Vietnam-AS Sepakati Tarif, Indonesia Diharapkan Tidak Panik

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kesepakatan tarif antara Amerika Serikat dan Vietnam, Pemerintah Indonesia diharapkan tidak panik menghadapi tekanan pasar. Dengan tetap fokus terhadap skema penawaran kedua yang disiapkan sebagai ”senjata pamungkas”, Indonesia diyakini dapat menghindari beban tarif resiprokal sebesar 32 persen.

Dilansir dari AFP, Kamis (3/7/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan Vietnam setelah beberapa waktu melakukan negosiasi tarif. AS akhirnya mengenakan tarif 20 persen pada barang impor asal Vietnam, yang sebelumnya mengenakan tarif resiprokal 46 persen atas negara itu.

Sementara itu, tarif 40 persen akan dikenakan untuk barang yang dianggap sebagai hasil barang yang diangkut dari negara lain, terutama China, yang hanya dirakit secara minimal di Vietnam sebelum diekspor ke AS (transshipment). Sebagai bagian dari kesepakatan, Vietnam disebut setuju menghapus semua tarif untuk produk asal AS.

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, kesepakatan tarif yang terjalin antara Vietnam dan AS tidak terlepas dari tingginya ketergantungan ekonomi Vietnam terhadap pasar AS. Ekspor ke AS mewakili 33 persen produk domestik bruto (PDB) mereka, membuat Vietnam cenderung tunduk terhadap kebutuhan AS.

”Selain itu, 73 persen rakyat Vietnam memang mendukung pemerintah mereka lebih berafiliasi ke AS. Posisi politik ini agak berbeda dengan Indonesia,” ujarnya.

Dari segi skala, pasar AS hanya berkontribusi sekitar 17 persen dari total nilai perdagangan Indonesia. Sementara dalam porsinya terhadap perekonomian nasional, ekspor Indonesia ke AS hanya menyumbang sekitar 2,2 persen dari PDB Indonesia.

Situasi itu membuat pemerintah tidak perlu merasa takut tertinggal kesepakatan tarif yang sudah terjalin antara AS dan Vietnam. Pemerintah tinggal fokus pada langkah negosiasi yang sudah ditempuh, terutama strategi menawarkan ​​skema penawaran kedua ke AS.

Langkah itu diambil untuk menghindari beban tarif resiprokal sebesar 32 persen yang dikenakan AS terhadap produk asal Indonesia. ”Kita berharap hasilnya win-win bagi kedua belah pihak. Kita dukung dan percayakan kepada tim negosiasi kita bekerja,” ujar Wijayanto.

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia telah mengajukan proposal penawaran kedua yang saat ini ini sudah diterima perwakilan AS.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga menawarkan peluang investasi bersama di sektor mineral kritis. Detail proyek belum dapat dibuka ke publik karena terikat kesepakatan kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA) dengan pihak AS.

”Kita sudah banyak menawarkan penguatan kerja sama di bidang mineral kritis, energi, hingga agrikultur. Proyek spesifiknya nanti, karena ada NDA,” kata Airlangga.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam peringatan lima tahun Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu hasil akhir dari proses negosiasi dengan AS tersebut.

”Kami berharap (ada jawaban) secepatnya, tapi, kan, kita juga harus bareng-bareng. Kita juga nunggu dari AS. Tapi, mudah-mudahan, sih, cepet selesai,” ujarnya.

Adapun negosiasi tarif resiprokal mempunyai tenggat hingga 8 Juli 2025. Tenggat itu ditetapkan 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif terhadap lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia.

Dalam situasi ini, diam bukan netralitas, melainkan kerugian.

Di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan tarif resiprokal tertinggi keenam. Negara yang dikenakan tarif tertinggi adalah Kamboja, yakni sebesar 49 persen, disusul Vietnam dengan tarif 46 persen.

Sementara itu, pengajar Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, strategi yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi kondisi saat ini ialah strategi konsesi selektif. Artinya, Indonesia dapat membuka ruang negosiasi untuk memberikan akses pada sektor-sektor yang tidak tergolong sensitif.

Ia menambahkan, sektor-sektor itu antara lain sektor logistik, jasa digital, atau produk keuangan, sambil tetap mempertahankan perlindungan pada sektor strategis seperti pangan, pertanian, dan industri kecil-menengah. Langkah ini akan menunjukkan bahwa Indonesia bersedia menjadi mitra dagang yang terbuka dan konstruktif tanpa mengorbankan fondasi ketahanan ekonominya.

”Langkah taktis ini memerlukan tim negosiator profesional lintas kementerian yang memahami bukan hanya detail teknis perdagangan, melainkan juga lanskap politik global,” ujarnya.

Syafruddin mengingatkan, pemerintah harus berani menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap berdialog secara sejajar, bukan menunggu tekanan, dan bukan pula berlindung di balik status negara berkembang tanpa kesiapan reformasi.

”Dunia perdagangan internasional telah bergeser dari multilateralisme berbasis norma menuju realitas bilateral berbasis daya tawar. Dalam situasi ini, diam bukan netralitas, melainkan kerugian,” ujarnya.