Amnesti bagi Hasto, PDI-P Tepis Ada Politik Transaksional

NUSA DUA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri menghargai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Pemberian amnesti ini dilihat sebagai sinyal politik untuk mengajak bersama-sama membangun bangsa.

Hal itu disampaikan politikus PDI-P, Yasonna Laoly, di sela-sela Kongres Ke-VI PDI-P yang digelar tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (1/8/2025). Yasonna menyatakan hal itu saat ditanya mengenai apakah Megawati menyinggung soal amnesti kepada Hasto.

”Secara selentingan, tentunya kami menghargai keputusan Presiden, dan Mas Dasco kemarin ke sini. Dan ini sinyal-sinyal politik dari Presiden, mari bersama-sama kita membangun bangsa ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 25 Juli lalu. Ia terbukti terlibat dalam perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku.

Namun, pada Kamis (31/7/2025) malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR menyetujui permintaan pertimbangan Presiden Prabowo terkait pemberian amnesti kepada Hasto bersama 1.116 warga lainnya. Pernyataan ini disampaikan Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, bersama pimpinan Komisi III DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Tak lama seusai konferensi pers tersebut, Dasco mengunggah foto pertemuannya dengan Megawati, Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di akun Instagram miliknya. Di foto pertama tampak Dasco didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi. ”Merajut tali kebangsaan dan persaudaraan,” demikian keterangan foto yang diunggah Dasco tersebut.

Yasonna membantah adanya politik transaksional terkait pemberian amnesti tersebut ataupun pertemuan Dasco dengan Megawati. Ia mengaku justru terkejut dengan keputusan Presiden Prabowo.

”Kami juga kaget ini. Enggak pernah dipikirkan itu, betul-betul inisiatif presiden tentu bersama tim hukumnya. Kaget itu. Dan apa ya, di luar perhitungan politik kita,” ucapnya.

Meski demikian, Yasonna menilai amnesti itu sebagai terobosan politik yang baik. ”Kami berharap ke depan pemerintah ini terus berjalan dengan baik, dapat dukungan politik dari partai-partai dan tentunya masyarakat,” tuturnya.

Mengenai sikap PDI-P, Yasonna mengungkapkan arahan Megawati yang disampaikan saat bimbingan teknis (bimtek) Fraksi PDI-P pada 30 Juli 2025. PDI-P, katanya, akan mendukung pemerintahan Prabowo meski berada di luar kabinet.

”Kan kalau PDI-P kemarin di bimtek, Ibu sudah mengatakan, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo walaupun kita berada di luar kabinet, kita tetap mendukung sebagai penyeimbang,” tegasnya.

Senada dengan Yasonna, politisi PDI-P Said Abdullah juga membantah adanya politik transaksional dalam pemberian amnesti kepada Hasto. ”Enggak, enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin, itu kan prosesnya tidak sat-set, sat-set Pak Dasco datang,” ujarnya.

Ia menegaskan, politik transaksional tidak sesuai dengan karakter PDI-P. ”Marilah jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter di PDI-P, bukan karakter Ibu Megawati,” katanya.

Said juga enggan berspekulasi mengenai siapa yang menginisiasi pertemuan Dasco dengan Megawati. Ia menyatakan tidak menerima langsung kunjungan tersebut.

Kan kalau PDI-P kemarin di bimtek, Ibu sudah mengatakan, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo walaupun kita berada di luar kabinet, kita tetap mendukung sebagai penyeimbang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, pertemuan Dasco, Mensesneg Prasetyo Hadi, Megawati, Prananda, dan Puan berlangsung di kawasan Sanur, Bali, pada Kamis (31/7/2025). Seusai pertemuan itu, Dasco kembali ke Jakarta dan menggelar konferensi pers terkait pemberian amnesti kepada Hasto.