Wisman Batalkan Kunjungan, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Keamanan

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 60 persen wisatawan mancanegara membatalkan rencana kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di daerah lain, seperti Bali, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Pemerintah diharapkan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan jaminan keamanan agar wisman tidak lari dari Indonesia.

”Saya tadi cek, di Bali juga terjadi pembatalan. Kalau di Yogya, kita lihat dulu, ya. Memang Yogya mungkin lebih perspektifnya wisatawan karena di wilayah yang populasinya cukup tinggi di sana. (Di) Yogya mungkin ada kekhawatiran apa, saya enggak tahu persis, tapi indikasi 60 persen itu kita mesti cermati lagi,” ujar Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani, Senin (1/9/2025).

Hariyadi menegaskan bahwa wisatawan mancanegara (wisman) selalu takut jika terjadi kerusuhan/terorisme atau wabah penyakit. Pelaku industri pariwisata bertekad akan terus mencermati adanya pembatalan kunjungan wisman ini.

”Di Bali memang ada cancellation, tapi masih relatif sedikit. Per hari ini memang ada, tapi relatif masih sedikit. Kami masih lihat hari-hari ke depan ini. Pembatalan terjadi karena orang khawatir dengan yang namanya kerusuhan,” tambahnya.

Pelaku industri pariwisata berharap pemerintah segera bisa mengendalikan situasi dan menghadirkan ketertiban di masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat sehingga akar masalahnya bisa terselesaikan.

”Tak hanya supaya kondusif secara keamanannya, tapi juga akar masalahnya mesti diberesin. Kalau akar masalahnya tidak diberesin, hari ini mungkin masyarakat bisa tenang, besok bergejolak lagi, itu kan susah. Kalau sudah begini, memang kita deg-degan juga,” ucap Hariyadi.

Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menambahkan, dampak unjuk rasa sangat dirasakan oleh pelaku industri pariwisata. Ketika gelombang unjuk rasa mulai terjadi, Astindo sedang menggelar pameran Astindo Travel Fair pada 28-31 Agustus 2025 di mal Pantai Indah Kapuk Avenue.

Tren penjualan menunjukkan kenaikan pada 28-29 Agustus. Namun, angka tersebut segera turun pada 30-31 Agustus karena pengunjung mal berkurang akibat terdampak demonstrasi.

Menurut Pauline, demonstrasi yang dilanjutkan dengan tindakan anarkistis tentu akan membuat wisman ragu untuk datang dan memperpanjang kegiatan mereka di Indonesia. ”Malaysia, misalnya, sedang long weekend karena libur kemerdekaan sampai tanggal 1 September. Akibat demonstrasi, mereka yang sudah di sini berebut kembali ke Malaysia dari mulai Sabtu hingga tadi pagi,” ujarnya.

Pauline mencatat sebagian wisatawan mancanegara yang sudah berada di Indonesia juga mempercepat kepulangan ke negaranya. ”Tamu saya juga dari Malaysia harusnya pulang dari Jakarta malam ini. Tapi, dari kemarin pagi beliau sudah standby di bandara untuk go show (langsung membeli tiket di bandara). Enggak dapat kemarin seharian penuh, baru bisa pulang tadi pagi,” katanya.

Kondisi pariwisata di Indonesia diyakini masih mungkin untuk segera pulih apabila pemerintah bisa membangun kepercayaan dari wisatawan. Astindo berharap situasi di Indonesia bisa segera kondusif.

”Berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan swasta karena selain urusan demonstrasi, juga masih banyak regulasi yang tidak berpihak ke industri pariwisata,” tambahnya.

Menanggapi kebijakan beberapa negara sahabat yang memberlakukan travel warning atau peringatan perjalanan ke Indonesia, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azhari menegaskan bahwa kejadian ini sebenarnya bisa dicegah.

Pencegahan pembatalan kunjungan wisatawan ini terutama apabila pemerintah sejak dini bisa segera memberikan jaminan keamanan terutama bagi wisatawan mancanegara ketika unjuk rasa mulai terjadi di Indonesia.

”Industri pariwisata tidak bisa berjalan sendirian, kecuali ada kebijakan dari pemerintah. Industri itu, kan, tinggal melaksanakan kebijakan, tidak bisa dia membuat kebijakan sendiri. Jadi, harusnya pemerintah memberikan sosialisasi keamanan di Indonesia agar wisatawan yakin. Jadi, travel warning-nya tidak akan sempat diluncurkan,” tutur Azril.

Kementerian Pariwisata pun terus didorong untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi wisatawan. Kementerian juga diminta melakukan penghitungan pengaruh langsung atau efek dari memanasnya situasi di sejumlah kota di Indonesia.

”Kita harus mencoba agar wisatawan mau menunggu dulu, wait and see. Jangan sampai memutuskan membatalkan kunjungan dan memindahkan pariwisatanya ke tempat lain,” ucapnya.

Pemerintah juga perlu melakukan komunikasi persuasif sebagai bagian dari upaya preventif agar dampak langsung unjuk rasa dan kekacauan pada sektor pariwisata tidak semakin memburuk. Apalagi, kondisi pariwisata di Indonesia sudah mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi Covid-19.

”Preventif persuasif itu jauh lebih bagus daripada nanti kuratif mengobati image yang telanjur jadi jelek. Kalau bisa jangan sampai turis membatalkan, tapi wait and see dulu,” kata Azril.

Pada Kamis (28/8/2025) sebelum demonstrasi memanas, wisatawan asing masih terlihat memadati destinasi wisata dunia, seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang merupakan ikon budaya dan wisata Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Kala itu, Direktur Komersial InJourney Destination Management Hetty Herawati menyebut bahwa jumlah wisatawan masih belum menyamai masa sebelum pandemi Covid-19.

Tahun ini, jumlah pengunjung di Candi Borobudur telah mencapai 1,5 juta orang. Sebanyak 10-20 persen di antaranya adalah wisatawan mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan ini sudah naik meskipun belum bisa menyamai jumlah wisatawan sebelum pandemi yang bisa mencapai 3 juta wisatawan.

”(Kami) Lebih fokus pada bagaimana (menjamin) kualitas dari experience wisatawan. Kami fokusnya adalah bagaimana bisa menghadirkan experience yang meaningful dan memorable, bukan bagaimana sebanyak-banyaknya (jumlah) wisatawan,” ucap Hetty.