167 Agenda Menanti Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto akan memimpin delegasi Indonesia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SMU PBB di New York, Amerika Serikat, pada pekan ketiga September. Indonesia berencana membawa isu kemerdekaan Palestina, kontribusi negara berkembang, dan pembangunan berkelanjutan sebagai topik-topik pilihan.

”Presiden Prabowo akan mendapat giliran ketiga untuk berpidato di SMU PBB pada 23 September,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dalam tradisi SMU PBB, Brasil selalu menjadi pembicara pertama. Hal ini berasal dari sejarah ketika PBB dibentuk pada 1946, setiap kali sidang dibuka dan sekretaris jenderal bertanya negara mana yang mau memulai, Brasil selalu mengajukan diri.

Akhirnya, dalam setiap SMU PBB, kesempatan berpidato yang pertama selalu diberikan kepada Presiden Brasil. Dalam SMU PBB 2025, Presiden Brasil Inacio Lula da Silva yang akan mewakili negaranya.

Kesempatan kedua selalu diberikan kepada Presiden Amerika Serikat. Alasannya, karena AS adalah negara tuan rumah tempat markas pusat dan SMU PBB diadakan. Tahun ini, tugas itu diemban oleh Presiden AS Donald Trump.

Menurut Tri, Prabowo mendapat kesempatan ketiga karena menang undian. Semua negara yang berkomitmen presidennya akan hadir menuliskan nama mereka di secarik kertas. Kertas itu dimasukkan ke keranjang dan dipilih secara acak. Indonesia yang terpilih.

”Ada juga undian untuk menentukan urutan tempat duduk. Soalnya, tidak adil jika negara yang berawalan huruf A selalu duduk di barisan terdepan,” kata Tri.

Ia mengatakan, isi pidato Presiden RI pada SMU PBB belum bisa disebarluaskan. Beberapa hal yang pasti ialah Prabowo akan membicarakan Palestina, penyerangan terhadap Qatar, pengenalan Astacita ke panggung dunia, peran negara-negara Global South sesuai dengan semangat Bandung, dan multilateralisme.

”Kesempatan pidato ini berlangsung selama 15 menit. Nanti ada lampu yang berkedap-kedip sebagai penanda waktu,” lanjutnya.

Di luar pidato Presiden, delegasi Indonesia akan mengikuti isu mengenai pengendalian senjata nuklir, mitigasi krisis iklim, kesehatan mental, dan kesetaraan jender. Total ada 167 acara yang mengundang delegasi Indonesia, mulai dari level presiden selaku kepala negara sampai dengan level pakar.

Selain pertemuan mandat PBB, Indonesia juga akan menghadiri pertemuan dengan organisasi multilateral lain. Beberapa di antaranya ialah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, dan BRICS.

Dari sisi waktu, SMU PBB sudah dibuka sejak tanggal 9 September. Pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan kepala negara dan kepala pemerintahan dijadwalkan berlangsung pada 22-29 September. Adapun tanggal 23 September adalah sesi debat umum.

Dirjen Amerika dan Eropa Kemenlu Umar Hadi menjelaskan, SMU PBB 2025 istimewa karena per 22 September tahun ini, PBB genap berusia 80 tahun. Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut pada 17 Agustus 1950. Ada banyak hal yang berubah. Ketika Indonesia bergabung, jumlah anggota PBB baru 51 negara. Sekarang, jumlahnya 193 negara.

”Negara-negara yang 80 tahun lalu kuat, pengaruhnya kini menurun. Negara-negara yang dulu belum dipandang, misalnya Indonesia, China, India, dan Brasil, kini memiliki posisi yang cukup kuat,” tutur Umar.

Oleh sebab itu, ia optimistis mengenai pengakuan kemerdekaan Palestina. Umar berefleksi, dulu di PBB, sistem apartheid yang berlaku di Afrika Selatan diakui oleh negara-negara besar. Justru Indonesia dan negara-negara berkembang yang menentang sistem itu sampai akhirnya apartheid berakhir pada 1994.

Demikian pula dengan isu kemerdekaan Palestina. Suara yang mendukungnya tidak hanya dari negara-negara berkembang, tetapi juga dari negara-negara maju. Perancis, Irlandia, Spanyol, dan Finlandia adalah beberapa contoh negara maju yang mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain itu juga akan dibahas pentingnya mempertahankan multilateralisme di bawah segala tekanan global. Ini berarti pentingnya PBB melakukan reformasi. Peta kekuatan geopolitik berubah selama 80 tahun ini.

”Terdapat pula aktor-aktor penting lainnya. Di antaranya ialah perusahaan-perusahaan internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai gerakan akar rumput yang memengaruhi geopolitik. Tentu PBB harus ikut beradaptasi,” tutur Umar.

Salah catu contoh adaptasi PBB ialah memindahkan kantor beberapa lembaganya ke Nairobi, Kenya. Kantor yang pindah ialah Badan PBB untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), dan Badan Dana Kependudukan PBB (UNFPA).

Ini menghemat biaya operasional dibandingkan masih berkantor di New York. Pemindahan ini juga kian mendekatkan PBB dengan masyarakat yang membutuhkan, mayoritas di negara berkembang.

SMU PBB akhirnya tetap diselenggarakan di New York. Sebelumnya ada pertimbangan memindahkan SMU PBB ke kantor PBB di Geneva, Swiss. Hal ini karena Pemerintah AS menolak memberi visa kepada delegasi Palestina sehingga mereka tidak bisa datang ke New York.

Penolakan tersebut melanggar Perjanjian Markas PBB 1974. Aturan itu mengamanatkan semua delegasi yang terdaftar di PBB harus diberi visa oleh AS untuk menghadiri acara-acara PBB.

”Ini keputusan yang tidak adil. Jelas-jelas ini pelanggaran mandat PBB,” kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dikutip harian El Pais.

Gara-gara penolakan itu, negara-negara anggota PBB beramai-ramai mengusulkan agar SMU dipindah ke Geneva. Hal ini pernah terjadi pada 1988. Ketika itu, Pemerintah AS juga menolak mengeluarkan visa kepada delegasi Palestina yang diketuai oleh Pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat.

Namun, pada akhirnya, SMU PBB tetap akan diadakan di New York. Pelarangan visa itu malah membuat semangat negara-negara anggota untuk mendukung kemerdekaan Palestina semakin kuat.