Berunding dengan Iran, Wapres JD Vance Pimpin Delegasi AS

ISLAMABAD, JUMAT — Aparat Pakistan melarang hampir semua warga Islamabad berakvitas di luar rumah. Larangan itu bagian dari persiapan Islamabad jadi tuan rumah perundingan Amerika Serikat-Iran. Dari Amerika Serikat, delegasi perunding akan dipimpin Wakil Presiden JD Vance.

Perundingan dijadwalkan pada Jumat (10/4/2026) malam waktu Islamabad. Dilaporkan media Pakistan, Dawn, Pakistan mengerahkan setidaknya 10.000 polisi dan tentara untuk menjaga berbagai penjuru ibu kota negara itu.

Hampir semua jalan masuk dan keluar Islamabad ditutup atau hanya bisa dilewati dengan izin ketat. Di beberapa lokasi, segala jenis gawai elektronika dilarang. Hal itu untuk mencegah gawai dijadikan pemicu atau pengendali bom.

Pakistan tak mau berkompromi dengan keamanan acara tingkat tinggi. Dari AS, delegasi perunding akan dipimpin Wakil Presiden JD Vance. Sejak awal pekan ini, Vance menjadi pemain kunci dalam peredaan ketegangan dan serangan AS ke Iran.

Vance telah beberapa waktu berkomunikasi dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Besar Asim Munir. Vance termasuk yang mendorong agar AS menyepakati gencatan senjata dengan Iran.

Sebaliknya, Utusan Khusus AS untuk Perdamaian Steve Witkoff dilaporkan tak setuju dengan permintaan Iran untuk penghentian perang. Ia menyebut permintaan itu sebagai bencana.

Bersama menantu Presiden AS Donald Trump, yakni Jared Kushner, mewakili AS dalam perudingan dengan Iran pada Februari 2026. Belakangan, terungkap Witkoff dan Kushner tak paham materi perundingan.

Meski demikian, Witkoff dan Kushner tetap dilibatkan dalam perundingan di Islamabad. Vance akan menjadi pejabat tertinggi pertama AS dalam 13 tahun terakhir yang berkomunikasi dengan pejabat Iran.

Pada 2013, Presiden Barack Obama berkomunikasi dengan Presiden Hassan Rouhani. Hasilnya adalah Kesepakatan Nuklir Iran atau JCPOA pada 2015. Pada Mei 2018, Trump secara sepihak membawa AS keluar dari JCPOA.

Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan, Trump optimistis, kesepakatan yang langgeng dengan Iran dapat dicapai selama gencatan senjata. ”Presiden Trump memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mencapai kesepakatan yang baik atas nama AS dan rakyat AS. Dia hanya akan menerima kesepakatan yang mengutamakan Amerika,” ujarnya.

Keterlibatan langsung Vance dalam negosiasi dengan Iran menimbulkan pertanyaan. Pengalaman militer dan diplomasi Vance sama minimnya.

Ia pernah jadi marinir AS dan bertugas di Irak. Ia juga jadi senator AS dua tahun sebelum akhirnya jadi wapres.

Vance menepis kabar Iran menginginkan dia jadi perunding AS. ”Saya tidak tahu itu. Saya akan terkejut jika itu benar. Namun, Anda tahu, saya ingin terlibat karena saya pikir saya dapat membuat perbedaan,” katanya.

Jonathan Schanzer, Direktur Eksekutif Foundation for Defense of Democracies di Washington DC, mengatakan, keterlibatan Vance menjadi pilihan. Vance dikenal dengan pandangannya yang skeptis terhadap keterlibatan militer asing dalam perang di Timur Tengah.

”Saya pikir mereka mungkin lebih menyukainya karena mengetahui bahwa perspektif skeptisnya tentang intervensi asing. Saya rasa dia akan membutuhkan bantuan. Dia belum pernah terlibat dalam negosiasi dengan bobot dan keseriusan seperti ini. Ini adalah situasi yang paling serius,” ujar Schanzer.

Profesor hukum di Universitas Saint Louis, AS, Joel Goldstein, mengatakan, bukan hal aneh bagi wakil presiden AS untuk turun langsung bernegosiasi. Hal itu menunjukkan skala pembicaraan yang penting dalam diplomasi.

