Wapres Gibran Soroti Konektivitas Wilayah Kepulauan di Maluku Utara

JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyoroti persoalan konektivitas wilayah kepulauan, di Maluku Utara. Kehadiran pelabuhan baru dinilai mampu mengatasi masalah itu sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi maritim dari wilayah itu. Aspek mitigasi bencana wilayah pesisir turut disiapkan demi menjaga ketahanan warga.

Masalah itu mengemuka sewaktu Wakil Presiden (Wapres) Gibran meninjau pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Daruba Baru, di Morotai, Maluku Utara, Rabu (15/10/2025). Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara memiliki lebih dari 1.400 pulau. Di antara ribuan pulau itu, tercatat hanya sebanyak 89 pulau yang berpenghuni. Sayangnya, belum semua pulau saling terkoneksi.

Kedatangan Wapres Gibran meninjau pelabuhan itu merupakan upaya pemerintah mewujudkan visinya untuk memperkuat konektivitas di wilayah timur Indonesia. Menurut rencana, kelak pelabuhan itu akan menjadi simpul konektivitas yang menghubungkan Morotai dengan sejumlah pulau lain, yakni Halmahera Utara, Ternate, dan wilayah sekitarnya.

Menurut Wapres Gibran, pelabuhan sebenarnya bukan sekadar infrastruktur transportasi. Seiring kehadiran pelabuhan yang menyambungkan banyak wilayah, semestinya infrastruktur itu turut menjembatani masyarakat menuju kesejahteraan. Sebab, peluang-peluang ekonomi turut bermunculan.

“Keberadaan pelabuhan akan memberikan manfaat nyata bagi nelayan, petani, pedagang, dan pelaku UMKM di Morotai yang kini dapat lebih mudah memasarkan hasil produksi mereka ke daerah lain,” sebut Wapres Gibran, berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden, yang diterima, Rabu petang. 

Tak hanya itu, jelas Wapres Gibran, pengembangan pelabuhan hendaknya juga mendorong tumbuhnya sektor pariwisata sejalan dengan kian mudahnya aksesibilitas wilayah. Adanya sektor tambahan semacam itu berpeluang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Morotai Ahadad Hi Hasan menjelaskan, Pelabuhan Daruba Baru dibangun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. NAntinya pelabuhan itu akan menjadi basis operasional bus air di wilayah Morotai. Terdapat tiga unit kapal yang disiapkan untuk melayani rute antarpulau. 

Lebih lanjut, jelas Ahadad, proses pembangunannya berlangsung tiga tahap. Tahap pertama sudah dilaksanakan pada tahun 2024, yakni pengadaan dan pemancangan. Tahap kedua pembangunan dikerjakan tahun ini. Adapun pengerjaannya berupa penyelidikan sisi laut. 

“Direncanakan, tahun depan, tahun 2026 itu sisi darat. Dan, itu kemarin sudah dibahas juga antara balai dengan direktorat teknis di Jakarta,” sebut Ahadad.

Setelah rampung meninjau Pelabuhan Daruba Baru, Wapres Gibran melanjutkan agenda kunjungan kerjanya ke proyek rehabilitasi talud penahan ombak, di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Morotai. Bukan sekadar penunjang ekonomi, ia meminta agar infrastruktur yang berfungsi menjalankan mitigasi juga dibangun. Lebih-lebih kawasan pesisir semacam itu tergolong rentan ancaman bencana seperti abrasi dan gelombang pasang.

Di Desa Joubela, proyek rehabilitasi talud yang dikerjakan itu panjangnya mencapai 150 meter. Infrastruktur itu dibangun untuk menggantikan struktur lama yang rusak akibat abrasi dan gelombang pasang. Ditargetkan, pengerjaannya selesai pada Desember 2025. Adapun sumber dana pengerjaan infrastruktur itu berasal dari program Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BNPB Tahun Anggaran 2024. 

Menurut Wapres Gibran, ketahanan wilayah hanya dapat terwujud apabila aspek mitigasi risiko bencana sudah terbangun. Lantas, aspek itu mesti ditekankan sejak pembangunan itu masih direncanakan. Keberadaan infrastruktur tahan bencana merupakan bagian penting dari strategi nasional guna memperkuat ketahanan wilayah pesisir. 

“Pemerintah berkomitmen memastikan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia tetap aman, produktif, dan berdaya terhadap ancaman bencana, demi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Wapres Gibran. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan, pembangunan talud di kawasan Joubela harus sesuai karakteristik geografisnya. Itu dikarenakan keberadaan Samudra Pasifik yang memiliki karakteristik gelombang tinggi dan arus kuat. Dengan begitu, infrastruktur yang dibangun juga mesti dijamin kokoh.

“Untuk pasang batu, kami di sini tidak cocok, Pak. Sudah kami coba itu, patah karena berhadapan dengan Pasifik. Nah, untuk itu, kami sudah uji coba juga ini di beberapa titik, yang dibantu teman-teman BWS (Balai Wilayah Sungai),” jelas Umar.

Keberadaan proyek rehabilitasi itu, lanjut Umar, diharapkan dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat setempat. Sebagai pemereintah daerah, pihaknya berkomitmen mendukung segala langkah pemerintah pusat guna memperkuat ketahanan wilayah pesisir. 

“Ini mudah-mudahan ditindak lanjut terus, di-full up terus oleh pemerintah pusat. Dan kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai banyak-banyak mengucapkan terima kasih,” kata Umar.

Rehabilitasi talud penahan ombak tidak hanya dilakukan di Desa Joubela. Pembangunan infrastruktur serupa juga dilakukan di Desa Cio Gerong, Cio Maloleo, Sangowo, dan Mandiri. Total pekerjaan infrastruktur itu mencapai lebih dari 1.200 meter.