Wakili Presiden Prabowo, Wapres Gibran Bertolak ke Johannesburg Hadiri KTT G20

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjalankan lawatan kenegaraan ke Johannesburg, Afrika Selatan. Lawatan ini untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20. Sejumlah pertemuan bilateral juga akan digelar.

Wapres Gibran berangkat bersama rombongan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/11/2025). Pesawat yang digunakannya lepas landas pada pukul 09.30 WIB. Menurut rencana, ia akan menempuh penerbangan selama 10 jam 50 menit sebelum mendarat di Bandara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan.

”Kehadiran Wapres dalam forum ini menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi global serta penguatan kerja sama internasional,” demikian keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres). 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan akan dihelat selama dua hari pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre. Forum itu beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, termasuk Uni Eropa. Sebagian negara menghadirkan para pemimpinnya, sedangkan sebagian lainnya mengirimkan delegasi. 

Dalam forum itu, Wapres diagendakan bakal menyampaikan pidatonya mewakili Presiden Prabowo. Ini akan menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas.

”Selain itu, selama rangkaian KTT G20, Wapres juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo, khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama antarnegara,” demikian keterangan tersebut. 

Jelang penyelenggaraannya, KTT G20 diwarnai memanasnya hubungan antara negara tuan rumah, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, sebagai sesama anggota forum itu. Tahun ini, ajang itu menetapkan slogan ”Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan”. Kalimat itu mengajak negara-negara maju untuk bersama-sama bekerja mengelola utang global. 

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pun berkomentar bahwa slogan itu sangat anti-AS. Di AS, pemerintahan yang dipimpin Presiden Donald Trump menghapus semua kebijakan terkait kesetaraan jender dan pelarangan diskriminasi berbasis suku bangsa, ras, agama, hingga sosial. 

Nilai-nilai kesetaraan itu dipandang AS sebagai pemikiran ekstrem kiri yang bertentangan dengan nilai-nilai konservatif serta kapitalisme. Trump pun tak memercayai terjadinya krisis dunia akibat perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.

Renggangnya relasi antara Afrika Selatan dan AS juga terlihat dari pengenaan tarif impor balasan setinggi 30 persen terhadap Afrika Selatan. Tak hanya itu, Trump juga marah dengan Afrika Selatan yang ikut menggugat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Seiring tensi itu, pada awal November, Trump mengumumkan bahwa AS tidak akan mengirim delegasi ke Johannesburg untuk gelaran G20. Alasan Trump adalah tindakan rasialis yang dilakukan Afrika Selatan berupa persekusi terhadap warga minoritas kulit putih. Pemikiran itu tidak jelas dari mana datangnya dan tak pernah terbukti. 

Trump pun tetap bergeming dan enggan datang. Pemimpin negara lain yang juga sekutu dan pengagum Trump, yakni Presiden Argentina Javier Milei, pun mengumumkan tidak akan datang ke Johannesburg. Lain halnya dengan AS, Milei tengah menghadapi tekanan tersendiri, seperti krisis ekonomi berkepanjangan. Oleh karena itu, ia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Argentina Pablo Quirno dan Sherpa G20 Federick Pineda.

Ihwal ketidakhadiran Trump, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa percaya diri menanggapinya. ”Terserah. Mereka sendiri, kok, yang rugi,” ujarnya.

Walaupun begitu, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola, sebagaimana dikutip dari Independent Online, mengatakan pentingnya kehadiran delegasi AS meskipun tidak dipimpin pejabat tinggi. ”Bagaimanapun, AS akan menjadi ketua G20 untuk 2026. Kita harus melakukan serah terima secara resmi,” katanya.