961 Kepala-Wakil Kepala Daerah Dilantik, Prabowo Ingatkan Pimpinan Daerah adalah Abdi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden mengingatkan pimpinan daerah bahwa mereka adalah pelayan rakyat sehingga harus membela kepentingan rakyat.

Rangkaian acara pelantikan kepala daerah dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Para kepala dan wakil kepala daerah yang berkumpul di Silang Monumen Nasional (Monas) berjalan menuju halaman Istana Merdeka. Mereka kemudian berdiri berjajar di tenda pelantikan yang sudah disiapkan di halaman tengah Istana.

Pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Agenda selanjutnya adalah pemberian surat keputusan dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, serta dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Presiden juga menyalami satu per satu kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta pasangannya masing-masing.

”Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita. Kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ujar Prabowo.

Satu wakil bupati yang tak dilantik adalah Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra. Yana meninggal dua hari jelang pemungutan suara Pilkada 2024, 27 November 2024, karena serangan jantung.

Dalam pelantikan kepala daerah serentak itu, hadir ketua umum dan perwakilan partai politik serta anggota Kabinet Merah Putih. Pelantikan juga dihadiri ketua DPRD seluruh Indonesia, termasuk kepala daerah se-Aceh yang telah dilantik beberapa minggu lalu.

Pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak kali ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah (pilkada). Sejak pilkada langsung dimulai pada 2005, pelantikan selalu digelar bergelombang. Waktu pelantikan itu mengikuti jadwal pilkada sesuai akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah.

Tak hanya itu, pada pelantikan kepala daerah sebelumnya, Presiden hanya melantik gubernur dan wakil gubernur yang digelar di ibu kota negara. Adapun bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi.

Prabowo melanjutkan, pelantikan kepala daerah terbanyak kali ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara yang besar. Kehidupan berdemokrasi di Indonesia, khususnya di daerah, juga berjalan dengan dinamis. ”Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tutur Presiden.

Lebih jauh, Presiden mengatakan, pimpinan daerah yang dilantik berasal dari partai politik yang berbeda-beda. Mereka juga telah menyelesaikan kampanye yang tidak ringan hingga akhirnya berhasil meraih kepercayaan rakyat di setiap daerah.

Berangkat dari hal itu, Prabowo mengingatkan bahwa pimpinan daerah adalah pelayan rakyat. Pimpinan daerah merupakan abdi rakyat sehingga harus membela kepentingan rakyat. Terlepas dari latar belakang partai politik, agama, dan suku yang berbeda, kepala-wakil kepala daerah harus berjuang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

”Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita, itu adalah tugas kita,” kata Presiden.

Setelah dilantik, pimpinan daerah akan mengikuti retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Retret, menurut rencana, bakal digelar selama tujuh hari, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025). Presiden Prabowo dalam pidatonya sempat pula menyinggung agenda ini. ”Mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng, yang ragu-ragu boleh mundur,” ujar Prabowo.

Ditemui seusai pelantikan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan langsung bekerja setelah dilantik. Salah satu isu prioritas yang akan dikebut adalah soal pendidikan. Terlebih, ada sejumlah problem yang telah menanti, seperti pungutan liar dan pelanggaran yang dilakukan kepala sekolah.

”Kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen pendidikan di Provinsi Jawa Barat karena, kan, isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan liar, studi tur, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung tancap gas setelah pelantikan dan acara penyambutan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta. Keduanya antara lain akan membahas quick wins 100 hari pertama dan bertemu pasukan pelangi sebagai garda terdepan Pemerintah Provinsi Jakarta.

”Kami tidak janjikan yang tidak mungkin dikerjakan. Ada Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, pemutihan tunggakan ijazah, mulai siapkan pembangunan balai rakyat, menambah CCTV (kamera pemantau), uji coba sekolah swasta gratis, hingga taman di lima wilayah buka 24 jam,” kata Pramono.

Politisi PDI Perjuangan ini juga akan bertemu pasukan pelangi yang terdiri dari pasukan oranye (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum/PPSU), pasukan biru (Dinas Sumber Daya Air), pasukan kuning (Dinas Bina Marga), pasukan hijau (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota), dan lainnya.

”Kami ingin temui dan mendorong moral kerja pasukan lapangan Pemprov Jakarta,” ujar Pramono.

Sebenarnya, total ada 505 kepala-wakil kepala daerah yang dilantik pada gelombang pertama pelantikan hasil Pilkada 2024 ini. Namun, dari jumlah itu, sebanyak 24 kepala-wakil kepala daerah di Aceh sudah lebih dulu dilantik karena mengikuti regulasi yang mengatur keistimewaan dari provinsi tersebut.

Di luar itu masih ada 40 hasil pilkada yang hingga kini masih berproses sidang sengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK, menurut rencana, bakal dibacakan pada akhir Februari ini.