Tindakan tegas siap dilakukan Presiden meskipun itu bakal menyasar kalangan jenderal hingga kader partai yang dipimpinnya sendiri.
15 Agt 2025 12:52 WIB · Politik & Hukum
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, sebanyak 1.063 tambang ilegal berpotensi merugikan negara sedikitnya Rp 300 triliun. Ia berkomitmen tegas untuk menindak praktik tersebut. Tindakan tegas pun tak ragu diberlakukannya jika ada sosok-sosok besar dan kuat yang menjadi pelindung di baliknya.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara sewaktu memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Turut hadir pula para kepala negara terdahulu, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
”Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/15/b89196baf3300a204568d402e705e4d7-antarafoto_presiden_hadiri_sidang_tahunan_mpr_ri_1755227064.jpg)
Kegusaran Prabowo untuk menertibkan tambang-tambang ilegal itu berangkat dari besarnya potensi kerugian negara. Dari laporan yang diterimanya, setidaknya negara akan mengalami kerugian sebesar Rp 300 triliun jika membiarkan praktik tambang ilegal tetap berlangsung.
Demi mengatasi permasalahan itu, Prabowo pun meminta bantuan pula dari para anggota MPR serta pemimpin partai politik. Ketegasan menindak tambang ilegal, menurut dia, semata-mata demi kepentingan segenap rakyat. Oleh karena itu, ia juga memperingatkan jika ada sosok-sosok besar yang justru melindungi praktik tersebut.
”Saya beri peringatan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/15/115d69af7a25432e1cd603ed37cca021-antarafoto_sby_dan_joko_widodo_hadiri_sidang_tahunan_mpr_1755227047.jpg)
Peringatan yang sama kerasnya juga diberlakukan Prabowo kepada sesama pimpinan partai politik. Jangan sampai ada politisi yang justru ikut-ikutan bermain. Pihaknya pun tak ragu menindak jika sosok politisi yang berkecimpung dalam tambang ilegal itu berasal dari partainya sendiri, yakni Gerindra.
”Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra. Cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja. Karena, walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” ujar Prabowo.
Selain rencana itu, Prabowo melaporkan pula program yang berhasil dijalankan selama 299 hari kepemimpinanya. Ia mengklaim jika Indonesia berhasil bertahan di tengah konflik politik dan ekonomi yang terjadi secara global. Terjadinya perang dagang dan perang tarif, katanya, tak menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Capaian itu membuat Indonesia konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5 persen selama beberapa tahun terakhir.
”Realisasi investasi kita semester pertama 2025 juga telah mencapai Rp 942 triliun. Ini naik 13,6 persen dari tahun lalu. Kami telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun ini selesai dan menyerap tenaga kerja Indonesia 1,2 juta orang,” kata Prabowo.
Keberhasilan lainnya, ujar Prabowo, terlihat dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalannya sejak masih berkampanye. Hingga kini, katanya, sebanyak 20 juta orang terdiri dari anak-anak hingga ibu hamil telah memperoleh MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/15/5c40a77de23350ff278143f130018322-FAK_7055.jpg)
Bahkan, lanjut Prabowo, program andalannya itu telah menunjukkan dampak meski baru berjalan delapan bulan. Bentuk dampak program itu, katanya, terlihat dari peningkatan kehadiran dan prestasi anak-anak di sekolah. Dengan lebih dari 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), program itu juga membuka 290.000 lapangan kerja baru.
”Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis setiap hari. Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Presiden Prabowo selama sepuluh bulan terakhir. Menurut dia, sejumlah program unggulan yang telah diluncurkan pemerintah mulai terasa manfaatnya bagi warga. Beberapa program itu antara lain MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Keberhasilan program-program itu menunjukkan kesungguhan pemerintah membawa negeri ini semakin kompetitif dan berdaulat secara global.
”Arah pembangunan telah diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Program-program seperti hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan UMKM telah menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global,” jelas Muzani.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/08/15/70b05af179b3b94cbd9932250278d332-FAK_6570.jpg)
Lebih dari itu, sebut Muzani, kepemimpinan Prabowo sekaligus mengaktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Pasalnya, berbagai program yang dibuat memprioritaskan kemandirian ekonomi. Segala sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan nasional.
Apresiasi bagi Prabowo juga datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Ia menilai, Prabowo berhasil merespons cepat dan merampungkan sejumlah persoalan strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Beberapa masalah itu seperti pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga layak, dan lain-lain.
”Respons cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dang cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” kata Puan.
Penulis:
Nino Citra Anugrahanto, Hidayat Salam, Nikolaus Harbowo, Machradin Wahyudi RitongaEditor:
Cyprianus Anto SaptowalyonoPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan