polres Pekalongan Kota membawa sejumlah orang, yang sebagian merupakan pejabat di lingkungan pemkab. Di antara orang-orang yang dibawa dan diperiksa KPK, Riki menyebut ada Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar.

”Lebih kurang 11 orang, di antaranya Pak Sekda, beberapa kepala dinas, kepala bidang, satu camat, dan ajudan. Kemudian, ada juga dari pihak swasta, mungkin rekanan atau pihak yang dicurigai,” kata Riki saat dihubungi, Selasa malam.

Menurut Riki, orang-orang itu diperiksa oleh penyidik hingga Selasa sekitar pukul 14.00 WIB. Seusai pemeriksaan, hampir semua yang diperiksa penyidik langsung dibawa ke KPK di Jakarta menggunakan bus.

”Dari tim KPK sendiri yang menyewa busnya untuk memberangkatkan para saksi yang mungkin diduga ada kaitannya dengan kasus korupsi yang ditangani,” ucap Riki.

Selain membawa sejumlah orang, penyidik KPK juga disebut Riki menyita sejumlah dokumen. Beberapa unit mobil dinas ataupun mobil pribadi para pejabat, juga dikatakan Riki, dibawa oleh penyidik KPK.

Riki menyebut, pihaknya tak tahu kasus korupsi apa yang tengah didalami KPK di lingkungan Pemkab Pekalongan. Menurut dia, polisi hanya sebatas diminta menyediakan ruangan, tidak diberi tahu mengenai materi pemeriksaan.

Saat ditanya apakah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq juga sempat diperiksa di Polres Pekalongan Kota, Riki menyebut, pihaknya tidak melihat Fadia diperiksa di polres.

”Kalau Bupati, kami tidak melihat dan mereka (penyidik KPK) juga menjelaskan bahwa tidak ada atau belum memeriksa Bupati di tempat kami (polres). Kalau melihat pemberitaan di media, sepertinya Bu Fadia sudah di Jakarta,” ujarnya.

Selain di wilayah Kabupaten Pekalongan, Riki mendapatkan informasi bahwa KPK juga melakukan OTT di wilayah Kota Semarang terkait kasus korupsi di Pemkab Pekalongan. Kendati demikian, Riki tidak tahu informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang diperiksa KPK dalam kegiatan di Kota Semarang.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jateng ikut angkat bicara terkait kabar terjaringnya Fadia dalam OTT KPK. Peristiwa itu diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama bagi para kepala daerah di Jateng untuk selalu menjalankan pemerintahan yang bersih.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas OTT kepala daerah yang kembali terjadi di wilayahnya. Sebelumnya, pada Senin 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo.

Kemudian, pada Selasa (3/3/2026), KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan OTT terhadap Fadia. Luthfi berharap, peristiwa OTT terhadap Fadia itu menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah di wilayahnya.

”Jadi, secara tidak langsung (peristiwa ini menjadi) pembelajaran bagi kita semua sebagai pejabat publik harus (menerapkan) clear and good government. (Kepada) bupati, wali kota sudah saya sampaikan. Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” kata Luthfi, Selasa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin juga angkat bicara terkait OTT KPK terhadap Fadia. Yasin menyebut, dirinya mengetahui kabar OTT terhadap Fadia melalui pemberitaan media pada Selasa siang.

Hingga Selasa petang, Yasin mengaku belum tahu Fadia terjaring OTT untuk kasus korupsi apa. Ia mengaku masih menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK terkait proses hukum yang dilakukan terhadap Fadia.

”Ini kita tunggu saja hasilnya bagaimana, rilisnya dari KPK sendiri apa, kasus-kasusnya bagaimana. Nanti akan kita tindak lanjuti sebagai pemerintah provinsi ke kabupaten,” ucap Yasin.

Tak hanya Fadia, KPK juga dikabarkan turut menjaring pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam OTT tersebut. Sejumlah kepala dinas disebut masih menjalani pemeriksaan hingga Selasa petang.

Kegiatan KPK tersebut dinilai Yasin tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Pemprov Jateng, disebut Yasin, masih akan memantau perkembangan selanjutnya sembari memetakan langkah-langkah selanjutnya.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan OTT terhadap Fadia. Menurut dia, Fadia ditangkap bersama dengan sejumlah orang.

”Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

Budi belum memberikan jawaban terkait kasus dugaan korupsi apa yang melibatkan Fadia. Perkembangan terkait hasil pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT itu disebut akan segera diinformasikan oleh KPK.

Fadia yang terjaring dalam OTT itu sedang menjalani periode kedua kepemimpinannya di Kabupaten Pekalongan. Ia bersama wakilnya, Sukirman, dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada 2024 setelah memperoleh 306.443 suara. Perolehan suara pasangan nomor urut 1 itu mengalahkan perolehan suara lawannya, yakni pasangan Riswadi dan Mukhammad Amin, sebanyak 238.486 suara.

Pada periode pertama, yakni 2021-2025, politisi yang juga penyanyi dangdut itu menjabat sebagai bupati bersama wakilnya, Riswadi. Sebelumnya, Fadia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016, mendampingi bupati kala itu, Amat Antono.