PBB Serukan Aparat Indonesia Hentikan Kekerasan dalam Unjuk Rasa

GENEVA, SELASA — Perserikatan Bangsa-Bangsa terus memantau perkembangan situasi di Indonesia. Mereka meminta semua pihak menahan diri agar tidak terjadi lagi letupan kekerasan. Penyelidikan juga harus dilakukan guna menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di lapangan.

Hal itu dikemukakan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) di Geneva, Swiss, Senin (1/9/2025) malam. ”Kami mengikuti isu unjuk rasa mengenai tunjangan anggota DPR yang berujung kepada penggunaan kekerasam oleh aparat penegak hukum. Kami menekankan dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan keinginan masyarakat,” kata Juru Bicara OHCHR Ravina Shamsadani.

Ia mengatakan, aparat penegak hukum harus menegakkan aturan bahwa masyarakat berhak mengekspresikan pendapat dan berkumpul dalam damai. Aturan mengenai jaminan keamanan saat berunjuk rasa dan aksi damai tertera di beragam peraturan internasional.

Aparat penegak hukum, baik polisi maupun tentara, wajib mematuhi dasar-dasar HAM. Terutama dalam pencegahan pemakaian tindakan kekerasan, apalagi pemakaian senjata.

”Kami mengimbau secepatnya dilakukan penyelidikan yang transparan atas berbagai tuduhan pelanggaran HAM. Kami juga menekankan pentingnya pers bebas meliput kejadian secara independen,” kata Shamsadani.

Unjuk rasa yang bereskalasi di sejumlah daerah di Indonesia turut diperhatikan oleh negara-negara sahabat. Kedutaan-kedutaan besar mengeluarkan pengumuman untuk meminta warga negara mereka lebih waspada. Jangan bepergian ke titik-titik unjuk rasa berlangsung apabila tidak mendesak.

Di Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri melakukan rapat dengan para diplomat yang tersebar di sejumlah kedutaan. Diplomat yang bertugas di Indonesia menyampaikan perkembangan terkini.

Melansir kantor berita Yonhap, Selasa (2/9/2025), rapat dipimpin Direktur Jenderal Urusan Konsuler Yoon Chu-sok. Ia meminta agar setiap kedutaan menjaga kelancaran komunikasi dengan Seoul.

Peringatan juga dikeluarkan kepada para wisatawan mancanegara yang bermaksud berlibur ke Indonesia. Salah satunya ialah Kementerian Luar Negeri Inggris, seperti dilaporkan oleh harian Express.

”Hindari tempat-tempat ramai dan tidak perlu mendatangi lokasi unjuk rasa. Ada risiko aksi bisa berubah menjadi kekerasan dalam waktu singkat,” demikian bunyi pengumuman Kemenlu Inggris.

Mereka mengatakan, daerah yang ramai wisatawan mancanegara, antara lain Bali dan Lombok, sekalipun tidak luput dari unjuk rasa. Tempat-tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, pantai, dan tempat sarana angkutan publik, rawan menjadi sasaran amuk massa jika terjadi eskalasi.

Unjuk rasa berupa aksi damai didukung negara-negara lain. Akan tetapi, apabila unjuk rasa bereskalasi menjadi keributan, apalagi yang melibatkan kekerasan dari aparat penegak hukum, bisa membuat negara tersebut semakin dihindari wisatawan mancanegara.

Amerika Serikat adalah contohnya. Sejak Donald Trump dilantik menjadi presiden pada Januari 2025, ia menghadapi banyak unjuk rasa. Beberapa di antaranya berakhir dengan kerusuhan, misalnya di Los Angeles, California, yang menolak deportasi imigran.

Gara-gara pemakaian aparat untuk merepresi publik, wisatawan semakin sedikit yang mau mengunjungi AS. Menurut kajian berbagai lembaga, antara lain Tourism Economics dan World Travel and Tourism Council, pada 2025, AS diperkirakan kehilangan pemasukan sebesar 12,5 miliar dollar dari sektor pariwisata.

Bahkan, beberapa kegiatan reguler yang mendatangkan wisatawan dibatalkan. Salah satunya ialah lomba dansa swing internasional. Panitia mengumumkan, mereka berencana memindahkan ajang tersebut ke negara lain yang belum ditentukan. (AP)