Makan ”Berbahaya” Gratis

Makan Bergizi Gratis merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab kesehatan masyarakat, kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, realisasi program itu hingga saat ini justru bisa menjauh dari cita-cita itu.

Selain sejumlah kasus makanan basi dan keracunan, produk makanan ultra-olahan dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan di sejumlah sekolah, terutama di luar Jawa. Produk pabrikan itu berupa biskuit kering, sereal instan, roti, hingga minuman berperisa susu—bukan susu. Sebagian ditambah telur dan kurma.

Analisis terhadap menu MBG selama bulan puasa oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menunjukkan komponen ultra-olahan yang disajikan memiliki kandungan gula tinggi.

Kombinasi dua menu MBG saja, yaitu biskuit kering dan sereal instan, bisa menyumbang hingga 18 gram gula. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah itu mencapai 72 persen kebutuhan konsumsi gula harian anak usia 2-18 tahun sebesar 25 gram.

Banyak laporan ilmiah menunjukkan bahaya makanan ultra-olahan. Laporan di JAMA Network Open pada Mei 2024 menyebut bahaya makanan ultra-olahan ini bagi anak-anak. Makanan ultra-olahan dalam riset ini meliputi camilan dalam kemasan, minuman ringan, sereal manis, dan produk siap saji, termasuk kue kering.

Makanan tersebut sering mengandung pewarna, pengemulsi, perasa, pengawet, dan zat aditif lain dan biasanya tinggi energi, gula tambahan, lemak jenuh, dan garam, tetapi kurang vitamin dan serat.

Penelitian ini mengevaluasi konsumsi produk tersebut terhadap lebih dari 1.500 anak laki-laki dan perempuan berusia 3-6 tahun yang menjadi responden.

Hasilnya, anak-anak yang mengonsumsi lebih banyak makanan ultra-olahan memiliki skor lebih tinggi dalam beberapa parameter, seperti indeks massa tubuh, lingkar pinggang, indeks massa lemak, dan gula darah. Mereka juga memiliki kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik lebih rendah.

Tinjauan sistematis di The BMJ pada Januari 2024 menyimpulkan, paparan dini terhadap pangan ultra-olahan berhubungan erat dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap obesitas dan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung.

Padahal, data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan menunjukkan, persentase angka obesitas pada anak-anak di Indonesia terus meningkat, yakni dari 8 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada tahun 2018.

Hal ini berarti satu dari lima anak-anak di Indonesia mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi, masalah gizi anak-anak Indonesia bukan hanya kurang gizi, melainkan juga pola makan tak sehat, antara lain karena tingginya konsumsi pangan ultra-olahan serta kurangnya serat dan vitamin.

Lolosnya makanan ultra-olahan dalam menu MBG memicu bahaya berlipat karena bisa merusak pemahaman anak tentang standar makanan sehat. Dengan memasukkan makanan ultra-olahan dalam menu MBG, anak-anak dan bahkan orangtuanya akan berpikir itulah makanan bergizi seimbang.

Lolosnya makanan ultra-olahan dalam menu MBG memicu bahaya berlipat karena bisa merusak pemahaman anak tentang standar makanan sehat.

Alih-alih menyehatkan, pemberian makan ultra-olahan dalam MBG ibarat menanam bom waktu. Indonesia emas 2045 sebagaimana disebutkan sebagai misi Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menjadi generasi cemas karena penyakitan.

Padahal, sebagaimana dipublikasikan oleh BGN di laman media sosial mereka, penyusunan menu MBG dilakukan oleh tim ahli gizi. Menu juga dirancang dengan bahan lokal yang memenuhi gizi seimbang.

Faktanya, tak hanya gizinya yang bermasalah, menu yang disajikan dalam MBG juga menyeragamkan. Anak-anak di pedalaman Papua diberi menu makan sama dengan di Jawa. Beras dan gandum menjadi bahan karbohidrat utama.

Hal ini seperti mengulang kesalahan Orde Baru yang menyeragamkan pangan di Indonesia. Pangan seolah-olah beras dan gandum sebagai diversifikasinya.

Padahal, tidak semua daerah cocok dicetak sawah, apalagi gandum yang tidak bisa tumbuh di iklim tropis. Setiap tempat di negeri ini memiliki sumber pangan sendiri dan itulah yang melahirkan budaya pangan beragam.

Badan Gizi Nasional menyampaikan, pada tahap awal ini, program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan. Ditargetkan, mulai September 2025, program ini akan menjangkau 82,9 juta orang dan anggarannya bisa menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Ini jumlah uang yang besar, apalagi negeri ini tengah mengalami defisit anggaran. Program MBG untuk saat ini saja telah menjadi dalih efisiensi anggaran negara. Jadi, apa benar MBG ini bisa menggerakkan ekonomi sebagaimana disebut sebagai salah satu misi program ini?

Anggaran besar yang digelontorkan tak diragukan bakal menggerakkan ekonomi. Namun, patut dipertanyakan, siapa yang akan diuntungkan. Jika menu yang disajikan kebanyakan pabrikan, maka industri makanan, bahkan pengimpor bahan makanan, bakal lebih untung. Semakin banyak komponen terigu yang dipakai, impor gandum kita akan membengkak.

Saat ini saja, Indonesia mengimpor 10 juta-11 juta ton gandum per tahun—berkali lipat dari volume impor beras. Indonesia saat ini menjadi salah satu pengimpor gandum terbesar di dunia. Tentu saja, ini bertentangan dengan cita-cita swasembada pangan.

Kita mesti belajar dari negara lain, seperti Brasil, yang sukses memberi makan sekitar 40 juta anak per hari sehingga menjadi percontohan dari Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP).

Brasil mendesentralisasikan program makan siangnya. Pemerintah pusat menyediakan dana khusus dan departemen pendidikan negara bagian bertanggung jawab membeli makanan. Namun, juru masak dan kepala sekolah dapat membuat menu tersendiri sesuai pedoman negara bagian dengan bantuan ahli gizi.

Regulasi di Brasil juga mewajibkan minimal 30 persen dana federal untuk program makan di sekolah untuk membeli produk dari petani lokal atau pertanian keluarga. Pada tahun 2022, sebanyak 40 persen bahan pangan itu dibeli dari petani lokal.

Tidak mengandalkan tentara, Brasil justru mengundang keterlibatan masyarakat sipil untuk menjalankan program ini sekaligus mengawasi dan mengevaluasinya. Hal ini membuat program tersebut terus berjalan dengan sejumlah perbaikan.

Melihat besarnya harapan masyarakat dan anggaran yang dipakai, maka program MBG seharusnya diawasi dan dievaluasi. Jangan sampai program yang bercita-cita mulia ini menggemukkan korupsi, tetapi gagal menyehatkan masyarakat.