Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis Tak Bisa Disepelekan

JAKARTA, KOMPAS — Kasus pelajar keracunan setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang dengan kuantitatif. Satu kasus keracunan pun harus ditindaklanjuti serius oleh pemerintah agar program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa mencapai tujuan.

Pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menganggap kasus keracunan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terlalu kecil, yakni 0,5 persen kasus dari 2 juta penerima. Padahal, ini sudah terjadi di berbagai daerah.

Menurut dia, memang tidak ada salahnya mengungkapkan data kuantitatif kasus keracunan menu dalam program MBG kepada publik. Namun, intonasi saat penyampaian pesan tersebut harus diperhatikan lebih baik agar tidak menjadi sorotan utama yang justru bisa dipersepsikan publik sebagai sikap nirempati.

”Tentu ini perlu model komunikasi publik yang baik yang lebih menekankan pada aspek empati. Karena mau 0,5 persen, itu tetap manusia. Lebih baik menyampaikan upaya apa yang dilakukan BGN untuk perbaikan ke depan. Tidak ada salahnya juga untuk meminta maaf,” kata Nyarwi saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Nyarwi menekankan, pemerintahan Prabowo memang perlu mengevaluasi kembali tata cara komunikasi publik jajarannya. Sebab, beberapa kali pernyataan pejabat pemerintahan, termasuk Prabowo sendiri, memantik kontroversi di masyarakat.

Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih pun sangat menyayangkan pernyataan Dadan. Sebab, urusan keamanan pangan, terlebih yang diberikan kepada para pelajar generasi penerus, tidak pantas disepelekan.

”Kalau 0,5 persen dari jutaan orang target, itu artinya sudah puluhan ribu orang. Dan, sekali lagi, kalau urusannya untuk keamanan pangan, apalagi ini MBG dari pemerintah, satu kasus saja tidak bisa dikompromikan,” kata Diah saat dihubungi secara terpisah, Minggu (27/4/2025).

CISDI mengidentifikasi salah satu penyebab utama terjadi keracunan adalah belum optimalnya implementasi standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam pelaksanaan program MBG.

Adapun HACCP adalah sistem manajemen risiko yang mengatur keamanan pangan di setiap fase, mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.

Kalau 0,5 persen dari jutaan orang target, itu artinya sudah puluhan ribu orang. Dan, sekali lagi, kalau urusannya untuk keamanan pangan, apalagi ini MBG dari pemerintah, satu kasus saja tidak bisa dikompromikan.

”Saya berharap ini bisa dijadikan wake up call supaya pemerintah dan orang-orang yang bertanggung jawab bisa me-review (mengevaluasi kembali) cara memasak, pengemasan, dan distribusi MBG,” ucapnya.

Diah mengusulkan pengelolaan program MBG sebaiknya didesentralisasi, bukan seperti sekarang yang tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah harus diperkuat dan pelibatan masyarakat harus diperbanyak dalam urusan mengelola dapur MBG sehingga pengelolaannya bisa lebih menyesuaikan daerah masing-masing.

Negara-negara lain seperti Jepang yang sudah melaksanakan program serupa sejak 50 tahun lalu bisa dijadikan contoh karena mereka menggunakan sistem yang terdesentralisasi. Dengan begitu, setiap orang di daerah bisa lebih mudah memantau standar keamanan pangannya.

”Sementara kita Indonesia ini luas, cakupannya langsung nasional. Tetapi, pengelolaannya semua di pusat. Jadi harus dipikirkan cara bagaimana, apakah mau dibagi regional atau per provinsi sehingga jelas gitu tata kelola organisasinya,” tuturnya.

Selain itu, CISDI menyoroti penggunaan produk makanan ultra-olahan (ultra-processed food) dalam menu MBG. Dalam kajian CISDI, produk-produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) ditemukan dalam 45 persen sampel menu MBG.

Temuan tersebut termasuk penggunaan susu kemasan berperisa yang mengandung kadar gula tinggi, yang jelas tidak sesuai dengan pedoman standar gizi yang telah disusun Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, kepada Kompas.com, Kepala BGN Dadan menyatakan, kasus keracunan MBG di berbagai daerah secara kuantitatif masih 0,5 persen. BGN juga berkomitmen untuk mengevaluasi secara menyeluruh pada semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dapur MBG, dan semua pihak yang terlibat.

”Secara umum, tentu baik, ya (MBG). Kasus kejadian secara kuantitatif masih 05 persen. Kami ingin mencapai nol atau tidak ada kejadian,” kata Dadan Hindayana dikutip Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Sejumlah korban kasus keracunan MBG yang tercatat dalam beberapa pekan terakhir antara lain 40 siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 16 Januari 2025. Kemudian, sebanyak 8 siswa SD keracunan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada 18 Februari 2025.

Selain itu, 60 pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Batang, Jateng, pada 14 April 2025, dan 78 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Cianjur, di Jawa Barat, juga keracunan.

Dadan menegaskan, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan, menjadi prioritas utama BGN. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dalam memberikan manfaat yang optimal.