Utang Pemerintah RI Membengkak, Ada Apa?

(1) Kenapa pemerintah menarik utang baru di kuartal awal tahun ini?

Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 250 triliun sejak Januari hingga akhir Maret 2025. Jumlah tersebut setara dengan 40,6 persen dari total target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan Rp 775,9 triliun.

Realisasi penarikan utang yang tinggi sejak awal tahun itu merupakan strategi frontloading (penarikan utang di awal) yang diambil pemerintah di tengah ekonomi global yang semakin tidak pasti. Terutama setelah Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi terhadap puluhan negara.

Secara rinci, sepanjang triwulan I-2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp 270,4 triliun atau 34,8 persen dari target. Namun, angka pembiayaan nonutang tercatat negatif sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan demikian, total penarikan utang bersih menjadi Rp 250 triliun.

Tingginya realisasi penarikan utang di tiga bulan pertama tahun ini salah satunya akan digunakan untuk menambal target defisit APBN pada 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau setara dengan 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

(2) Sejak kapan utang Pemerintah RI menggunung?

Beban utang pemerintah semakin mengkhawatirkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah menanggung utang jumbo di era kepemimpinan Joko Widodo dan berpotensi semakin ”disesaki” oleh utang di bawah rezim Prabowo Subianto. Beban utang yang semakin berat itu akan menggerus kualitas pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai akhir Juli 2024, total utang (outstanding) pemerintah telah mencapai Rp 8.502,69 triliun. Angka tersebut masih bisa bertambah. Sesuai target di APBN 2024, posisi utang pemerintah per akhir tahun ini diperkirakan Rp 8.700 triliun.

Beban utang negara itu berpotensi meningkat signifikan di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut rencana, anggaran dalam Dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN 2025 (RAPBN 2025), pemerintahan Prabowo akan menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun.

Jumlah penarikan utang baru itu meningkat 40 persen dari outlook pembiayaan utang pada APBN 2024 yang sebesar Rp 553,1 triliun. Sebanyak 82,8 persen dari utang baru itu akan berbentuk obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dan 17,1 persen dalam bentuk pinjaman (loan).

(3) Narik utang, apakah penerimaan negara seret?

Penerimaan negara per Februari 2025 turun cukup signifikan. Untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN sudah mengalami defisit sejak awal tahun. Pemerintah menilai kondisi itu disebabkan oleh koreksi harga komoditas dan sejumlah kebijakan baru, tetapi sama sekali tidak menyinggung faktor kendala sistem Coretax.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan negara per Februari 2025 adalah Rp 316,9 triliun atau terealisasi 10,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan negara turun 20,85 persen secara tahunan. Sebagai perbandingan, pada Februari 2024, pendapatan negara adalah Rp 400,4 triliun atau terealisasi 14,29 persen dari target APBN 2024.

Turunnya pendapatan negara awal tahun ini terutama disebabkan oleh penerimaan perpajakan yang lebih rendah, khususnya setoran pajak. Penerimaan pajak pada Februari 2025 ialah Rp 187,8 triliun atau terealisasi 8,6 persen dari target APBN 2025. Capaian itu anjlok 30,19 persen dibandingkan penerimaan pajak tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun atau 13,53 persen dari target APBN 2024.

(4) Bagaimana pemerintah mengelola utang?

Pemerintah akan menukar utang Surat Berharga Negara pembiayaan pandemi Covid-19 alias burden sharing Bank Indonesia yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 100 triliun. Hal ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengelola pembiayaan utang di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp 616,19 triliun, yang berasal dari bauran pembiayaan utang dan non-utang.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi tantangan ketidakpastian global yang masih besar. Oleh sebab itu, pembiayaan utang dilakukan dengan prudent, biaya dana yang dapat diterima, serta risiko yang terkelola dengan baik.

”Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) sudah bersepakat untuk melakukan penukaran utang (debt switching) atas SBN (Surat Berharga Negara) pembiayaan Covid-19 yang dibeli oleh BI, yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 100 triliun. Itu akan mengurangi issuance di primary market,” katanya dalam Konferensi Pers APBN 2024, di Jakarta, Senin (6/1/2024).