”Namun, saya tidak ingat situasi di mana seorang wakil presiden dikirim untuk menegosiasikan gencatan senjata atau perdamaian terkait dengan perang yang melibatkan AS,” ucapnya.

Menurut Goldstein, keterlibatan Vance dalam negosiasi dengan Iran akan turut memengaruhi langkah politiknya. Bersama Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, ia digadang-gadang sebagai calon presiden AS dari Partai Republik dalam pemilihan presiden AS pada 2028.

”Ia terlibat dalam negosiasi dengan cara yang sangat terlihat. Itu berarti, jika keadaan memburuk, orang-orang akan menunjuk jari kepadanya. Namun, jika keadaan berjalan baik, itu akan menjadi sesuatu yang dapat ia jadikan modal politik,” jelasnya.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan memimpin delegasi Iran. Namun, belum diketahui apakah ada perwakilan Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam negosiasi tersebut.

Namun, Pemerintah Pakistan menyebutkan, belum ada kepastian hingga perwakilan kedua negara tiba di Islamabad. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, menulis di media sosial X, delegasi Iran akan hadir di Pakistan untuk bernegosiasi dengan AS. Belakangan, ia menghapus unggahan tersebut.

Iran memberikan sinyal keterlibatan delegasinya dalam negosiasi dengan AS bergantung pada penghentian serangan Israel ke Lebanon. Lebanon terseret perang AS-Israel terhadap Iran setelah kelompok Hizbullah di negara itu menyerang wilayah Israel sebagai bentuk dukungan bagi Iran.

Israel kemudian membalasnya dengan menyerang sejumlah lokasi yang dianggap sebagai basis Hizbullah. Kemarin, serangan Israel menewaskan lebih dari 250 orang di Lebanon. Bahkan, PM Israel Benjamin Netanyahu memastikan serangan ke Lebanon akan berlanjut.

”Penyelenggaraan pembicaraan untuk mengakhiri perang bergantung pada kepatuhan AS terhadap komitmen gencatan senjata di semua lini, terutama di Lebanon,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei.

Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan pembicaraan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pezeshkian mengatakan, amat penting bagi komunitas internasional agar AS dan Israel menghentikan agresinya, termasuk di Lebanon.

Ia menegaskan, sikap Iran menerima gencatan senjata bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan mencegah meningkatnya eskalasi konflik. ”Kelanjutan gencatan senjata bergantung pada komitmen nyata pihak lawan (AS dan Israel) terhadap kewajibannya,” ujarnya.

PM Sharif disebut akan mengadakan pertemuan pendahuluan secara terpisah dengan delegasi AS dan Iran, Jumat. Sementara Menlu Pakistan Ishaq Dar diperkirakan memfasilitasi negosiasi kedua belah pihak, Sabtu.

AS datang ke Pakistan membawa proposal berisi 15 poin untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Beberapa poin tersebut meminta Iran untuk tidak mengejar pembuatan senjata nuklir, mengakhiri semua pengayaan uranium, meninggalkan proksi di Timur Tengah, dan membuka blokade Selat Hormuz.

Adapun Iran menawarkan 10 poin yang meminta AS menjamin komitmen non-agresi, hak pengayaan uranium Iran harus diterima, dan kendali Iran yang berkelanjutan di Selat Hormuz. Iran juga meminta AS menarik pasukannya dari sekitar Iran, kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan selama perang, serta menghentikan perang di semua front, termasuk di Lebanon.

Serangan Israel ke Lebanon sebelum negosiasi AS-Iran dapat mengacaukan gencatan senjata. Mantan Duta Besar Pakistan untuk China, Masood Khalid, mengatakan, Israel berperan sebagai perusak untuk melemahkan proses negosiasi.

”Pengeboman tanpa henti yang dilakukan Israel terhadap Lebanon dimaksudkan untuk memicu skenario di mana pihak-pihak semakin memperkeras posisi mereka dan prosesnya digagalkan. Pada tahap ini, kita hanya bisa optimistis dengan hati-hati karena pembicaraan pasti akan rumit dan berbelit-belit, dan mungkin perlu diperpanjang,” ujarnya. (AP/AFP/REUTERS)